Tintasiyasi.com -- Cukup mengherankan. Ada 75 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (Bansos) 24 orang masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan 51 orang terdata sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Mereka terdeteksi melalui hasil kunjungan kerja Pemkot Kendari ke Kementerian Sosial dan Ditjen Dukcapil di Jakarta. Kepala Dinas Sosial Kota Kendari, Abdul Rauf menjelaskan, semua ASN tersebut bahkan mencairkan bantuannya. Berdasarkan data yang diperoleh per- 2022, pencairan bantuan sosial senilai Rp. 127 juta (Sultrakini.com, 23/1/2023).
Bantuan sosial (Bansos) adalah upaya pemerintah untuk membantu sebagian masyarakat kurang mampu untuk menjalani hidup menjadi layak. Sejatinya Bansos menjadi jaring pengaman sosial tapi nyatanya banyak salah sasaran "kesasar". Bansos kesasar ini menjadikan orang miskin tidak mendapatkan haknya, sedangkan yang tidak berhak justru menikmati bantuan. Apalagi jumlah dana yang tidak tepat sasaran cukup besar.
Sebagaimana dalam ikhtisar hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester II/2021 terungkap bahwa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang tidak sesuai ketentuan mencapai Rp6,93 triliun (Kompas, 25/5/2022).
Sungguh fakta yang sangat miris. Sepertinya data yang tidak akurat menjadi salah satu penyebab masalah penyaluran dana bansos. Data kemiskinan yang kurang validasi dan verifikasi telah membuat bansos salah sasaran. Selain itu mental masyarakat yang kapitalistis "yang penting cuan" seolah tak mengapa mengambil dana bansos meski sebenarnya tidak berhak.
Ditambah dengan adanya faktor "kedekatan" (kolusi) dengan pejabat atau aparat pemerintahan termasuk pada lingkup yang paling bawah yakni desa juga memperparah kisruh penyaluran dana bansos yang tidak tepat sasaran. Permasalahan yang dialami dalam penyaluran bansos bukanlah hal yang baru. Mengingat program ini adalah program sejak lama. Namun, kenapa seolah mengalami kendala yang berulang?
Di sisi lain persoalan data ini bukan hanya dalam bentuk bansos yang tidak tepat sasaran, namun di lapangan sering kita dapati masyarakat yang mengatakan bahwa "saya sudah sering didata tapi bantuan tak kunjung tiba" atau tiba-tiba kita dapat pesan singkat dari nomor baru yang kita tidak ketahui menawarkan pinjam online, kredit koperasi dan lain-lain. Pertanyaannya nomor seluler kita mereka dapat dari mana?
Tentu gambaran di atas cukup menjadi alasan untuk mengatakan bahwa pemerintah belum serius untuk mengurusi terkait data valid dan terverifikasi, termasuk menjaga dan menjamin kerahasiaan data kita. Hal ini tentu bukan persoalan mudah untuk diselesaikan, tapi bukan berarti tidak bisa diselesaikan. Memang butuh kerja keras dan keseriusan negara.
Dan ini menjadi tugas negara untuk mewujudkan hal tersebut. Jika negara abai dalam menjaga data maka berarti negara lemah dalam mengelola data. Sampai saat ini kita belum tau siapa yang bertanggung jawab atas kebocaran data termasuk data seluler yang menimpa rakyat. Seolah negara berlepas tangan.
Tentu berbeda dengan negara Islam yang berasaskan pada ideologi Islam. Negara Islam akan sangat menghargai dan menjaga data. Hal ini berdasarkan perintah Allah Swt agar para penguasa mengurusi (me-riayah) rakyat secara baik (makruf). Salah satu bentuk pengurusan yang baik adalah terwujudnya data yang valid dan terverifikasi yang menjadi dasar dalam pengambilan berbagai keputusan.
Negara akan bernafaskan pada iman, yang menjadikan hukum syara' sebagai landasan dalam melakukan pengurusan urusan umat. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar ra. berkata, “Saya telah mendengar Rasulullah saw. bersabda ;
"Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya.”
Rasulullah juga bersabda ;
“Sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah yang kelak pada hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan. Kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara baik, serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin.” (HR Muslim)
Sehingga penerapan sistem Islam akan memunculkan suasana ketakwaan di tengah masyarakat. Rakyat, aparat, konglomerat, maupun pejabat adalah orang-orang yang takut pada Allah Swt. sehingga tidak akan mengambil harta yang bukan haknya.
Dengan kesadaran inilah maka pelayanan terhadap rakyat akan menjadi paripurna. Tidak akan terjadi kebijakan yang salah sasaran, seperti bansos. Rakyat pun bahagia karena kebutuhannya terpenuhi. Wallahu'alam bishshawwab.[]
Oleh: Juwita Rasnur, S.T.
Aktivis Muslimah Kendari
0 Comments