Peran Kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN, Benarkah Memberi Solusi Positif?

TintaSiyasi.com -- Menghadapi krisis yang melanda dunia saat ini, tentulah sebuah negara perlu memiliki kebijakan yang mampu memberikan solusi dan kebijakan yang pasti, termasuk di dalamnya kebijakan politik luar negeri yang dijadikan sebagai mercusuar suatu negara. Indonesia sebagai ketua ASEAN dalam hal ini tentulah mengambil peran untuk dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang menimpa dunia saat ini yaitu multikrisis baik dari sisi ekonomi, energi, pangan hingga krisis perang.

Dikutip dari kompas.com, Minggu (29/01/2023) Bapak presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pernyataan dalam Kick Off bahwa Negara-negara ASEAN masih memiliki peran penting bagi kawasan dan dunia di tengah kondisi krisis yang menghantui saat ini. Beliau menyampaikan meskipun di tengah krisisnya dunia baik dari sisi ekonomi, pangan dan lainnya ASEAN masih dianggap penting bagi rakyat, kawasan dan juga dunia dan berharap dapat terus berkontribusi bagi perdamaian dunia dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik dengan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi dan Asian Matters, epicentrum of growth.

Sebuah negara yang kuat dan berdaulat terhadap negaranya tentunya akan sigap dalam mengambil peran untuk permasalahan semacam ini dan negara tersebut tidak akan mampu didikte oleh negara manapun. Negara tersebut juga akan memberikan kebijakan-kebijakan yang krusial dalam memecahkan masalah baik bagi negaranya maupun bagi negara luar. 

Saat ini, organisasi-organisasi yang meliputi berbagai negara masih dianggap penting dan mampu memberikan manfaat bagi permasalahan tersebut, termasuk di dalamnya Indonesia. Padahal pada faktanya, organisasi ini hanyalah bentuk perpanjangan tangan yang dilakukan oleh oleh negara-negara kuat terhadap negara lemah. Negara kuat akan memperdaya negara lemah dengan terus menjadikannya sebagai jajahan produk-produk mereka dan disamping itu mereka akan terus mendapatkan manfaat dan untung. Dengan berbagai kebijakan dari masing-masing negara, ASEAN justru sering tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, hingga pada akhirnya negara-negara tersebut akan berjalan dengan sendirinya sesuai dengan kebijakan dan aturan yang dibuat oleh pemimpinnya. 

Semua ini bisa terjadi karena negara-negara lemah saat ini masih terjerat dengan sistem kapitalisme. Dalam kapitalisme kerjasama yang terjalin hanyalah sebatas perjanjian asas manfaat, dimana negara tersebut tunduk dan patuh hanya kepada pemilik modal saja. Sistem kapitalisme menjadikan negara yang memiliki kekuasaan berupa modal tentunya akan mampu menekan para penguasa atas kebijakan yang dibuatnnya yang nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan para pemilik modal. Negara maju akan terus menjajah negari berkembang, meskipun negara berkembang memiliki potensi SDA yang melimpah namun pada kenyataannya negara tersebut akan tetap terus miskin.

Inilah penampakan kapitalisme yang dipegang penguasa saat ini, yang menjadikan regulasi dan undang-undang pro-kapital, dengan demikian terus berkuasalah para pemilik modal atas kekayaan umum milik negara berkembang. Oleh karenanya, kerjasama yang terjalin dengan konsep semacam ini tidak akan pernah memberikan solusi yang positif bagi permasalahan dan negara-negara dengan kebijakan yang mampu memberikan kesejahteraan, kedaulatan dan kemandirian hanya akan menjadi mimpi belaka dan terus menjadikan negara berkembang membebek kepada negara maju.

Dalam negara Islam (Khilafah) kerjasama antar negara diperbolehkan asalkan tidak memberikan bahaya bagi kepentingan negara. Dimana di dalam negara Islam diberlakukannya syarat-syarat khusus dalam menjalin kerjasama antar negara. Negara Islam membagi sebuah wilayah kenegaraan menjadi dua, yaitu Darul Islam dan Darul kufur. Darul Islam (negara Islam) adalah negara yang menerapkan syariat Islam secara menyeluruh atau kaffah dalam berbagai aspek kehidupan mulai dari politik, ekonomi, sosial dan lainnya baik dalam bermasyarakat maupun dalam bernegara. Wilayah Islam meliputi negeri-negeri yang dipimpin oleh kepemimpinan yang satu, sebagaimana disebutkan dalam kitab Nidhzamul Islam karya Syaikh Taqiyuddin An-Nabahani meskipun di dalam negara Islam terdapat penduduk non-muslim tetapi sistem pemerintahannya berada pada nauangan dan ideologi Islam maka negara tersebut tetap disebut sebagai negara Islam. 

Sementara itu, Darul kufur atau yang disebut sebagai negara kafir adalah negara yang tidak menerapkan syariat Islam sekalipun negara tersebut terdapat penduduk beragama Islam. Dalam hal ini, darul kufur dibagi menjadi dua yaitu kafir harbi hukman (musuh pontensial) dan kafir harbi fi’lan (musuh nyata). Khilafah akan menjalin kerjasama dengan negara darul kufur dengan ketentuan-ketentuan yang tidak merugikan negara Khilafah. Adapun negara kafir yang menjalin kerjasama dengan negara Islam adalah negara kafir harbi hukman yang mereka terikat perjanjian dengan negara Islam yang disebut dengan Daulah Mu’ahadah, namun adakalanya negara kafir yang tidak terikat perjanjian tetapi meminta perlindungan negara Islam maka disebut sebagai kafir mustam’man. 

Darul Islam tidak boleh menjalin hubungan dengan negara kafir harbi fi’lan apapun ketentuan dan kondisinya, hubungan yang terjalin hanyalah hubungan perang. Negara Islam tidak boleh memberikan peluang kerjasama bagi mereka dalam bentuk apapun karena sama saja dengan membuka jalan bagi mereka untuk masuk dan menguasai negeri-negeri kaum muslimin serta memasukkan paham-paham yang akan merusak pemikiran kaum muslimin, sebagaimana keadaan saat ini. 

Negara Islam tidak akan pernah membebek apalagi tunduk kepada negara-negara kafir. Negara Islam akan menjadi negara yang mandiri, kuat, berdaulat dan tentunya semua ini berlandaskan pada asas dan ideologi yang shahih dan hakiki yaitu Islam yang darinya terpancar cahaya kegemilangan dan kesejahteraan peradaban serta mampu memberikan solusi bagi semua problematika termasuk krisis ekonomi yang melanda dunia saat ini. 

Wallahu'alam

Oleh: Sintia Wulandari

Aktivis Muslimah

Baca Juga