Optimisme Presiden Jokowi terkait penghapusan kemiskinan ekstrem tentu saja bertabrakan dengan realitas, karena angka kemelaratan di Tanah Air masih cukup tinggi pada tahun ini. Pendapat itu disampaikan peneliti dari SDGs Center, Universitas Padjadjaran, Bandung, Profesor Arief Anshory Yusuf. Menurutnya, pemerintah akan kesulitan menurunkan angka kemiskinan ekstrem satu persen dalam satu tahun.
Jika kita lihat kembali data kemiskinan di Indonesia menurut data BPS, pada Maret 2021 ada 2,14 persen atau 5,8 juta jiwa masyarakat Indonesia yang masuk dalam kategori miskin ekstrem. Menurut perhitungan, dengan mempertimbangkan berbagai kondisi, kemiskinan ekstrem pada 2024 bisa mencapai 2,6 atau 3,1 persen setara sekitar 7,2 - 8,6 juta jiwa. (www.voaindonesia.com, 10/6/2023)
Target waktu penghapusan kemiskinan ekstrem hanya dalam waktu setahun sangatlah ambisius. Kita harus melihat banyaknya faktor penyebab terjadinya kemiskinan ini. Apalagi jenis kemiskinan yang terjadi termasuk dalam kemiskinan struktural. Yaitu kemiskinan yang tercipta karena penerapan sistem kapitalisme.
Maka, solusi yang diberikan harus meyentuh akar permasalahan nya yakni mengganti sistem kapitalisme sebagai biang bertambahnya kemiskinan. Tidak akan cukup dengan beragam program semata.
Sistem ekonomi kapitalis memang meniscayakan terwujudnya kemiskinan. Hanya dengan menerapkan Islam kaffah dalam naungan khilafah akan bebas dari kemiskinan ekstrem, tidak hanya di Indonesia namun juga di dunia.
Islam memandang orang yang miskin adalah orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primernya secara menyeluruh yaitu sandang, pangan dan papan. Didalam islam, negara akan menjamin terpenuhi nya kebutuhan pokok individu per individu melalui mekanisme sebagai berikut :
Pertama, mewajibkan laki-laki memberi nafkah kepada keluarga nya. Jadi jelas, kepada setiap laki-laki yang mampu bekerja, pertama kali Islam mewajibkan untuk berusaha sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Adapun terhadap wanita, Islam tidak mewajibkan mereka untuk bekerja, tetapi Islam mewajibkan pemberian nafkah kepada mereka.
Kedua, Islam mewajibkan kerabat dekat menanggung nafkah keluarganya yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nya karena sebab syar'i seperti cacat fisik atau mental, orangtua renta, sakit-sakitan.
Ketiga, jika semua kerabat dekatnya tidak mampu menanggung nafkah keluarga yang berada dalam tanggungan nya karena miskin, maka tanggungjawab negara untuk memenuhi kebutuhan individu tersebut. Adapun keuangan negara bersumber dari baitul maal yaitu pos zakat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS.Attaubah : 60.
Keempat, kewajiban kaum muslimin untuk membantu rakyat miskin. Jika dana di baitul maal kosong atau tidak mencukupi untuk membiayai seluruh orang miskin, maka kewajibannya beralih kepada seluruh kaum muslimin. Allah SWT berfirman, “Di dalam harta mereka, terdapat hak bagi orang miskin yang meminta-minta yang tidak mendapatkan bagian.” (TQS. adz-Dzariyat : 19)
Secara teknis, hal ini dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, kaum muslim secara individu membantu orang-orang yang miskin. Kedua, negara mewajibkan dharibah (pajak) kepada orang-orang kaya hingga mencukupi kebutuhan untuk membantu orang miskin. Jika dalam jangka waktu tertentu pajak tersebut tidak diperlukan lagi, maka pemungutannya oleh negara harus dihentikan.
Seperti itulah mekanisme islam dalam menuntaskan kemiskinan secara total. Maka, jika negeri ini ingin lepas dari kemiskinan mari terapkan syariat islam kaffah.
Wallahua'lam Bisshawab
Oleh: Pipit Ayu
Aktivis Muslimah
0 Comments