TintaSiyasi.com -- Harga telur ayam di pasaran mengalami kenaikan beberapa waktu terakhir. Harga telur di wilayah Jabodetabek berada di kisaran Rp. 31.000 hingga Rp. 34000 per kg. Sedangkan di luar pulau Jawa atau wilayah Timur Indonesia tembus Rp. 38.000 per kilogram, bahkan lebih dari 40.000 per kilogram.
Sekretaris jenderal DPP IKAPPI, Reynaldi Sarijowan, menilai pemerintah tidak berbuat banyak terhadap kenaikan harga telur tersebut. Ia mengatakan harga telur mengalami kenaikan sejak beberapa minggu terakhir.
Pertama adalah karena faktor produksi yang disebabkan oleh harga pakan yang tinggi. Kedua adalah akibat proses distribusi yang tidak sesuai dengan kebiasaan, yang biasanya didistribusikan ke pasar (Kumparan.com, 18/05/23).
Pasalnya banyak pihak yang melakukan pendistribusian di luar pasar atau permintaan di luar pasar sehingga penawaran dan permintaan di pasar terganggu dan menyebabkan harga terus merangkak naik (CNNIndonesia.com, 18/05/23)
Dirangkum dari berbagai sumber dapat diketahui 2 faktor besar yang menyebabkan melonjaknya harga telur yaitu faktor produksi dan ditribusi telur yang tidak seperti biasanya. Faktor produksi dipengaruhi dari pakan ternak (jagung) yang mengalami kenaikan harga.
Sedangkan distribusi telur yang di luar dari kebiasaan karena banyaknya permintaan di luar pasar, diantaranya karena program pemerintah membagikan telur gratis di 7 provinsi kepada keluarga rentan stunting dan permintaan konsumsi untuk kepentingan pendaftaran calon legislatif pada Mei ini.
Persoalan ini menunjukkan adanya kegagalan pemerintah dalam memastikan ketersediaan bahan pangan, dalam hal ini telur yang mencukupi untuk seluruh masyarakat. Dikatakan demikian sebab pemerintah tidak mampu mengatasi lonjakan harga dan tidak mampu melakukan intervensi pabrikan.
Selain itu juga ada pengaruh kebijakan kapitalistik dalam pengelolaan industri peternakan yang tidak berpihak kepada peternak seperti kenaikan harga pakan ternak ayam yang akhirnya juga membuat harga telur meroket. Petani tidak punya pilihan lain untuk membeli pakan ternak yang mayoritas berasal dari perusahaan asing, bahkan benih ayam pun juga dari mereka.
Hal ini disebabkan dari perusahaan asing memiliki modal yang sangat besar dan daya saing yang kuat. Akhirnya terjadi ketidakstabilan harga telur di negeri ini karena penguasaan industri peternakan oleh korporasi raksasa dari hulu ke hilir.
Lalu bagaimana sikap penguasa melihat keadaan ini ? Jawabannya adalah justru penguasalah yang memberikan para korporat raksasa pintu untuk menguasai hajat hidup orang banyak. Di sisi lain tata kelola sektor peternakan di negeri ini hanya memberikan pemerintah sebagai regulator dan fasilitator masuknya korporasi-korporasi raksasa yang secara jelas mematikan usaha peternak lokal.
Pemerintah yang menerapkan sistem ini telah mengabaikan hak rakyat sekaligus tanggung jawabnya sebagai pengurus urusan rakyat. Ini adalah buah dari penerapan sistem kapitalisme neoliberalisme. Dalam sistem ini peran penguasa sebagai pengurus rakyat telah mandul. Penguasa tak berkutik untuk menghadapi lonjakan harga telur akibat permainan kapitalis.
Terlihat dari tidak berdayanya pemerintah mengatur distribusi telur di dalam dan di luar pasar serta menstabilkan harga yang sudah terlanjur meroket. Kondisi ini sejatinya menunjukkan bahwa meroketnya harga telur adalah bagian dari arus besar liberalisasi pangan. Telur yang seharusnya bisa disalurkan di pasar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga rakyat, ternyata tidak tersedia untuk mereka.
