Perolehan ini sangat menggemparkan warga negeri ini. Bahkan saat cabang sepakbola dimana Timnas U-22 berhasil memenangkan final 5-2 atas Thailand, semua media sosial memviralkan kabar ini. Secara kemenangan ini mengantarkan Indonesia kepada medali emas SEA Games setelah penantian 32 tahun. Bahkan sekelas Menteri Keuangan, Sri Mulyani, memberikan penilaian di akun Instagram resminya pada Rabu (17/5) bahwa performa tim Indonesia di SEA Games ke-32 kali ini sangat membanggakan, sehingga Indonesia bisa menjadi juara umum di beberapa cabang seperti pencak silat, wushu, balap sepeda, tenis, e-sports, angkat besi dan badminton.
Disebutkan juga oleh beliau bahwa negara telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 852,2 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui DIP Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora) untuk kontingen Indonesia pada perhelatan SEA Games dimulai dari pembinaan, bantuan pengiriman kontingen hingga pemberian bonus bagi peraih medali baik itu atlet, pelatih maupun asisten pelatih.
Tak lupa, beliau juga mengucapkan terima kasih kepada para pahlawan olahraga dan memastikan bahwa APBN akan selalu hadir untuk mendukung sektor olahraga. Fenomena seperti ini bukanlah hal yang baru saja. Sudah berapa kali dalam periode pemerintahan, olahraga dianggap layak untuk diperlakukan “istimewa” dalam APBN. Bahkan terceletuk dari salah satu atlet dalam sebuah talkshow bahwa jangan ragu untuk menjadi atlet karena negara akan memfasilitasi dan memberikan apresiasi secara layak. Hal tersebut dituturkan agar olahraga mengalami regenerasi dan tidak menghilangkan tradisi kemenangan. Mengingat sekarang olahraga bukan sekedar hobi tetapi hal yang menghasilkan cuan (uang).
Dalam sistem kapitalisme, keberhasilan dalam event olahraga semacam ini dianggap sebagai sarana yang dapat meningkatkan prestise negara di mata dunia. Berharap banyak investor dari negara lain yang memberikan investasinya di bidang ini. Sehingga negara secara totalitas mempersiapkannya termasuk menyediakan dana yang begitu fantastis. Harapannya, biaya yang dikeluarkan akan bisa kembali berlipat-lipat, ya melalui investasi tadi.
Padahal di balik itu semua, terdapat persoalan yang jauh lebih penting dan mendesak untuk diatasi karena terkait dengan nyawa manusia termasuk anak-anak, seperti kemiskinan ekstrem, stunting, infrastruktur pendidikan, perbaikan jalan, meningkatnya pengangguran, harga pokok pangan yang semakin meroket, kondisi alam yang ekstrim yang butuh pencegahan serta penanganan agar tidak gagal panen dan kesehatan yang justru kurang dianggap prioritas.
Hal tersebut di atas tidak ada di kacamata sistem kapitalisme. Hal itu karena hanya akan menghabiskan uang negara dan tidak ada timbal balik dari itu semua. Cuan, cuan, cuanlah yang ada di benak para pejabat negara, bukan berdaya guna bagi rakyat yang dipimpinnya.
Tentu saja berbeda dengan Islam yang memiliki ukuran prioritas yang tepat dan terbaik yang harus dijalankan oleh negara. Kenapa? Karena kekuasaan yang dimiliki kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah sehingga merasa selalu diawasi oleh Allah. Dengan demikian tidak ada yang dilakukan selain amanah atas apa yang dimiliki (kekuasaan). Rakyat menjadi prioritas utama bukan malah investor yang berada di luar wilayah kekuasaannya.
Wallahu a’lam bishowab
Oleh: Dwi R Djohan
Aktivis Muslimah
0 Comments