TintaSiyasi.com -- Kemiskinan adalah problem serius bagi sebuah negara. Apalagi kemiskinan yang diakibatkan oleh kebijakan sehingga bersifat struktural. Makin ironi ketika kemiskinan terjadi di negara yang memiliki sumber kekayaan alam yang berlimpah.
Dirilis republika.co.id (28/01/2023), ada 3.961 jiwa warga Kabupaten Bekasi terkategori penduduk miskin ekstrem. Mereka memiliki pengeluaran harian di bawah 1,9 dollar Amerika atau setara Rp 11.941,1 per kapita per hari.
Bahkan di Jakarta sendiri yang dekat dengan pusat pembangunan, angka kemiskinan esktrem meningkat. Ada 95.668 jiwa dengan daya beli hanya Rp. 350 ribu per bulan. Dirilis tempo.co (30/01/2023), kemiskinan ekstrem di Jakarta dari 0,6 persen pada 2021 menjadi 0,89 persen pada 2022 atau meningkat 0,29 persen. Begitu juga di 212 kabupaten/kota yang memiliki persoalan sama.
Presiden Joko Widodo dalam arahannya pada Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Se-Indonesia Tahun 2023 menyampaikan agar para pimpinan daerah menurunkan angka ekstrem kemiskinan hingga nol persen tahun 2024. Tetapi kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono mengungkapkan sangat sulit untuk mencapai target tersebut. Alasannya, angka kemiskinan ekstrem di Maret 2022 masih mencapai 2,04 persen artinya ada 5,59 juta jiwa harus diubah keadaaan taraf hidupnya dalam waktu kurang lebih setahun.
Miskin di Negara Kaya SDA
Hampir di setiap lokasi strategis yang kaya akan sumber daya alam seperti Papua, Natuna, Aceh, Sulawesi Tenggara, selalu terdapat kemiskinan. Dengan kekayaan alamnya, seharusnya rakyat Indonesia sejahtera. Namun, ketika penduduknya dalam keadaan kebodohan atau kejumudan, justru SDA tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara “colonisable” atau available untuk dijajah bisa oleh pengusaha swasta atau negara asing lewat orang dari bangsa sendiri yang menjadi kaki tangannya,
Hakikatnya kekuatan geopolitik terbesar adalah manusia, bukan pada lokasi atau kekayaan alam. Jika manusianya diliputi kebodohan, tidak memiliki kapasitas mengelola untuk mengarahkan pembangunan, kekayaan sebanyak apapun akan habis dikeruk pihak lain tanpa sisa.
SDA dikuasai oleh segelintir orang termasuk pihak asing. Mereka bisa bermutasi menjadi perusahaan raksasa dengan kekuatan melebihi dan memaksa negara melahirkan kebijakan pro kaum kapitalis dengan mengorbankan kepentingan rakyat. Seperti pencabutan subsidi dan kenaikan pajak.
Ditambah perilaku para elit politiknya yang sibuk memperkaya diri sendiri atau merampok harta negara dan hak rakyat. Jumlah yang dikorupsi mencapai triliunan. Korupsi adalah tradisi yang tidak bisa dipisahkan dari alam demokrasi. Uang rakyat dihabiskan untuk bertarung saat pemilihan umum. Ketika sudah berkuasa, kesempatan balik modal lalu memperkaya diri dan bertarung lagi menjelang pemilu berikutnya.
Berbagai program seperti pemberian bantuan sosial, mengurani beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan penduduk dengan kemiskinan ekstrem, tidak akan berhasil. Selama menerapkan sistem demokrasi, para kapital terus mengeruk SDA yang seharusnya dikelola negara untuk mengurus rakyatnya.
Solusi Islam Mengatasi Kemiskinan
Islam memiliki solusi bagi persoalan kemiskinan yang merupakan masalah klasik dan terjadi di semua negara. Dengan mengatur perputaran harta yang merupakan minyak pelumas untuk melancarkan proses pembangunan, kemiskinan bisa diselesaikan. Ini membutuhkan peran individu, masyarakat hingga negara.
Level Individu
Pertama, seorang Muslim harus yakin bahwa setiap manusia sudah ditentukan rezekinya dan sebab rezeki hanya satu yaitu Allah SWT. “Orang yang tidak percaya bahwa Allah telah menjamin rezekinya, maka ia mendapat laknat dari Allah.” (Hasan Al-Bashri). Allah menyifatkan dirinya sebagai Ar-Razak. Dalam surah Adz Dzariyat ayat 58 disebutkan, "Sungguh Allah, Dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat KOKOH."
