Dikutip dari BBC news indonesia 2 February 2023 Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan salah satu penyebab kelangkaan Minyakita adalah realisasi suplai pasokan dalam negeri yang harus dipenuhi perusahaan sebelum melakukan ekspor atau domestic market obligation (DMO) turun sejak November lalu.
Namun, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, mengungkap hal berbeda.
Kata dia, ada “perubahan regulasi” yang menyebabkan produsen “mengalihkan produksi Minyakita ke minyak curah”.
Adapun ahli ekonomi dari lembaga riset Center of Economics and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, beranggapan ketika “minat pihak swasta berkurang” untuk memproduksi Minyakita, negara harus mengambil peran lewan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Karena porsi BUMN dalam tata niaga minyak goreng itu kecil, ini menjadi permainan juga dari oknum swasta. Itu yang memang kesalahan dari kebijakan minyak goreng, BUMN tidak dilibatkan secara aktif,” ujar Bhima.
Gorengan santapan hangat untuk keluarga harus dibatasi demi kantong keluarga yang kian merana, belum lagi harga kebutuhan pokoknya lainnya yang ikut saingan harga.Dari beras, cabe, bumbu dapur dan serta lauknya semakin mendekati puasa semakin harga kian melejit saja. Kalau begini kemana ibu ibu harus mengadu, kepada kepala keluarga rasanya tak ada solusinya karena kepala keluarga juga sudah dibuat pusing dengan adanya banyak PHK, pekerjaan mungkin saja bisa lepas kapan saja. Sungguh ironi ditengah kekayaan negeri ini tapi banyak keluarga yang tak mampu memenuhi gizi keluarga. Ada apa dengan negeri Pertiwi kita tercinta?
Kelangkaan minyak dan mahalnya harga kebutuhan pokok lainnya menggambarkan adanya kesalahan pengelolaan pemenuhan kebutuhan rakyat. Meski telah dibuat kebijakan, namun selama kapitalisme masih menjadi asas, maka kebijakan tersebut tak akan mungkin memecahkan persoalan. Semua pengusaha menjadikan keuntungan sebagai tujuan, karena itu tak mungkin ‘bersedia’ memenuhi kebutuhan rakyat dengan harga yang murah.
Islam menjadikan negara sebagai raa’in, yaitu pihak yang memenuhi kebutuhan rakyat. Maka kebijakan yang dibuat pun untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan menggunakan politik ekonomi Islam. Yang menjadikan negara tidak tersandera kepentingan para pemilik modal sebagaimana dalam sistem kapitalis. Dengan demikian negara mampu memenuhi kebutuhan rakyat dengan harga murah, sehingga kondisi harga pun terkendali dan stok pun mencukupi.
Wahai umat saatnya kita bangun dari mimpi indah demokrasi sekuler,sistem yang sejatinya melahirkan para kapitalis yang haus akan keuntungan dan tidak segan segan mengorbankan hak hak kesejahteraan rakyat banyak dan yang lebih menyedihkan lagi kita dibuat terbuai dengan angan angan kosong visi misi para pemangku kebijakan yang nyatanya rakyat selalu dijadikan tumbal kebijakan.
Kalau kita menengok masa masa kejayaan Islam sungguh kerinduan itu semakin terasa,bagaimana seorang pemimpin yang akan selalu mendengarkan keluh kesah rakyatnya sebagaimana Khalifah Umar yang rela mengangkat gandum dengan pundaknya karena takut akan azab diakhirat bila rakyatnya terzholimi.
Pemimpin adalah pengatur urusan umat yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban disisi Allah.Dan pemimpin yang Adil dan amanah lah yang akan mendapat kemuliaan disisi Allah SWT. Dan terkutuklah pemimpin yang lalai akan nasib rakyatnya.
"Siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka tempatnya di neraka” (HR Ahmad).
Oleh: Rini Kuswati
Aktivis Muslimah
0 Comments