TintaSiyasi.com -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengungkapkan, permasalahan kemiskinan ekstrem dan stunting saling beririsan. Di mana, irisan tersebut mencapai angka 60 persen.
"Penyebab stunting dilatarbelakangi oleh fenomena kemiskinan ekstrem seperti kendala dalam mengakses kebutuhan dasar, akses air bersih, fasilitas sanitasi dan lainnya. Saya sampaikan, stunting ini 60 persen beririsan dengan keluarga miskin ekstrem," ujar Muhadjir dalam siaran pers, Sabtu (14/1/2023).
Dia juga meminta agar pemerintah desa bersama PKK, pendamping KB, pendamping desa melakukan edukasi untuk mencegah stunting pada keluarga yang rentan stunting. Menurutnya, langkah keroyokan bersama tersebut bisa mengurangi masalah yang ada. (REPUBLIKA.CO.ID)
Pemerintah mengambil langkah keroyokan yakni bukan solusi yang cukup efektif mengatasi kemiskinan ekstrem dan stunting jika negara masih menerapkan sistem ekonomi kapitalis liberal.
Indonesia negeri yang kaya akan sumber daya alam sangat mudah untuk mengatasi kemiskinan dan stunting namun sumber daya alam yang melimpah itu hanya bisa dinikmati oleh para korporat bukan untuk rakyatnya.
Negara hadir hanya sebagai regulator saja bukan hadir untuk meriayah rakyatnya (mengurusi rakyat). Negara hanya berjual beli dengan rakyat, dari fasilitas kesehatan, transportasi, fasilitas umum dll hanya bisa dinikmati bagi mereka yang memiliki harta yang berlebih. Rakyat yang miskin bagaikan mimpi mendapatkan semua itu.
Solusinya kembali ke sistem Islam yaitu khilafah, kita patut contoh khalifah Umar bin Abdul Aziz 2 tahun masa kepemimpinannya tidak ada rakyat penerima zakat. Karena rakyat sejahtera segala keperluannya dipenuhi oleh penguasa. Karena memimpin berasaskan Taqwallah bukan hanya berasaskan keuntungan semata.
Wallahu'alam bishowab
Oleh: Tursinah
Aktivis pemerhati sosial
0 Comments