Sebelumnya, Menko bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah menargetkan pada tahun 2024 nanti Indonesia sudah tidak ada lagi warga yang miskin ekstrim. Untuk mengejar target itu, Luhut mengatakan telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 yang menugaskan 28 menteri/lembaga dan seluruh pemerintah daerah mengambil langkah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. (KumparanBisnis, 30/01/ 2023)
Masalah kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari negara berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang menduduki peringkat ke-100 dalam negara miskin di dunia diukur dari Gross National Income (GNI) atau Pendapatan Nasional Bruto per kapita (CNN Indonesia) sedangkan menurut World Population Review, Indonesia masuk dalam urutan ke-73 negara termiskin di dunia pada tahun 2020. Dan menurut Gfmaq.com, Indonesia menjadi negara paling miskin ke- 91 didunia pada tahun 2022.(CNN Indonesia, 30/09/22)
Sudah banyak kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia untuk menekan angka kemiskinan. Diantaranya, Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), Bansos/Bantuan Pangan Nontunai dan bantuan-bantuan lainnya. Bantuan-bantuan yang dikucurkan pemerintah untuk rakyat miskin ini adalah program jangka pendek yang diharapkan bisa menekan angka kemiskinan di Indonesia. Tapi pada faktanya bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah tidak serta-merta mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.
Banyak bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran, sebagian besar bantuan tidak menyasar pada rakyat miskin. Kebanyakan bantuan diterima orang-orang yang berkecukupan, orang-orang yang mempunyai relasi dengan pemerintahan daerah setingkat RT/RW dan kelurahan. Bantuan yang diberikan pemerintah tidak penyasar pada akar masalah, sehingga kemiskinan sampai saat ini sulit untuk diatasi.
Seharusnya angka kemiskinan di Indonesia bisa ditekan seminimal mungkin bahkan kemiskinan ekstrem di Indonesia bisa dihapuskan. Indonesia dengan kekayaan alam yang melimpah harusnya bisa menjadikan rakyatnya hidup berkecukupan dan sejahtera. Perut bumi Indonesia menyimpan berbagai macam sumber daya alam yang melimpah seperti emas, perak, tembaga, batubara, minyak bumi dan lainnya. Sedangkan di atas bumi Indonesia, Indonesia mempunyai hutan yang luas bahkan hutan Indonesia penyumbang oksigen terbesar di dunia. Hutan Indonesia mempunyai flora dan fauna yang sangat banyak aneka ragamnya. Belum lagi hasil perkebunan Indonesia seperti kelapa sawit yang juga termasuk yang paling besar di dunia, ditambah lagi lautan Indonesia yang sangat luas tidak kalah hasilnya dibanding kekayaan alam lainnya yang dimiliki Indonesia.
Begitu banyak kekayaan alam Indonesia, kenapa bisa Indonesia termasuk negara termiskin dunia? Bahkan ada rakyat Indonesia yang mati karena kelaparan, banyak rumah tidak layak huni, harga pangan sering tidak stabil, biaya pendidikan sangat mahal, biaya kesehatan juga mahal, semua harga untuk menunjang kehidupan tidak ada yang murah. Banyak rakyat Indonesia yang menjadi TKI ke luar negeri karena terbatasnya lapangan pekerjaan di dalam negeri. Mereka rela meninggalkan keluargan demi mendapatkan pundi-pundi rupiah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan mengabaikan keselamatan mereka. Sangat ironis bukan? Ditengah negeri yang kekayaan alamnya sangat melimpah, rakyatnya hidup memprihatinkan.
Masalah kemiskinan ini tidak terlepas dari kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia itu sendiri. Indonesia yang mengadopsi sistem ekonomi kapitalis menjadikan sebagian besar rakyatnya hidup sengsara. Dalam sistem ekonomi kapitalis pemerintah bertindak sebagai regulator yaitu sebagai pembuat peraturan dan kebijakan sedangkan yang menjalankan kebijakan tersebut adalah pihak swasta bahkan swasta asing. Pihak swasta yang mempunyai modal besar yang bisa mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Indonesia. Sehingga keuntungan yang didapat dari pengelolaan SDA hanya berputar di kalangan mereka saja. Pihak swasta bebas mengelola SDA yang ada sesuai dengan yang mereka inginkan. Mereka bebas mengeruk SDA yang ada, mereka bebas untuk mempekerjakan pekerja dari mana saja. Bahkan banyak para pekerja yang berasal dari luar negeri, padahal di dalam negeri sendiri Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki tidak kalah terampilnya. Kita sebagai warga negara tidak bisa berbuat banyak karena pemerintah kita sendiri yang menjamin kebebasan tersebut melalui kerjasama-kerjasama yang disepakati. Kita sebagai rakyat Indonesia tidak mendapatkan untung apapun walau SDA berada di tanah air kita. Kita cuma disisakan kerusakan lingkungan yang parah akibat dari pengeksploitasion SDA yang tidak terkendali, yang mengakibatkan banyak terjadi bencana alam.
