TintaSiyasi.com -- Berhembusnya angin segar tapi tidak membawa kegembiraan bagi sebagian masyarakat Indonesia. Kiasan ini seakan mewakili apa yang dimuat pada situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data bahwa pada kuartal pertama 2023, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi mencapai, 5,03 persen secara year on year (yoy). Sehingga di nilai selama enam kuartal berturut-turut, Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen (CNNIndonesia.com, 5/5/2023).
Deputi bidang neraca dan analisis statistik BPS Edy Mahmud mengatakan bahwa kondisi tersebut didukung oleh beberapa hal, antara lain tumbuhnya lapangan usaha, khususnya bidang industri pengolahan, perdagangan dan pertambangan, juga sektor transportasi, pergudangan, akomodasi makan minum ditambah lagi sektor jasa lainnya.
Namun sayang catatan BPS soal stabilnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5 persen tersebut pada kenyataannya tidak dapat memberi pengaruh bagi kesejahteraan seluruh masyarakat. Ya, karena distribusi kekayaan tetap saja timpang. Buktinya angka kemiskinan di negeri ini tidak juga berkurang, tingkat pengangguran masih tinggi dan tingkat ketimpangan pengeluaran (gini ratio) juga masih besar.
Dalam sistem ekonomi kapitalisme indikator yang menunjukan kesejahteraan biasanya diukur dengan angka pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dalam sistim kapitalis juga diukur dari peningkatan jumlah produk domestik bruto (PDB) yang bisa dihitung dari pertumbuhan lapangan usaha maupun kelompok pengeluaran. Maka, apa bila PDB terhitung makin meningkat berarti negara dianggap makin kaya dan kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat.
Tetapi jika kita melihat kenyataan di lapangan yang sering terjadi adalah semakin lebarnya jarak antara miskin dan kaya, disebabkan oleh mereka yang terlibat dan diuntungkan dalam kegiatan produksi termasuk investasi hanyalah para pemilik modal yang notabene orang kaya yang jumlahnya minoritas, sedangkan yang mayoritas mereka hanya berebut sisa.
Sejatinya mengukur kesejahteraan dan kesuksesan pembangunan hanya dari pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah kezaliman dan penyesatan. Karena sama sekali tidak mencerminkan pemerataan, selain itu konsep semacam ini akan memelihara kanibalisme yang diperbuat oleh negara pemilik modal yang berada dibelakang proyek-proyek investasi dan produksi negara berkembang atau negara miskin, yang bisa jadi pertumbuhan ekonominya jauh lebih rendah. Namun mereka semakin kuat mencengkram dan menjajah negara miskin dan negara berkembang.
Berbeda dalam sistem Islam. Islam menetapkan bahwa kesejahteraan merupakan hak setiap individu. Karena itu harus diukur secara individu per individu. Maka dalam Islam hal seperti ini merupakan tanggung jawab seorang kepala negara yang akan bertanggung jawab kepada seluruh rakyatnya dan secara individu per individu.
Dari Ibn Umar ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya.” (Hadis sahih, Muttafaq’alaih).
Konsep kepemimpinan dalam Islam memiliki dimensi ruhiyah, di akhirat kelak akan dimintai pertanggung jawaban. Karena itu Islam memiliki seperangkat aturan yang akan membimbing para pemimpin sampai tujuan kepemimpinannya terwujud dengan baik sesuai dengan syariat. Para pemimpin akan takut berkhianat kepada umat, mereka tidak akan berbisnis dan bertindak sebagai kacung pada rakyatnya. Karena ketakwaan akan mengkondisikan para pemimpin dalam Islam untuk memfungsikan dirinya sebagai pengurus dan pelindung umat.
Aturan Islam meliputi seluruh aspek dan saling mendukung antara aspek yang satu dan aspek yang lainnya. Baik aspek politik dalam dan luar negeri, sistem ekonomi, pergaulan, sanksi, pertahanan dan keamanan. Karena itu penerapan aturan Islam ini harus menyeluruh dan sempurnah. Adapun penerapan strategi politik ekonomi Islam memastikan negara akan memiliki modal melimpah untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya secara merata dan menyeluruh.
Karena dalam Islam, seluruh sumber daya alam seperti hasil tambang, hasil laut dan hutan secara syar’i ditetapkan sebagai milik umum yang tidak boleh dikuasai secara pribadi atau individu, seperti yang terjadi pada sistem kapitalis hari ini. Selain itu negara wajib memberi ruang yang nyaman dan kondusif bagi seluruh warga mayarakat supaya mampu mengakses faktor ekonomi secara adil.
Penerapan sistem Islam ini telah dibuktikan dalam sejarah selama belasan abad dan mampu mewujudkan kesejahteraan secara merata dan menyeluruh pada diri setiap individu, yang tidak hanya dirasakan oleh umat Islam. Bahkan negara-negara yang bukan Islam pun merasakan rahmat risalah Islam pada saat itu, seperti kisah bantuan khilafah kepada masrakat Irlandia yang dilanda kelaparan dan membantu Amerika yang menjadi korban kebakaran.
Oleh karena itu, kita jangan ragu dengan sistem Islam yang datang dari sang khalik. Sebagaimana Allah SWT berfirman: “Kebenaran itu dari Tuhanmu maka janganlah sekali-kali engkau (Muhammad) termaksud orang-orang yang ragu.” Walahu’alam bishowab.[]
Oleh: Wa Ode Asham
(Pegiat Opini Konawe Selatan)
.jpg)
0 Comments