TintaSiyasi.com -- Konflik yang terjadi di Papua terus memanas, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali berulah dan menewaskan empat prajurit TNI setelah melakukan operasi penyelamatan Kapten Philip di Distrik Mugi, Nduga, Papua Pegunungan. Akibat dari kejadian yang merenggut korban jiwa ini, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan status operasi TNI di Nduga Papua menjadi siaga tempur (Kompas.com, 20/04/2023).
Himpunan Mahasiswa Papua mendesak agar pemerintah melakukan dialog damai untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua, selain melakukan dialog damai koordinator Himpunan Mahasiswa Papua juga menyarankan agar Pemerintah menghentikan pengiriman personel TNI ke tanah Papua agar konflik senjata dapat dihindari.
Penyebab konflik yang terjadi di Papua diantaranya yaitu pengaruh diskriminasi terhadap Provinsi Papua. Rakyat Papua merasakan perbedaan signifikan dari Provinsi lain di Indonesia. Selain adanya diskriminasi, pembangunan konstruksi di Papua juga tidak merata dibandingkan provinsi lainnya seperti Jawa, hal ini membuat rakyat Papua merasa terpinggirkan. Sehingga dari penyebab ini memunculkan gap yang memicu adanya tindak kekerasan.
Penanganan konflik Papua tidak tegas, seperti tidak adanya keseriusan dari negara, termasuk dalam penetapan KKB sebagai musuh negara (teroris). Hal ini membuat konflik di Papua terus terjadi berlarut-larut, karena penanganannya tidak pernah mencapai akar permasalahan hanya berkutat pada masalah ketidakadilan dan kemiskinan.
Apalagi isu yang terjadi di Papua juga menjadi perhatian dari negara-negara di dunia. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan negara dalam mencegah disintegrasi wilayah. Kemerdekaan yang diinginkan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebenarnya adalah kemerdekaan yang semu.
Kemerdekaan yang lahir dari nasionalisme malah akan membuat negara tersebut lemah, karena nasionalisme sebenarnya lahir bukan berasal dari negara Islam melainkan dari Barat yang sengaja disebarluaskan ke negeri-negeri Islam dalam rangka untuk melemahkan kekuatan politik negeri Islam sehingga mudah untuk masuk dan menguasai negara tersebut.
Nasionalisme lahir dari naluri eksistensi diri yang sifatnya sangat lemah dan sangat tidak pantas untuk dijadikan sebuah ikatan. Naluri ini akan muncul jika terdapat tekanan dan ancaman dari luar, apabila tidak ada tekanan dan ancaman maka naluri atau ikatan nasionalisme ini akan hilang.
Sistem negara yang menjamin keamanan seluruh wilayah dan masyarakatnya hanyalah sistem Islam dalam naungan Daulah Khilafah. Pada sejarahnya Khilafah mampu menyatukan 2/3 dunia dengan kurun waktu kurang lebih 13 abad. Islam menjadikan kesejahteraan sebagai hal yang harus diwujudkan oleh negara di semua wilayah negara Islam. Khilafah juga memiliki mekanisme yang tegas dan jelas untuk mengatasi disintegrasi wilayah.
Sistem Islam memastikan bahwa tugas pemerintahan adalah untuk mengurusi kepentingan seluruh umat. Tidak diperbolehkan adanya perbedaan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Pembangunan infrastruktur daerah harus merata, pendidikan, kesehatan, dan keamanan memiiki proporsi yang sama dalam setiap daerah.
Sumber Daya Alam (SDA) yang ada dalam negara Islam tidak boleh dikuasai oleh negara asing, jika terdapat SDA yang dikuasai oleh asing, negara akan mengambil dan mengelolanya dan mendistribusikan hasil pengelolaan untuk kemaslahatan umat. Khilafah akan melindungi seluruh wilayah yang berada dalam naungan negara Islam dari intervensi asing, serta memutus hubungan diplomatik dengan negara-negara yang memusuhi Islam.
Dengan demikian, jika sistem Islam diterapkan, In sya Allah segala problematika kehidupan dapat teratasi dan kesejahteraan dan kedamaian dunia akan tercipta. Wallahu a’lam bishshawab.[]
Oleh: Dewi Sri Murwati
(Pegiat Pena Banua)
.jpg)
0 Comments