Indonesia mempunyai potensi besar untuk menjadikan rakyatnya makmur dengan sumber daya alam yang dimiliki. Sebagian kecil saja kekayaan alam yang dimiliki Indonesia dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, mungkin rakyat Indonesia tidak ada yang mengalami miskin ekstrem dan pemerintah tidak perlu mengambil berbagai macam kebijakan untuk menuntaskan rakyat miskin. Pemerintah Indonesia hanya perlu mengelola SDA yang ada secara mandiri tanpa menyerahkannya pada pihak swasta, otomatis bisa membuka lapangan kerja bagi rakyatnya tanpa harus bekerja lagi dinegeri orang. Keuntungan dari pengelolaan SDA Tersebut bisa dipergunakan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan tadi sehingga rakyat bisa hidup makmur.
Bagitulah yang pernah diterapkan oleh negara Islam/khilafah selama 13 abad lebih berkuasa, rakyatnya hidup berkecukupan jauh dari kata miskin. Ini terbukti pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz cucu Umar Bin Khattab. Pada saat itu umat sudah sampai pada taraf hidup yang tinggi ketika mereka tidak memerlukan harta lagi. Pada masa itu tidak ada lagi rakyatnya yang merasa pantas untuk menerima sedekah atau zakat. Sampai-sampai Khalifah melalui utusannya membuat pengumuman selama tiga hari berturut-turut, apakah ada orang yang pantas diberi zakat maupun sedekah.
Tugas utama negara dalam Islam adalah melayani kepentingan rakyat dan memenuhi kebutuhannya secara adil dan merata. Menyediakan sandang, pangan, papan dalam jumlah yang cukup dan terjangkau untuk dibeli oleh masyarakat. Memberikan fasilitas kepada rakyat untuk bekerja dan menyediakan lapangan pekerjaan sehingga rakyat yang mampu bekerja khususnya laki-laki bisa mendapatkan penghasilan sehingga mereka bisa memenuhi semua kebutuhan keluarga dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya secara makruh. Bagi warga negara yang tidak mampu bekerja maka negara membantu secara langsung.
Kebutuhan umum masyarakat seperti layanan pendidikan, keamanan, kesehatan dipenuhi negara secara langsung dengan gratis. Dana yang dipakai untuk memenuhi semua kebutuhan umum masyarakat diambil dari hasil pengelolaan kekayaan publik dan kekayaan negara, langsung dikelola oleh negara dan tidak mempercayakan pengelolaannya kepada pihak swasta. Negara memenuhi semua kebutuhan dasar semua warga negaranya. Islam juga memandang kemiskinan bukan masalah sebuah negara karena Allah telah menganugerahkan kekayaan alam di negeri kaum muslimin. Apabila kekayaan alam tersebut dikelola pemimpin negeri muslim atau Khalifah maka bisa mensejahterakan seisi dunia.
Kemiskinan di negara muslim adalah hal yang sangat langka dan merupakan masalah kecil. Islam menyelesaikan masalah ini dengan cara mendorong umat yang mengetahui saudaranya tidak punya cukup makanan dan harta untuk hari itu agar mereka bersedekah. Ini tidak hanya berlaku bagi umat muslim saja tetapi juga non muslim yang berada dalam Khilafah. Begitulah Tanggung jawab seorang Khalifah dalam melayani rakyatnya sehingga rakyatnya bisa hidup makmur dan sejahtera jauh dari kata miskin. Untuk itu mari kita perjuangkan agar sistem Islam diterapkan dalam semua aspek kehidupan sehingga rakyat Indonesia bisa hidup makmur dan sejahtera.
Wallahu'alam
Oleh: Hadi Kartini
Sahabat TintaSiyasi
0 Comments