TintaSiyasi.com -- Persoalan kemiskinan seolah tak memiliki ujung, berbagai upaya telah dilakukan, sayangnya alih-alih terselesaikan justru malah semakin ekstrem. Baru-baru ini Dinas PMD bersama BAPPELITBANGDA dan BKAD Prov Sulsel menyelenggarakan Rapat Kemiskinan Ekstrem dan Desa Tertinggal, bersama 8 Kab yang ada di Sulsel.
Rapat yang diselenggarakan bertujuan membahas perencanaan setiap daerah terkait Bantuan Keuangan Khusus yang akan diberikan untuk memastikan penggunaannya tepat sasaran. BKU yang diberikan oleh pemerintah tersebut harus bersifat sustainable atau berkelanjutan serta masuk dalam pemberdayaan masyarakat agar hasil BKU tersebut dapat meningkatkan perekonomian yang ada di daerah tersebut (Instagram pdmdsulsel.prov, 24/02/2023).
Iklim Kapitalisme Menciptakan Kemiskinan
Hingga saat ini kemiskinan masih saja menjadi persoalan besar yang tak kunjung terselesaikan. Keberadaannya selalu menjadi hembusan angin segar nan sejuk bagi rakyat pada saat pesta politik lima tahunan. Buaian yang membius masyarakat akan kesejahteraan seakan menjadi janji yang tak teringkari dan serius dilakukan. Tetapi fakta terungkap secara praktis (alami) memperlihatkan bahwa iklim kapitalis nyata menciptakan kemiskinan.
Tidak dipungkiri, ekonomi sulit yang melilit masyarakat merupakan faktor utama penyebab ekstrimnya kemiskinan yang melanda. Penurunan angka kemiskinan hanya sebatas data yang mengklaim sebagai bentuk kinerja baik penguasa, namun nyatanya badai kemiskinan tak juga kunjung reda di tengah masyarakat.
Akibat Sistem Rusak
Kemiskinan tak berujung yang dialami rakyat sebenarnya merupakan akibat dari sistem yang rusak saat ini yakni kapitalisme yang merengkuh dunia. Dari sistem ekonomi kapitalisasi yang diterapkan telah membentuk dominasi ekonomi para segelintir orang dan pemilik modal tanpa memperhatikan keadilan bagi masyarakat umum dengan kata lain menciptakan magnet kesejahteraan bagi masyarakat atas dan mendatangkan badai kemiskinan bagi masyarakat bawah, sungguh miris.
Dalam kapitalisme, peran pemerintah juga sangat lemah bahkan seolah tak memiliki andil sehingga roda perekonomian dengan mudahnya disetir oleh kaum kapitalis. Di samping itu, penguasa juga dapat merangkak menjadi pengusaha sehingga kebijakan yang dikeluarkan tentunya demi keuntungan dirinya sendiri, suatu kemustahilan jika langkah kebijakan yang dibuat pemerintah kapitalis demi kesejahteraan rakyat banyak.
Persaingan kapitalis juga akan bersaing menguasai dan memonopoli kebutuhan dasar masyarakat sebagai komoditas yang mendatangkan keuntungan, akhirnya masyarakat pun menjadi mangsa pasar yang wajib membeli jika ingin mengkonsumsi. Inilah bukti bahwa sistem kapitalisme merupakan sistem rusak yang tak mampu menyelamatkan rakyat dari kemiskinan meski telah banyak upaya dan kebijakan yang digulirkan.
Sistem kapitalis pula yang merenggut kemandirian negara dalam pengaturan sistem pemerintahannya, agar tetap berkiblat ke barat dengan ketergantungannya dalam ekonominya melalui lilitan utang kepada negara adikuasa. Sekularisme pun turut andil mencetak individu-individu bahan perbudakan barat yang tak kenal halal haram. Dari sinilah terbentuk kolaborasi kelompok pemilik modal dengan korporasi internasional, tujuannya agar mereka lebih mudah mengarahkan kekuatannya untuk melegalisasikam pengerukan kekayaan dan sumber daya masyarakat.
Lebih mirisnya lagi, penguasa dan pengusaha berafiliasi mengambil keuntungan dari rakyat banyak, akibatnya ekonomi rakyat semakin terjepit, kemiskinan ektrem pun tidak dapat dihindari. Kondisi ini semakin diniscayakan oleh politik demokrasi yang merupakan konteks perpolitikan mereka.
Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem dengan Islam
Persoalan kemiskinan sebenarnya merupakan persoalan sistemik dan struktural, sehingga tidak dapat ditanggulangi dengan kebijakan yang bersifat tambal sulam atau krusial. Untuk menyelesaikan persoalan ini, negara harus merombak pemikiran serta pendangkalannya yang masih tunduk melayani borjuis dan disetir oleh kepentingan korporasi internasional. Selama negara masih memasifkan sistem kapitalisme, kehancuran ekstrem akan selalu menjadi momok rakyat, karena tindakan penanggulangan yang disajikan tidak efektif dan memberikan hasil yang nyata
Jika dalam kapitalisme memiliki kebijakan privatisasi yakni menyerahkan harta kepemilikan kepada pihak swasta dan asing sehingga rakyat hanya bisa menjadi penonton sambil gigit jari melihat kekayaan yang harusnya menjadi hak mereka dirampas di depan mata.
Maka Islam memiliki mekanisme yang mengharamkan kebijakan privatisasi, Islam membagi harta kepemilikan menjadi tiga yakni kepemilikan negara, kepemilikan umum, kepemilikan individu. Pengelolaannya diserahkan kepada negara yang hasilnya milik rakyat banyak untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dalam hal penyematan standar masyarakat miskin tidak dilihat dari jumlah pengeluaran dan pendapatan. Tetapi dilihat dari segi pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, papan, sandang, kesehatan dan pendidikan.
Negara berkewajiban membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat yang bergelar ayah untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya. Dan dari hasil pengelolaan kepemilikan umum berupa kekayaan alam sebagai hak rakyat akan pendidikan dan kesehatan menjadi bebas biaya oleh negara. Demikian Islam memberikan solusi secara komprehensif yang akan mengatasi kemiskinan ekstrem sekaligus mampu mencegah terjadinya kemiskinan-kemiskinan lain yang menjadi momok saat ini. Sudah saatnya masyarakat membuktikan sistem Islam yang sangat layak diterapkan sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan.
Wallahu a'lam bishshawab. []
Oleh: Sartika
Tim Pena Ideologis Maros
0 Comments