Impor bahan baku pakan ternak (jagung) pun mengemuka di tengah melonjaknya harga telur. Tujuannya adalah untuk mengatasi kelangkaan bahan pakan ternak dan juga tingginya harga pakan. Jika ini benar terjadi maka sangat disayangkan. Mungkin impor jagung bisa menjadi solusi sementara, namun jika terus berlanjut akan berbahaya bagi kemandirian dan ketahanan pangan dalam negeri karena semakin memberikan asing kesempatan untuk berkuasa.
Negara agraris dengan lahan pertanian yang sangat luas dan iklim yang mendukung serta jumlah petani yang banyak seharusnya tidak perlu sampai mengimpor jagung.
Dari sini telah jelas bahwa kapitalisme yang membuahkan liberalisasi pangan seperti telur sungguh tidak layak diambil. Bagaimanapun, pangan adalah kebutuhan pokok individu yang keberadaannya harus menjadi prioritas. Pangan adalah kebutuhan dasar bagi manusia yang bisa berakibat fatal seperti stunting, kelaparan bahkan kematian manakala tidak dipenuhi.
Untuk itu, saat ini umat membutuhkan sebuah sistem yang mampu mengatasi problem kehidupan dengan solusi yang menyentuh akar masalah, termasuk dalam menyelesaikan masalah lonjakan harga telur agar masyarakat tetap bisa mengkonsumsi makanan sehat murah meriah di tengah kondisi hidup serba sulit.
Sudah pasti sistem itu bukanlah seperti saat ini yang hanya memberikan keuntungan untuk para pemodal. Sistem yang dibutuhkan umat itu adalah sistem Islam yang turun langsung dari Allah SWT sebagai pencipta dan pengatur kehidupan.
Sistem itu bernama Khilafah Islamiyah, yang mampu melaksanakan apa yang menjadi sabda Rasulullah SAW:
“Imam atau Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.”
Berdasarkan hadis ini, Khilafah akan memberikan hal-hal yang memang menjadi hak warganya, apalagi jika itu termasuk kebutuhan pokok seperti pangan. Islam memandang bahwa semua tanggung jawab yang berkaitan dengan pemenuhan pangan masyarakat mulai dari ketersediaan pangan, keterjangkauan harga pangan oleh masyarakat hingga terpenuhi nya gizi masyarakat wajib diupayakan oleh negara.
Hal ini karena negaralah yang ditetapkan oleh islam untuk menjadi pengurus bagi rakyatnya. Oleh karenanya peternakan sangatlah penting bagi keberlangsungan hidup umat manusia.
Islam memiliki sistem pengelolaan terbaik yang akan menjamin ketersediaan pangan, melindungi peternak sehingga dapat berproduksi optimal, serta menjaga kestabilan harga sehingga terjangkau bagi seluruh masyarakat. Aturan ini termasuk di dalamnya adalah mengenai pengaturan distribusi bahan pangan.
Kunci dari penyelesaian ini adalah penerapan sistem ekonomi Islam yang membuat negara memiliki kedaulatan dan kemandirian dalam mengelola industri pangan, dalam hal ini peternakan. Negara tidak akan membiarkan ada permainan atau dominasi korporasi besar yang merenggut hajat hidup orang banyak.
Intervensi dari kapitaslis tidak akan menjadi pertimbangan negara ketika mengelurakan kebijakan. Negara akan mengatur usaha pertenakan ini dengan menggunakan standar syariat Islam sehingga tidak ada celah bagi kapitalis untk mengendalikan jumlah produksi dan bahkan juga mengendalikan harga pasar.
