Tintasiyasi.com -- Pengangguran menjadi problematika tersendiri di negeri ini, bagaimana tidak? menurut Badan Pusat Statistika (BPS) mencatat bahwa pada data Februari 2023 masih ada 7,99 juta pengangguran di Indonesia. Angka tersebut adalah 5,45 persen dari total angkatan kerja per tahun sebesar 146,62 juta tenaga kerja (Republika, 5/5/2023).
Hal ini juga didukung oleh pemerintah yang belum mampu mengolah dan menata arus perkembangan teknologi dengan efektif agar tidak berakibat buruk. Pasalnya tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi digital dinilai mampu mengancam para pekerja, hal itu karena dapat menghemat tenaga kerja (Kontan.co.id, 19/5/2023).
Bahkan dengan gamblang Sri Mulyani pun mengatakan bahwa perubahan teknologi informasi yang cepat ini membawa manfaat bagi kehidupan manusia seperti meningkatnya efisiensi dan perluasan skala produksi. Tetapi di sisi lain pun menghadirkan tantangan berupa penghematan kerja manusia (labor saving) secara masif, persoalan privasi dan keamanan siber (cyber security).
Dengan itu, pemerintah memiliki PR yang cukup besar untuk menyeimbangi semua hal di atas agar masyarakat tetap bisa mendapatkan pekerjaan di tengah progresifnya teknologi hari ini. Lalu perlu diperhitungkan pula atas ketersediaan lowongan kerja, karena pada faktanya hari ini jumlah lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pelamarnya.
Maka ketimpangan ini menjadi faktor yang menyumbang angka pengangguran. Terlepas dari itu semua, ini merupakan buah dari pelanggengan sistem kapitalisme yang bercokol di tengah kita.
Tingginya Pengangguran Berdampak pada Tingginya Kemiskinan
Bagaikan mata rantai yang tak bisa terpisahkan, begitulah yang terjadi antara pengangguran dan kemiskinan. Jika problematika terkait pengangguran masih saja belum teratasi maka akan berimbas pada kesejahteraan rakyat pula secara luas. Di sinilah diperlukan peran negara yang efektif guna menyelesaikan masalah rakyatnya.
Tetapi, memang inilah cerminan hidup di bawah naungan sistem kalitalisme. Walau pada realitanya terdapat rakyat yang jauh dari nilai sejahtera, tapi di waktu yang bersamaan ada segelintir orang yang sedang bersantai meraup keuntungan. Pemerataan kesejahteraan adalah kemustahilan di sistem Kapitalisme ini, karena yang bisa hidup layak dan terjamin hanyalah dua, yaitu yang memiliki kuasa dan yang memiliki modal. Di luar itu hanyalah bisa menjadi korban dari program yang mereka langgengkan.
Pasalnya, di sistem kapitalisme ini semua kebahagiaan bersumber pada kepemilikan materi, maka ia yang memiliki materi adalah orang yang paling bahagia. Dan hari ini para pemangku kebijakan seringkali telah tersipu oleh manisnya materi yang mereka dapatkan dan menjadi tersamarkan akan problema nyata di tengah rakyat. Persoalan rakyat cenderung menjadi langgeng lantaran tidak terdapat urgensi nyata untuk memperbaiki semuanya secara total.
Butuh Sistem yang Menuntaskan
Bila rakyat mencukupkan diri pada sistem kapitalisme yang sama sekali tidak condong pada kepentingan rakyat, maka sampai kapanpun rakyat akan hidup di bawah angan-angan kesejahteraan. Maka perlu sistem yang melihat segalanya secara menyeluruh dan menjadikan rakyat sebagai prioritas untuk diurusi. Dan ternyata semua itu pernah tercerminkan di dalam sistem Islam, yaitu ketika Islam menguasai dua pertiga dunia dan berdiri menguasai peradaban selama 1300 tahun.
Islam jelas dapat membenahi semua permasalahan di tengah rakyat lantaran Islam hadir dari Sang Pencipta yaitu Allah SWT. Sudah pasti aturan yang Allah SWT turunkan memang semestinya digunakan sebagai aturan guna menyelesaikan permasalahan di dunia ini. Mulai dari aspek sosial, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya.
Dengan berada di bawah naungan sistem Islam, maka kita sebagai rakyat juga akan terkondisikan melakukan sesuatu sesuai arahan dan fitrah seorang manusia. Yaitu menyadari atas setiap kewajiban dan berupaya melaksanakan semua itu sesuai dengan kebenaran. Karena di dalam sistem Islam, negara pun akan menumbuhkan hubungan dengan Allah SWT, yaitu menyadarkan bahwa segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan kelak. Dengannya, rakyat akan menjadikan standar hukum syara sebagai standar menjalani kehidupan. Maka, tak akan ditemukan kerakusan atau kecurangan dari segelintir orang yang berdampak menyengsarakan sekitarnya.
Di dalam Islam juga dibahas khusus terkait bagaimana mekanisme untuk menjaga pendapatan keluarga dan didukung dengan penjagaan negara terhadap kesejahteraan rakyatnya. Bahkan kepala negara atau Khalifah dalam sejarahnya turun langsung ke tengah rakyat untuk memastikan bahwa rakyat aman dari kelaparan dan agar semua terus menerus terkontrol dari pengamatan.
Hal itu karena pemimpin negara pun menyadari bahwa tugasnya memimpin rakyat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT kelak. Maka rasa takut kepada Allah SWT akan lebih tinggi dari pada ingin meraup kesenangan atas kekuasaan yang bersifat sesaat.
Maka hanya dengan Islam problematika pengangguran bisa dibenahi, karena sudah jelas bahwa hari ini semua sudah tersistematis merugikan rakyat. Aturan demi aturan lebih condong menguntungkan kepada pemilik modal dan penguasa. Itulah bukti dari sistem kapitalisme yang hanya mensejahterakan segelintir pihak dan melanggengkan rakyat tenggelam dalam ketidaksejahteraan.
Mari kita bergegas menjadi penjemput penerapan aturan Islam agar kita dapati dan rasakan hidup di bawah naungan yang menyejahterakan, tentunya semua itu atas izin Allah SWT semata. Maka jadilah salah satu yang berkontribusi dalam upaya mengembalikan kehidupan tersebut. Semoga Allah SWT memberikan kita kesempatan untuk merasakannya, yaitu merasakan kebahagiaan hakiki di dunia maupun akhirat dengan menegakkan syariat-Nya. Wallahu a’lam bishawab.[]
Oleh: Rifdah Reza Ramadhan, S.Sos.
(Aktivis Muslimah)
0 Comments