TintaSiyasi.com -- Kemiskinan masih menjadi PR bagi setiap negara termasuk di Indonesia. Besarnya pengeluaran dari pada pendapatan membuat rakyat rela kerja mati-matian untuk memenuhi kebutuhannya. Standar kehidupan rakyat pun bukan lagi makan enak, tempat tidur nyaman dan semua kebutuhan terpenuhi tetapi mereka lebih mementingkan bagaimana caranya agar bisa bertahan hidup. Sehigga angka kemiskinan di Tanah Air tergolong tinggi.
Kondisi rakyat yang tidak baik-baik saja seakan mendapat angin segar ketika Presiden Jokowi dengan optimis akan menghapus kemiskinan dalam waktu setahun. Jokowi memaparkan sudah mempunyai strategi untuk mencapai target kemiskinan nol persen. Selain itu, pemerintah juga mempunyai data dan alamat masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrem. Target ini akan terpenuhi ketika ada kerja sama semua pihak dan terkonsolidasi (Tirto.id, 9 Juni 2023).
Namun, optimisme Presiden Jokowi dinilai kontradisi oleh peneliti dari SDGs Center, Universitas Padjadjaran, Bandung, Profesor Arief Anshory Yusuf. Beliau memandang pemerintah akan sulit menurunkan angka kemiskinan ekstrem satu persen dalam satu tahun, apalagi sampai nol persen. Sebab sasaran dan program ini tidak mudah diidentifikasi dan dijangkau karena identifikasi penerima program yang kadang tidak jelas orangnya. Selain itu, ada sejumlah persoalan yang menghambat seperti koordinasi di kalangan pemerintah untuk mensinkronkan program-programnya dan soal data (VOAIndonesia.com, 10 Juni 2023).
Optimisme dari seorang pemimpin itu penting tetapi jika dalam penanganan dan penyelesaiannya setengah-setengah tidak menyeluruh maka target tidak akan tercapai. Seperti program pemerintah yang tumpang tindih dengan kenyataan tentu akan membuat persoalan baru. Sedangkan masalah kehidupan yang dihadapai rakyat, semakin hari semakin bertambah berat membuat rakyat sulit keluar dari kemiskinan. Mulai dari harga kebutuhan yang mahal, sedikitnya lapangan pekerjaan dan banyak SDM yang menganggur membuat rakyat sejahtera itu sebuah ilusi.
Kemudian adanya bantuan pembagian sembako gratis, BLT, KIS dan alat-alat rumah tangga yang diluncurkan pemerintah untuk rakyat miskin tentu bantuan tersebut hanya membatu dalam jangka pendek dan sementara. Sedangkan fakta di lapangan lebih memprihatinkan lagi, bantuan dari pemerintah tidak tepat sasaran dan disalah gunakan. Akibatnya rakyat yang membutuhkan tidak menerima bantuan tersebut.
Kesulitan dan beban yang dihadapi rakyat sekarang itu bersifat sistemik. Sebab patokan harga-harga yang digunakan di pasar yang menentukan pihak swasta, kemudian SDM yang ada dicetak dan termendset sebagai pekerja dan buruh yang mencari kerja.
Kemiskinan bagaikan benang kusut yang tak berujung dalam sistem kapitalis. Kehidupan rakyat semakin nelangsa dan sengsara dalam sistem ini. Sistem yang membebaskan individu-individu untuk menguasai SDA yang ada. Sistem yang membuat orang kaya bisa berkuasa dan mengontrol sesuai kehendaknya.
Sedangkan pemerintah tidak memiliki peran dan kekuatan apapun, kemudian nasib rakyat hanya bisa mengikuti permainan mereka. Maka sulit membuat angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen dalam sistem ini.
Sehingga butuh solusi yang tuntas, menyeluruh dan tidak setengah-setengah. Solusi ini hanya ada dan terwujud jika menerapkan sistem Islam. Dimana dalam sistem Islam memiliki solusi yang khas untuk menyelesaikan permasalahan. Sistem yang mengatur mana kepemilikan umat, negara dan individu. Negara memiliki andil untuk mengatur kebutuhan dan kesejahteraan rakyatnya.
Adapun upaya dari negara untuk memberantas kemiskinan seperti pembagian bantuan kebutuhan primer secara merata, seperti kisah dalam kitab al-Amwaal karangan Abu Ubaidah, bahwa Khalifah Umar bin Khathab pernah berkata kepada pegawainya yang bertugas membagikan shadaqah, “Jika kamu memberikan, maka cukupkanlah”, selanjutnya beliau berkata lagi,“Berilah mereka itu sedekah berulangkali sekalipun salah seorang di antara mereka memiliki seratus unta”. Sehingga jelas negara akan berperan dan berupaya maksimal agar rakyat-rakyatnya terpenuhi kebutuhan pokoknya, tidak ada yang kekurangan.
Selain itu, negara juga bertanggungjawab untuk mengelola SDA yang ada dengan maksimal agar dapat dimanfaatkan dan digunakan rakyatnya, menyediakan lapangan kerja dan memudahkan rakyat untuk bekerja sehingga tidak ada pengangguran. Jadi, dalam sistem Islam tidak hanya bantuan sementara yang diberikan tetapi menyelesaikan kemiskinan sampai keakar permasalahannya. Dengan demikian rakyat akan hidup dengan sejahtera dan tidak ada lagi kemiskinan.[]
Oleh: Rita Razis
(Aktivis Muslimah)
0 Comments