Kedua, seorang Muslim tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak mengambil hak orang lain. Rasulullah menasehati bahwa bukan tentang pertambahan hartanya yang penting melainkan apakah tambahan tersebut mendatang kebaikan atau kejelekan. Harta harus diambil dan dikeluarkan dengan cara yang benar.
Ketiga, dorongan untuk membagikan hartanya kepada orang lain. Dalam Al-Qur'an jelas Allah memerintahkan dan memuji mereka yang gemar berinfak dan diberi pahala berlipat. Rasulullah bersabda, ”Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.” (HR. Bukhari)
Masyarakat
Masyarakat baik secara individu atau lembaga melakukan pengawasan agar tidak ada pelanggaran terhadap kepemiliknan orang lain termasuk memakan harta dengan cara batil.
Salman Al-Farisi pernah bertanya kepada khalifah Umar bin Khattab terkait baju yang dikenakannya yang terlihat melebihi dari jatah haknya Umar.
Di saat Rasulullah menjadi pemimpin negara, beliau mengangkat dan menginstruksikan kepada beberapa sahabat seperti Umar bin Khattab dan Ibn Qais ‘Ubadah Ibn Shamit sebagai amil zakat. Beliau mensosialisasikan aturan dan bentuk harta yang wajib dizakatkan, siapa yang harus membayar dan berhak menerimanya. Para amil yang membantu dalam pelaksanaannya.
Negara
Dalam Islam, negara adalah aktor pembangunan terbesar yang memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan. Al Mawardi mengatakan, ”Kekuasaan dengan dibarengi agama akan kekal dan agama yang dibarengi dengan kekuasaan akan kuat.” Beliau juga menegaskan bahwa kepemimpinan negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian dalam memelihara agama dan mengatur dunia.
Negara membangun mentalitas para pejabat terhadap harta dan membuat mekanisme agar para pejabat tidak mengambil hak rakyat. Negara melindungi kepemilikan rakyat atas SDA sehingga tidak membiarkan individu atau swasta menjadi kekuatan penghancur pembangunan karena melampaui kekuatan negara. Individu atau swasta tidak diharamkan berkembang menjadi perusahaan besar namun dengan sistem ekonomi Islam, tidak mudah dan cepat mewujudkan perusahaan yang menggurita.
Negara memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan primer rakyat. Penduduk miskin tidak ditekan oleh berbagai kebijakan yang membuat hidupnya makin berat. Negara mendorong diantara kaum Muslim saling membantu dan hal ini dicontohkan oleh penguasanya. Saat pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, beliau mengawinkan kaum Muslim yang tidak mampu, membayar utang-utang mereka dan memberikan biaya kepada para petani agar mereka menanami tanahnya.
Dalam kitab Al-Amwal karangan Abu Ubaid, Khalifah Umar bin Khaththab pernah berkata kepada pegawainya yang bertugas membagikan sedekah, “Jika kamu memberi, cukupkanlah.” Selanjutnya beliau berkata lagi, “Berilah mereka itu sedekah berulang sekalipun salah seorang di antara mereka memiliki seratus unta.” Demikian murah hatinya pemimpin negara dalam Islam terutama pada rakyatnya yang miskin.
Jaminan pemenuhan kebutuhan hidup ini berlaku kepada kaum Muslim juga non-Muslim yang merupakan warga negara Daulah termasuk kelompok miskinnya. Di masa kepemimpinan Abu Bakar ash-Shiddiq ra, Khalid bin Walid ketika menduduki daerah di Irak, membebaskan kewajiban jizyah dari kafir dzimni yang sudah lanjut usia, tidak mampu bekerja atau menderita penyakit lalu jatuh miskin.
Demikianlah secuil gambaran bagaimana penyelesaian persoalan kemiskinan dalam sistem Islam. Kehidupan benar-benar membawa keberkahan dan kesejahteraan. Tidak hanya bagi umat Muslim, tetapi juga bagi umat non-Muslim yang hidup di bawah naungan Islam. []
Oleh: Novianti
Aktivis Muslimah
0 Comments