Marketplace guru adalah istilah yang baru-baru mencuat belakangan ini. Istilah ini disebut pertama kali oleh Mendikbud Ristek Nadiem Makarim ketika menjalani rapat kerja Komisi x DPR beberapa waktu lalu. Marketplace guru merupakan sebuah pangkalan data atau daftar dari seluruh guru atau tenaga pendidik yang diperbolehkan mengajar dan selanjutnya dapat diakses oleh semua sekolah yang ada di Indonesia.
Adanya platform ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam perekrutan tenaga pendidik yang profesional. Selain itu, gagasan marketplace guru ini diklaim oleh Nadiem Makarim untuk mengatasi tenaga guru honorer yang terjadi selama bertahun-tahun (Republika.com, 6/6/23). Namun, tentu ada syarat yang meski dipenuhi untuk ikut tergabung dalam platfrom tersebut. Pertama, guru honorer yang telah lulus seleksi PPPK. Kedua, guru lulusan PPG prajabatan. Guru yang telah memenuhi syarat akan membuat akun pada platform marketplace guru dan nantinya akan direkrut oleh sekolah yang membutuhkan.
Dampak Marketplace Guru
Marketplace guru secara sekilas memang memiliki cukup manfaat diantaranya memudahkan sekolah untuk mencari tenaga pengajar jika di sekolah terjadi kekosongan. Kemudian, memudahkan perekrutan sesering mungkin tanpa menunggu jadwal perekrutan dari pusat. Selain itu, anggaran gaji serta tunjangan guru ASN akan dialihkan ke sekolah dimana sebelumnya diatur pemerintah daerah. Sekilas nampak mempermudah akses, nyatanya justru mempersulit pengontrolan dan manajemen perekrutan. Semakin banyak pilihan akan menyulitkan pihak sekolah memilih guru yang tepat. Selain itu, penilaian kepribadian seorang guru tidak cukup jika hanya dinilai dari lembar-lembar ijazah ataupun sertifikat, melainkan harus melihat karakter guru yang akan direkrut. Perekrutan melalui marketplace ini akan memicu perilaku diskriminasi dan nepotisme misalnya sekolah hanya akan mempekerjakan guru yang memiliki penampilan baik atau merekrut guru dari kerabat, tetangga, kenalan yang belum tentu memiliki kualitas terbaik.
Ujungnya Guru yang Jadi Korban
Koordinator nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengatakan bahwa akibat kegagalan pemerintah pusat dan daerah, guru yang jadi korban. Sekarang penyelesaiannya diserahkan ke kluster sekolah dengan adanya kebijakan marketplace. (Tekno.tempo.co, 5/6/23). Marketplace ini tentu menuai pro dan kontra dari berbagai pihak.
Namun terlepas dari itu, sangat jelas terlihat bahwa marketplace ini ditawarkan karena pemerintah tak sanggup menangani masalah sebelumnya misalnya pengangkatan satu juta ASN PPPK yang belum dicapai, masalah penempatan ASN PPPK. Dilansir warta pendidikan ada sekitar 62.465 dari 193.954 guru P1 PPPK 2021 belum mendapatkan penempatan. Belum lagi guru yang nasibnya terkatung-katung karena belum dapat SK pengangkatan. Selain itu, Lambatnya penggajian sering terjadi bahkan terancam tidak digaji karena minimnya anggaran daerah.
Efek Sistem Kapitalisme
Beginilah wajah sistem negeri ini, jika para penguasa merasa sudah tak mampu mengelola, ditambah lagi tak ada anggaran yang artinya minimnya peluang memperoleh keuntungan maka amanah yang menjadi tanggungjawabnya dilempar ke rakyat. Penguasa yang lahir dalam sistem kapitalisme yang berasaskan pemisahan agama dari kehidupan akan sulit menjalankan amanah dengan baik. Sistem Kapitalisme hanya akan melahirkan penguasa yang minim empati, yang berorientasi pada materi dan keuntungan belaka.
Kebijakan marketplace akan sangat menyulitkan guru-guru honorer yang sudah lanjut usia yang tak paham teknologi. Padahal mereka sudah puluhan tahun mengabdi yang seharusnya mendapat apresiasi tanpa embel-embel jalur aplikasi atau platform. Tak adanya tunjangan pensiunan lagi meski telah menyumbangkan ilmu dan waktu puluhan tahun menambah deret penderitaan guru di sistem kapitalisme.
Sistem Terbaik Hanya Islam
Sudah waktunya rakyat untuk tidak lagi mempercayakan kepentingannya dikelola oleh sistem kapitalisme. Kini waktunya mencari sistem pengganti yang baik, dimana satu-satunya sistem yang layak menggantikan hanyalah sistem Islam. Dengan landasan aqidah Islam akan melahirkan penguasa-penguasa yang amanah, senantiasa hadir untuk mengurus urusan umat. Karena tugas utama penguasa atau pemimpin dalam sistem Islam adalah meriayah umat. Penguasa laksana pengembala (ra’in). Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim: “Sesungguhnya seorang pemimpin itu adalah perisai, orang-orang berperang dibelakang dia dan berlindung kepada dia.”
Dalam sistem Islam, pendidikan adalah salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh negara. Negara akan berusaha memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan pendidikan secara optimal. Mulai dari membangun infrastruktur yang memadai, menyediakan tenaga pengajar profesional, menetapkan gaji yang layak bagi para guru, menyiapkan kurikulum berbasis aqidah Islam, memberi pelayanan pendidikan dengan akses yang mudah dan bahkan gratis bagi seluruh warga negara.
Sejarah telah membuktikan betapa pedulinya penguasa sistem islam terhadap pendidikan terutama nasib para guru. Di sistem islam tidak mengenal guru honorer atapun PNS semua guru dimuliakan baik dari segi perlakuan maupun penggajian. Di masa Umar bin Khattab misalnya, para guru yang mengajar anak-anak kecil di Madinah digaji sebesar 15 dinar setara 51 juta rupiah per bulan. Kemudian, dimasa daulah abbasiyah, tunjangan guru begitu tinggi seperti yang diterima oleh Zujaj dimana beliau digaji 200 dinar. Sedangkan di masa Shalahuddin Al Ayyubi, seorang syekh bernama Najmuddin Al – Khabusyani yang menjadi guru di Madrasah Al Shalahiyyah setiap bulannya digaji 40 dinar.
Inilah gambaran penguasa dalam Islam pada aspek pendidikan. Semua aktivitas dan pengaturan kehidupan dilakukan penuh ketulusan dan keikhlasan dalam mengurus rakyat. Siang dan malam digunakan untuk memastikan kebutuhan rakyat termasuk kesejahteraannya terpenuhi, dan juga memastikan semua hukum Allah SWT dijalankan secara menyeluruh. Masya Allah. Maka dari itu, sejatinya kita beralih ke sistem Islam dibawah naungan Daulah Islamiyyah. Wallahu a’lam bishshowab
Oleh: Misdalifah Suli
Pegiat Media Maros
0 Comments