TintaSiyasi.com -- Hasil survei nasional lembaga Indonesia Political Opinion (IPO) yang digelar sepanjang 1-7 Maret 2023 menunjukkan bahwa kondisi politik di Indonesia hari ini tidak buruk.
42 persen responden menilai kondisi politik hari ini baik dan 1 persen menilai sangat baik.
Namun, dalam survei yang sama, 76 persen responden menilai kondisi politik hari ini tidak berdampak apa-apa pada kehidupan mereka. 5 persen sisanya menilai sangat tidak berdampak.
Adapun untuk kondisi ekonomi hari ini, 53 persen responden menilai kondisinya buruk dan 3 persennya sisa mengaku sangat buruk. Kondisi itu berpengaruh ke aktifitas rumah tangga 57 persen responden. Bahkan 8 persen lainnya mengaku sangat berdampak.
Di sektor lembaga penegak hukum, Polri menjadi lembaga yang paling tidak dipercaya. 51 persen responden tidak percaya dengan lembaga yang dipimpin Listyo Sigit Prabowo tersebut, 6 persen lainnya mengaku sangat tidak percaya.
Angka ketidakpercayaan tersebut sangat tinggi jauh di atas lembaga penegak hukum lain, semisal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hanya 37 persen, pengadilan yang hanya 24 persen, dan Kejaksaan Agung yang hanya 18 persen (https://tirto.id/12/03/2023).
Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) menyebutkan 41 persen responden mengatakan tidak puas atas kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Survei itu dilakukan sepanjang 1-7 Maret 2023 dengan metode Multistage random sampling (MRS).
Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan temuannya bahwa politik dalam keadaan baik, namun tidak berdampak baik pada rakyat. Secara tidak langsung hal ini menunjukkan bahwa politik tidak berpengaruh pada rakyat. Namun jelas berpengaruh pada kelompok tertentu, yaitu oligarki.
Dengan demikian nyatalah bahwa rakyat tidak diperhatikan, diayomi dan di urus dengan baik. Inilah sistem demokrasi kapitalis, penguasa dan pengusaha saling ketergantungan, saling mendukung dan saling membutuhkan.
Berbeda dalam Politik Islam, penguasa adalah pengurus rakyat, bahkan rakyat dijaga, dilindungi dengan baik dalam sistem daulah khilafah. Dalam semua aspek kehidupan kita wajib terikat dengan seluruh syariat islam. Penguasa akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah SWT atas amanah kekuasaannya.
Tujuan dari politik Islam yaitu tegaknya hukum-hukum Allah di muka bumi. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi ialah kekuasaan Allah SWT.
Rasulullah SAW sendiri menggunakan kata politik (siyasah) dalam sabdanya: “Adalah Bani Israil, mereka diurusi urusannya oleh para nabi (tasusuhumul anbiya). Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak para khalifah."Jelas bahwa politik atau siyasah itu makna mengurusi urusan umat.
Rasulullah SAW bersabda : “Siapa saja yang bangun di pagi hari namun tidak memperhatikan urusan kaum Muslim maka ia bukan dari golongan mereka.” (HR. Al Hakim)
Dengan menerapkan politik Islam, keadilan akan terwujud dalam setiap lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. Semua individu akan merasakan hadirnya kepemimpinan dalam kehidupan. Bukan hidup dalam ketidakpastian. Dan satu- satunya yang bisa menjadi solusi setiap permasalahan dalam sistem pemerintahan dan kehidupan adalah sistem politik Islam. Wallahu A’lam bishshowwab.[]
Oleh: Yusniah Tampubolon
(Aktivis Muslimah)
.jpg)
0 Comments