TintaSiyasi.com -- Papua, sejatinya sudah 'kaya dan merdeka'. Lihatlah dari dekat, kondisi daerahnya yang subur dipenuhi kekayaan alam yang melimpah. Di pinggir kepulauannya terdapat keindahan hutan mangrovenya. Dikelilingi pulau-pulau kecil yang ditumbuhi pepohonan nan hijau. Ditambah kekayaan bumi yang melimpah dengan bahan tambangnya seperti tembaga, emas, batu bara, besi, batu kapur, pasir kaolin, minyak bumi dan gas alam. Pun tak lupa dengan potensi wisata dengan keindahan taman bawah lautnya beserta potensi flora dan faunanya dan pulau-pulau di raja ampat yang mendunia. Apalagi budaya Papua yang sangat khas dan etnik. Maka, siapa pun yang kesana pasti akan terpesona. Menunjukkan bahwa sejatinya Papua dilimpahkan Allah SWT kekayaan yang melimpah.
Namun sayang, kekayaan alam melimpah yang dimiliki tersebut kenyataan tak mampu wujudkan mimpi dan masa depan warga Papua. Justru kondisinya sangat memprihatinkan. Warga terus dirundung masalah dan menjadi korban akibat kesalahan mengelola Sumber Daya Alam (SDA). Sehingga warga banyak yang dirugikan. Mulai dari masalah ekonomi, sosial, politik, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Sebab setiap pergantian rezim, tak ada perubahan yang berarti untuk Papua sebaliknya justru kian parah menderita dibawah bayang-bayang sistem kapitalisme sekuler. Benarkah?
Merana dalam Genggaman Kapitalisme
Papua yang 'kaya dan merdeka' itu bak cerita dongeng, benar adanya namun tak sesuai kenyataan di lapangan. Kondisinya sengsara di tanah sendiri. Hidupnya bergantung pada penjajah kapitalis. Kekayaan alamnya terkoyak, terkeruk oleh ambisi kapitalis yang rakus. Sejak pertambangan tembaga dan emas asal Amerika Serikat, PT. Freeport di Papua kondisi kehidupan mulai berubah drastis. Papua kian terpuruk, sehari-hari hidup dalam kemiskinan. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik), penduduk miskin Papua dengan persentase penduduk miskin tertinggi pada September 2022 yakni sebesar 26,80% meningkat 0,24% poin terhadap Maret 2022.
Meski begitu, angka tersebut menurun sedikit sebesar 0,58 persen poin jika dibandingkan pada September 2021. Memang, ada beberapa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode Maret 2022-September 2022 diantaranya ekonomi Papua triwulan III 2022 terhadap triwulan I-2022 mengalami kontraksi 0,76 persen (q-to-q). Kedua, pada September 2022, tingkat inflasi gabungan tiga kota IHK di Papua sebesar 0,31%. Ketiga, nilai tukar petani (NTP) gabungan (dengan perikanan) pada September 2022 sebesar 99,08 turun sebesar 2,03% dibandingkan Maret 2022 (cnbcindonesia.com, 17/01/2023).
Tingkat kemiskinan bisa saja akan bertambah seiring dengan naiknya bahan pokok, pun diiringi biaya pendidikan, kesehatan, listrik, dan lain-lain. Hal ini sebagai dampak dari iklim ekonomi kapitalisme sekuler neoliberal yang memfokuskan pada pasar bebas dan perdagangan bebas untuk menciptakan iklim investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun ironis, kenyataan sebaliknya rakyat semakin termiskinkan dengan kebijakan seperti ini, tak kunjung sejahtera bahkan semakin menderita dan terpuruk. Ditambah keterlibatan asing dalam mengelola SDA yang lebih banyak diuntungkan, menambah deretan penderitaan rakyat.
Ironis memang, hidup ditengah kekayaan alam yang melimpah namun hidup merana dalam genggaman kapitalisme sekuler. Padahal jika diteliti, potensi pertambangan sehari sekitar 150.000 ton bahan tambang. Bisa dibayangkan berapa banyak hasil tambang yang berhasil digali apalagi mereka sudah mengeruk emas sejak tahun 1970. Inilah bentuk penjajahan ekonomi melalui eksploitasi sumber daya alam. Semua ini tak lepas dari pengaruh tekanan asing atas Freeport, yang menyebabkan pemerintah seolah abai dan lalai dengan nasib rakyatnya. Jika ada kasus antar warga dengan PT Freeport seperti protes masyarakat karena keberadaannya yang merugikan dan banyak melakukan pelanggaran namun perusahaan tetap terus mengeruk, mengeksploitasi emas dan perak, apalagi ada indikasi uranium di dalamnya membuat perusahaan ini terus bertahan. Lebih berbahaya lagi, adanya ikut campur tangan pemerintah Amerika Serikat yang menekan pemerintah Indonesia agar tidak mempermasalahkan apa yang dilakukan PT Freeport pada warga.
