TintaSiyasi.com -- Drama ini dimulai dari seorang pemuda yang mengaku bernama Bima. Bima mengupload vidio yang berisi kritikan untuk jalan yang ada di lampung. Tak lama setelah itu, vidionya pun viral, banyak warga lampung yang ramai-ramai merespons vidio Bima dengan mengirim vidio kerusakan parah pada jalan yang ada di beberapa daerah di lampung.
Setelah berita ini viral banyak episode baru muncul seperti ancaman dan intimidasi yang datang dari beberapa oknum terhadap Bima dan keluarganya. Namun ini bukanlah akhir dari drama ini. Klimaksnya ada pada kehadiran Presiden RI beserta rombongannya yang datang langsung untuk meninjau jalan rusak yang sempat viral beberapa hari belakangan tersebut.
Pucuk dicinta ulam pun tiba, agaknya ini pepatah yang cocok untuk menggambarkan harapan warga lampung yang menginginkan perbaikan infastruktur di daerahnya membaik, pemerintah pusat pun akhirnya turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur di jalan lampung.
Pada kunjungannya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang juga ikut dengan Presiden Jokowi mengomentari jalan yang telah dilewatinya tersebut, zulkifli mengatakan bahwa kalau ada yang hamil bisa melahirkan katanya. Begitu juga presiden Jokowi yang ikut mengomentari jalan lampung dengan mengatakan bahwa jalannya mulus sampai beliau tertidur di mobil. Walaupun terlihat jelas sindiran ini ditujukan untuk pemerintah daerah yang ada dilampung pada saat itu, namun sebenarnya siapakah yang harusnya bertanggungjawab dalam kasus ini?
Jalan Merupakan Tanggungjawab Penguasa Terhadap Rakyatnya
Jalan merupakan aspek krusial yang harus dipenuhi oleh pemerintah, karena jalan merupakan sarana agar transportasi bisa lewat, jalan yang rusak dapat mempengaruhi banyak hal, seperti aktivitas masyarakat jadi terhambat, harga barang juga pasti otomatis naik jika jalannya rusak karena butuh efort yang lebih dalam membawa barangnya, alhasil jalan yang rusak juga mengganggu dari aspek sosial maupun ekonomi masyarakatnya.
Terlebih lagi baik itu jalan provinsi, nasional, kabupaten maupun desa sekalipun itu adalah tanggung jawabnya pemerintah sebagai pengurus umat. Maka sudah sepatutnya pemerintah lebih memperdulikan tentang permasalahan ini.
Para penguasa dalam hal ini, pemerintah pusat maupun daerah sama-sama bertanggungjawab. Persoalan yang sedang terjadi diatas agaknya merupakan bukti dari abainya pemerintah daerah dan lemahnya pengawasan dari pemerintah pusat sehingga viral menjadi metode yang dilakukan masyarakat agar persoalan ini sampai kepada pemerintah pusat dan agar segera di atasi. Semua ini sungguh menggambarkan betapa lemahnya sistem pengurusan umat dalam negara yang berdasarkan demokrasi ini.
Hal ini juga semakin membuktikan bahwa adanya kesenjangan infrastuktur yang sangat jelas antara wilayah kota dan desa. Jika kita lihat di daerah ibu kota terdapat banyak infratruktur yang megah luar biasa, ternyata kondisi infrastruktur di tingkat kabupaten maupun kotanya sangat memprihatinkan.
Belum lagi, fakta bahwa perbaikan jalan agaknya tidak akan terjadi kalau tidak viral. Padahal seharusnya penguasa peduli terhadap kondisi masyarakatnya. Karena penguasa itu pada hakikatnya adalah pelayan umat. Namun lagi-lagi dalam sistem demokrasi hubungan penguasa dan masyarakat hanyalah sebatas untung rugi.
Kendati pemerintah pusat melalui APBN akan mengambil alih perbaikan jalan tersebut dengan memberikan anggaran sebesar Rp625 miliar untuk memperbaiki 14 ruas jalan di Pemprov Lampung (CNNIndonesia.com 6/5/2023).
Namun apakah masalah akan selesai sampai disini saja? Tentu tidak, karena permasalahan jalan dilampung adalah sebongkah es yang nampak di atas permukaan. Padahal masih banyak bohkahan es lain yang tidak terlihat karena permasalahan tersebut sudah menjadi fenomena gunung es yang di tempat yang lain juga terjadi permasalahan yang serupa.
Hal ini dapat dibuktikan dengan adalah fakta pengaduan lain yang muncul di media sosial setelah pak presiden turun langsung meninjau lampung. Banyak netizen yang ingin wilayangnya dikunjungi juga karena mengalami persoalan yang sama.
Amanah Para Penguasa yang Akan Dimintai Pertanggungjawaban
Islam telah menjadikan penguasa sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan akan memberikan amanah kepada individu yang memiliki kompetensi dan komitmen tinggi dalam melaksanakan tugasnya.
Karena sejatinya seorang penguasa akan dimintai pertanggungjawaban atas amanahnya, maka ia harus menunaikan amanahnya dengan sangat baik agar tidak menyesal di akhirat kelak.
Umar bin Khatab adalah potret seorang penguasa dalam Islam yang sangat takut akan kelalaiannya dalam melayani rakyat. Bahkan Khalifah umar pernah menangis karena seekor keledai. Beliau sangat terpukul karena telah sampai kepadanya kabar tentang kedelai yang tergelincir kakinya dan jatuh ke jurang akibat jalan yang dilewatinya rusak dan berlubang dan kejadian ini terjadi di Irak.
Saat melihat Sang Khalifah menangis dengan sangat, ajudannya pun bingung dan bertanya kepada Amirul Mukminin, mengapa beliau menangis, bukankan yang mati itu hanya seekor keledai?
Namun dengan wajah yang memerah karena menahan marah, sang khalifah bertanya balik kepada ajudannya, ”apakah enggau sanggup menjawab di hadapan Allah ketika ditanya tentang apa yang telah engkau lakukan ketika memimpin rakyatmu?
Bukankah kita merindukan sosos penguasa yang seperti itu? Ketakutan dan ketakwaannya yang tinggi terhadap Tuhannya telah menjadi motivasi terbesar untuk mengurusi segela kebutuhan rakyatnya.
Namun sosok pemimpin yang demikian hanya lahir dalam sistem pemerintahan Islam tidak dari sistem lain. Sudah saatnya kita sadar dan mengambil Islam sebagai solusi atas seluruh permasalahan umat.[]
Oleh: Nada Navisya
(Aktivis Muslimah)
0 Comments