TintaSiyasi.com -- Kalimantan Selatan (Kalsel) disebut akan menjadi gerbang ibu kota negara (IKN) Nusantara. Hal itu dikarenakan posisi Kalsel yang bertetangga langsung dengan Kalimantan Timur (Kaltim). Dengan posisi strategis tersebut, Kalsel telah sejak dini mempersiapkan diri untuk memasok kebutuhan pangan ke IKN Nusantara.
Kepala Dinas Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Selatan Syamsir Rahman mengatakan, beras menjadi komoditas utama mengingat hampir setiap tahun Kalsel mengalami surplus. Pemprov Kalsel akan melakukan perjanjian untuk pemasok bahan pangan ke IKN (Kompas.com, 18/03/2022).
Selring dengan hal itu, Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor menyampaikan dan menyerahkan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD 2022. Penyerahan KUPA-PPAS itu berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Kamis (4/8/2022) siang.
Penyerahan KUPA dan PPAS oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor ini diterima oleh Ketua DPRD Kalsel Supian HK yang didampingi Wakil Ketua DPRD, Mariana dan Karmila. Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menginginkan, perubahan APBD tahun anggaran 2022 sebagai lokomotif yang mempercepat langkah demi langkah dalam mewujudkan Kalsel Maju sebagai Gerbang Ibukota Negara (IKN) Nusantara.
Dalam upaya mewujudkan Kalsel Maju sebagai gerbang IKN, membutuhkan langkah-langkah yang terarah dan terukur, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kalimantan Selatan Faried Fakhmasyah mengatakan desa desa di daerahnya siap untuk menjadi penyangga pertumbuhan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (republika.co.id, 4/08/2022).
Jika kita lihat sekilas mungkin nampak proyek IKN ini menguntungkan masyarakat yang tinggal di Kalsel maupun Kaltim, karena sumber daya alam di tempat bersangkutan akan sangat dibutuhkan sehingga pemberdayaan yang di rancang pemerintah itu tentu juga akan berdampak baik untuk masyarakat. Namun benarkan demikian?
Dalam kacamata kapitalisme, segala apapun yang dapat menghasilkan keuntungan merupakan hal yang baik. Tanpa mempertimbangkan hukum-hukum agama. Boleh tidaknya suatu perbuatan, bukanlah nilai agama yang mementukan tapi kepentingan para pemegang kendali kekuasaan.
Di saat harga-harga barang naik, terutama barang-barang pokok, karena pencabutan subsidi untuk rakyat oleh pemerintah. Mereka beranggapan bahwa subsidi yang diberikan pada rakyat adalah beban negara. Oleh karena itu rakyat diminta untuk mandiri mengurus segala keperluan hidupnya tanpa campur tangan pemerintah. Adapun masyarakat yang dianggap memang kurang mampu, itulah yang nanti akan diberikan bantuan sosial. Dan tentu saja, bansos ini memerlukan data masyarakat kurang mampu sehingga dapat disalurkan kepada orang-orang yang memang membutuhkan.
Masalah kebutuhan hidup terutama kebutuhan pokok, semua itu adalah tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Keberadaan pemerintah adalah untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan hak-haknya tanpa memandang status sosial.
Pembangunan IKN ini sejak awal memang sudah sarat kapitalisme. Seperti halnya Meikarta, reklamasi Teluk Jakarta, serta perebutan pengaruh politik di Jakarta, menjadi contoh gagalnya pembangunan dalam kapitalisme.
Pemerataan kawasan investasi pun menjadi dalih, meski akibatnya kapitalisasi kian meluas di negeri ini. Padahal, lahan calon IKN bukanlah lahan kosong tanpa pemilik. Andaikan IKN berhasil dibangun nantinya, justru rawan konflik selama sengketa lahan belum terselesaikan.
Jelas sekali, motivasi pembangunan kota-kota tersebut sangat jauh dari demi kepentingan kaum berduit semata. Dalam sejarah keemasan islam mencatat, hal yang menjadi latar belakang pembangunan adalah visi besar bagi masa depan dakwah dan umat.
Pembangunan IKN kian menegaskan motif-motif kapitalistik yang jauh sekali dari visi keumatan. Biaya dan gaya hidup kota modern ala kapitalisme terbukti hanya merestui kepentingan pemodal, sekalipun pembangunannya di negeri Muslim.
Jika saja biaya pembangunan itu dialihkan untuk kepentingan umat dalam memenuhi kebutuhan hidup, tentu umat akan hidup sejahtera. Saat ini sejatinya bukanlah pembangunan proyek IKN yang menjadi hal penting untuk disegerakan penyelesaian tapi sistem ekonomi ditengah masyarakat.
Wallahu a'lam bishshawab. []
Oleh: Hernawati Hilmi
Pegiat Pena Banua
.jpg)
0 Comments