Pun penderitaan Papua silih berganti tatkala Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) meneror tanpa henti menyasar warga Distrik Paro. Mengetahui hal itu puluhan warga Disrik Paro memilih mengungsi keluar dari kampung mereka. Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz 2023, Kombes Faizal Rahmadani mengaku warga takut menetap di Distrik Paro karena teror Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Adapun total warga Diatrik Paro yang berhasil dievakuasi tim gabungan berjumlah 25 orang, terdiri dari 14 orang dewasa dan 11 orang anak (beritasatu.com, 10/2/2023).
Musibah lain Papua digoncang Gempa bermagnitudo pada Kamis, 9 Februari 2023, pukul 13:28:02 WIB. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), lokasi pusat gempa bumi terletak di pesisir pantai Jayapura pada koordinat 140,66°BT dan 2,60° LS, berjarak 1 km barat daya Kota Jayapura, dengan magnitudo (M5,4) pada kedalaman 10 km (vsi.esdm.go.id, 9/2/2023). Tanah Papua terdiri dari bebatuan yang rapuh mengakibatkan hilangnya keseimbangan antar bebatuan sehingga mudah bergeser dan rawan gempa. Akibat eksploitasi tambang secara besar-besaran, maka bisa jadi potensi tanah dan bebatuan makin melemah.
Merana Tanpa Junnah
Bak sudah jatuh tertimpa tangga, Papua dengan segudang masalah perlu diselesaikan dari akarnya. Sebab selama ini penyelesaian dilihat dari masalah cabangnya saja sedangkan akarnya tidak tersentuh sama sekali. Oleh karena selama ini Papua tidak diatur dengan aturan Islam sehingga wajar dirundung masalah. Tak ada yang melindunginya dari rasa aman. Papua merana tanpa junnah/pelindung. Pengelolaan SDA dan lingkungan yang diserahkan pada kapitalis hanya akan menguntungkan kapitalis sebaliknya tidak peduli dengan kerusakan yang tengah terjadi. Oleh karenanya tak ada solusi yang tepat untuk Papua selain berpijak pada hukum syariat Islam kaffah.
Terkait SDA merupakan anugerah yang limpahkan Allah SWT, yang artinya Allah titipkan agar dikelola dengan bijak dan benar sesuai syariat Islam yaitu aturan yang bersumber dari Allah SWT. Sebab bahan tambang merupakan kepemilikan umum yang tidak boleh dimiliki individu/perusahaan asing.
Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Manusia berserikat pada tiga hal, padang rumput, air, dan api." (HR. Abu Daud dan Ahmad).
Semua ini tidak boleh dimiliki oleh individu atau sekelompok pengusaha atau dengan kata lain tidak boleh di swastanisasi. Sebab berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Persoalannya saat ini, yang menjadi hajat hidup orang banyak justru dinikmati oleh segelintir orang saja sementara rakyat dipaksa menerima kenyataan pahit. Maka benar perkataan Nabi tersebut, bahwa kepemilikan umum tidak boleh dimiliki individu atau kelompok menyebabkan umat berselisih dengannya.
Gambaran kepemilikan umum tersebut sejatinya merupakan jaminan keamanan dalam seluruh aspek kehidupan. Jika pemgelolaan SDA dikelola dengan benar dan bijak sesuai syariat Islam, maka hasilnya akan diperuntukkan kembali bagi rakyat yang kesemuanya itu diperoleh dari SDA berupa jaminan kebutuhan pokok, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, menjaga akal, jiwa dan harta manusia. Jaminan ini diterapkan dalam bentuk undang-undang. Maka bagi siapa saja yang membelot atau berusaha keluar dari rambu-rambu syariat Islam ini akan diberi sanksi tegas dari negara. Termasuk dalam hal hubungan kerjasama politik luar negeri dengan negara lain tidak akan mudah di dikte baik dalam bidang ekonomi maupun politik.
Dengan demikian, negara menjadi mandiri dan kedaulatan negara tidak mudah diinjak-injak oleh penjajah asing bahkan tak kan mudah diotak-atik sejengkalpun sebab negara memiliki kekuatan hukum di mata dunia. Saatnya kini umat membutuhkan junnah/pelindung dari negara yang benar-benar menerapkan Syariat Islam kaffah.
"Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat." (QS. An Naml: 34).
Wallahu a'lam bishshawab. []
Oleh: Punky Purboyowati
Komunitas Ngopi
0 Comments