Untuk mengatasi kenaikan harga telur dan menjaga kestabilan harga negara yang menerapkan sistem Islam akan melakukan langkah-langkah diantaranya sebagai berikut:
Pertama, Islam mengatur tentang mekanisme pasar. Mekanisme pasar akan melarang dan menghilangkan semua distorsi pasar seperti penimbunan, penaikan atau penurunan harga yang tidak wajar untuk merusak pasar; meminimalkan informasi asimetris dengan menyediakan dan meng-up-date informasi tentang pasar, stok, perkembangan harga, dan sebagainya; pelaksanaan fungsi qadhi hisbah (hakim ketertiban publik) secara aktif dan efektif dalam memonitor transaksi di pasar; dan sebagainya. (Yahya Abdurrahman, Takrifat: Tas’îr, Jurnal Al-Wa’ie, 2012).
Kedua, negara bertanggung jawab menjamin kesejahteraan peternak dalam negeri sekaligus menjamin agar alat-alat produksi peternakan bisa didapatkan dengan mudah dan harga yang terjangkau. Bahkan bisa saja negara memberikan gratis kepada peternak yang kurang mampu.
Hal ini bertujuan agar peternak berdaya memproduksi telur yang bisa mencukupi seluruh kebutuhan rakyat sehingga ketersediaan bahan pangan terus terjaga. Negara juga akan membangun infrastruktur yang mendukug usaha peternakan tanpa unsur komerisalisasi sehingga peternak tidak akan terbebani biaya untuk mengangkut telur ke pasar. Pemerintah juga akan memberikan benih yang bagus dan pakan yang baik.
Ketiga, negara akan melakukan pengawasan dan menindak tegas kepada para pelaku pasar seperti melakukan penimbunan barang dan praktek kertel riba. Dengan demikian harga yang terbentu di pasar tetap wajar dan mengikuti prinsip permintaan dan penawaran dengan tata kelola yang sesuai dengan syariat Islam. Petani pun akan mendapatkan kesejahteraan dari usaha yang dijalankannya dan di saat yang sama masyarakat bisa mendapatkan bahan pangan bergizi dengan mudah dan harga yang terjangkau.
Keempat, jika persoalan harga telur disebabkan oleh bahan baku pakan ternak yang masih impor serta permasalahan distribusi di tengah masyarakat, maka Khilafah berperan penuh untuk mengendalikan harga telur sekaligus menjamin distribusi berdasarkan skala prioritas kebutuhan kalangan masyarakat.
Khilafah memiliki data akurat mengenai kemiskinan serta kebutuhan pangan dan gizi setiap keluarga, sehingga penanggulangan stunting dan kelaparan bisa tepat sasaran. Khilafah akan serius mengelola pertanian jagung karena jagung adalah bahan baku pakan ternak ayam.
Kelima, pemerintah akan menyediakan pos anggaran tersendiri untuk pengelolaan bahan pangan. Dana yang dianggarkan untuk menjamin ketersediaan pangan dalam negeri akan disiapkan secara matang dan penuh perhitungan karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Seluruh pejabat terkait akan senantiasa berkoordinasi dengan baik sehingga tidak ada salah perhitungan dalam ketersediaan pangan yang mencukupi.
Demikianlah secara ringkas solusi Islam dalam mengatasi melonjaknya harga bahan pangan. Kestabilan harga pangan dan ekonomi pun akan terjamin. Ketersediaan pahan pangan pun terjaga. Lebih dari itu ini akan mewujdukan ketahanan dan kedaulatan pangan di level individu, masyarakat dan negara.
Solusi di atas akan berjalan ketika diterapkan dalam bentuk kebijakan negara dan dijalankan dalam sistem pemerintahan islam di bawah naungan Khilafah Rasyidah ‘ala minhaj an-nubuwwah. Maka sudah selayaknya umat islam bersama menyadari itu dan bersegera berjuang dalam penegakannya. Wallahu 'alam bishshawab.[]
Oleh: Hanum Anindita, S.Si.
(Sahabat Tintasiyasi)
0 Comments