TintaSiyasi.com -- Beberapa waktu lalu viral berita anak seorang pejabat negara menganiaya anak pejabat ormas. Buntut dari peristiwa tersebut adalah media ramai memberitakan tentang postingan kehidupan mewah para pegawai negara, postingan pamer kekayaan, terutama yang dilakukan pelaku penganiayaan yaitu Mario Dandy, serta ibundanya yaitu Ernie Mieke Torondek.
Bermula dari kasus penganiayaan, lantas terungkaplah kekayaan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandy, sebesar Rp.56,1Miliar.
Rentetan dari peristiwa tersebut, beredar pula unggahan beberapa Direktur Jenderal Pajak dan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengandarai motor gede (moge). Terungkap pula aktivitas para pegawai Direktorat Jendral Pajak (DJP) mengendarai moge dan mereka memiliki komunitas moge bernama Belasting Rijder. Nama ini diambil dari bahasa Belanda yang berarti penunggang pajak. Komunitas Belasting Rijder ini ada di berbagai daerah.
Berkaitan dengan terungkapnya hal tersebut, pada ahad 26 Februari 2023 ada perintah dari Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui akun instragram pribadinya @smindrawati untuk membubarkan komunitas tersebut, karena dikhawatirkan bisa menimbulkan persepsi negatif masyarakat, dan menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai DJP.
Pada hari berikutnya, semua unggahan di beberapa akun Belasting Rijder sudah terhapus, termasuk salah satunya yang memposting Dirjen Pajak yang tengah mengendarai moge. Bahkan akun Belasting Rijder disalah satu propinsi di-private sehingga tidak bisa lagi dilihat. Namun sebelum beberapa akun dan postingan menghilang, foto-foto dari Direktur Jenderal Pajak dan aktivitas Sunday Morning Ride (Sunmori) pegawai DJP yang mengendarai moge telah terlanjur menyebar di dunia maya. Begitu pula, Ernie Mieke diduga melakukan penghapusan postingan barang branded serta gaya hidup mewahnya. Tiba- tiba akun instragramnya terkunci dan tidak ditemukan postingan-postingannya.
Penghapusan Jejak Digital
Beberapa kasus yang melibatkan pejabat negara, jejak digital mereka mudah dibersihkan. Penghapusan jejak digital dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan barang bukti suatu kejahatan maupun kecurangan, supaya mereka tidak terjerat hukum. Indonesia disinyalir menjadi negara yang paling banyak menghapus dan mengajukan permintaan penghapusan konten atau informasi.
Untuk bisa menghilangkan jejak digital, bukan perkara yang mudah dan murah, terutama jejak digital yang dibuat oleh pihak lain maupun media. Penghilangan jejak digital hanya bisa dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan dan modal besar. Sebagai contoh, penghapusan jejak digital yang ada pada sebuah media cetak, dilakukan dengan memborong majalah edisi tertentu, sebagaimana yang pernah terjadi pada majalah Tempo. Dilansir dari Daily news (7 September 2020), hari pertama terbit, tiba-tiba majalah Tempo diborong secara misterius. Bisa dibayangkan berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk memastikan tidak ada satu eksemplar pun media yang terakses oleh pihak eksternal. Demikian juga upaya yang dilakukan untuk menghapus berita yang sudah terlanjur tersebar di media digital.
Seperti itulah wajah kapitalisme. Sebuah sistem yang lahir dari pemisahan antara agama dengan kehidupan (sekularisme). Di alam kapitalisme ini manusia termasuk para pemimpin, mereka menjadikan eksistensi kekuasaan sebagai orientasi hidup. Segala upaya mereka lakukan demi tercapainya keberlangsungan kekuasaan serta kesejahteraan hidup di dunia. Dengan demikian wajar, jika para pemimpin rela mengkhianati rakyatnya, demi mencapai eksistensi diri. Mereka seolah lupa bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara dan akan berakhir dengan datangnya kematian. Kekuasaan yang mereka miliki serta kemaksiatan yang mereka lakukan, kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.
Jabatan Adalah Amanah
Pemimpin yang amanah akan mampu diwujudkan dalam tatanan kehidupan yang benar. Satu-satunya tatanan kehidupan yang benar adalah Islam. Islam menjadikan keimanan kepada Allah SWT sebagai benteng penjaga ketaatan bagi manusia, baik dalam tataran rakyat biasa, terlebih lagi saat memiliki kekuasaan dan jabatan. Keimanan yang dimiliki oleh seseorang akan mampu membuatnya terhindar dari perilaku curang, maupun berbuat kejahatan.
Islam yang diterapkan secara menyeluruh dalam konteks negara, akan menjadikan seluruh masyarakat dilingkupi suasana keimanan, tanpa kecuali para pejabatnya. Keimanan yang dimiliki para pejabat, menjadikan mereka memiliki kesadaran bahwa jabatan adalah amanah untuk menjalankan syariat Islam, memastikan rakyat terurus dengan baik, kekuasaan mereka bukan sekedar pertanggungjawaban di dunia, namun juga pertanggungjawaban di akhirat.
Seorang pejabat dalam Islam harus memiliki tiga kriteria:
Pertama, Al Quwwah (kekuatan), yaitu seorang pemimpin harus memiliki kekuatan pola pikir yang memadai, serta pola sikap yang baik, yaitu sabar, tidak emosional dan tidak tergesa-gesa. Kekuatan pemikiran dan pola sikap ini akan mengantarkan seorang pemimpin mampu menetapkan kebijakan yang tepat, dan sesuai dengan hukum syariat strategis dan bijaksana, yang mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat serta memberikan perlindungan.
Kedua, At-Taqwa (ketaatan) yang menjadikan seorang pemimpin berhati-hati dengan amanah yang dipikulnya, sehingga tidak akan mudah baginya melakukan korupsi, penggelapan uang serta kemaksiatan yang lain, semata-mata demi meraih kehidupan mewah didunia.
Ketiga, Al-rifq bi ar-ra'iyyah (lembut terhadap rakyat) yang akan menjadikan pemimpin dicintai dan tidak ditakuti oleh rakyatnya.
Jabatan dan kekuasaan bagi seorang Muslim harus diorientasikan untuk melayani Islam dan kaum Muslim. Hanya saja, hal semacam ini hanya akan terwujud jika pejabat dan penguasa menjadikan syariat Islam sebagai aturan yang diterapkan secara total. Dengan demikian kekuasaan akan menjadi kebaikan dan mendatangkan keberkahan bagi semua. Tidakkah kondisi penuh kesejahteraan dan kedamaian seperti itu menjadi hal yang kita rindukan? []
Oleh: Atiqah Muthi'ah
Sahabat TintaSiyasi
0 Comments