TintaSiyasi.com -- Fenomena PHK dan pengangguran masih menjadi dilema negeri ini. Tugas berat pemerintah untuk menuntaskan pengangguran dan menuntaskan kemiskinan makin terasa berat. Kepala Komunikasi Manajemen Kartu Prakerja William Sudhana mengatakan, pelaksanaan Kartu Prakerja diyakini mampu mengurangi masalah tersebut. Namun, dirinya tidak bisa memperkirakan seberapa besar Prakerja mampu menekan jumlah pengangguran dan kemiskinan (Kompas.com, 09/02/2023).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, program Kartu Prakerja telah diikuti lebih dari 16,4 juta peserta sejak diluncurkan pada 2020 hingga akhir 2022. Beliau mengatakan, sepertiga dari peserta Kartu Prakerja yang menanggur itu kini sudah memiliki pekerjaan. Hal itu diungkapkannya dalam webinar bertajuk Bringing 16,4 Million People Closer to Full and Productive Employment and Decent Work Using Digital Technology, yang merupakan side event Sidang ke-61 Komisi Pembangunan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN CSocD-61 PBB).
Dia menuturkan, Kartu Prakerja merupakan misi kemanusiaan dengan pemberdayaan yang melibatkan pendidikan, ketenagakerjaan, dan kewirausahaan. Menurutnya, program ini lebih dari sekedar kebijakan, pendanaan, atau teknologi, sebab dalam pelaksanaannya dibutuhkan perubahan radikal dalam institusi dan budaya, serta di pemerintahan, perusahaan, dan individu (Kompas.com, 12/02/2023).
Kartu Prakerja dianggap sukses mengentaskan kemiskinan, dilihat dari sepertiga peserta kartu prakerja sudah bekerja atau berbisnis. Lantas jika kita melihat pada fakta yang tengah terjadi di masyarakat tingginya angka pengangguran dan meningkatnya kemiskinan, tidak menjadikan kita puas dan mengatakan sukses pada program kartu prakerja ini.
Kesulitan ekonomi masih dirasakan oleh banyak masyarakat di berbagai wilayah negeri ini. Kesulitan ekonomi pun berimbas pada tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, begal dan pelaku kriminal lainnya demi memenuhi kebutuhan hidup. Sejatinya kartu prakerja tersebut tidak berdampak banyak dalam mengurangi kemiskinan. Faktanya jumlah penduduk miskin tidak berkurang bahkan makin meningkat.
Kapitalisme yang diterapkan hari ini adalah sebab tingginya angka kemiskinan. Kapitalisme telah menciptakan jurang yang sangat dalam antara si kaya dan si miskin. Kapitalisme juga yang membuat kekayaan sumber daya alam di negeri ini hanya dirasakan oleh segelintir orang yaitu para kapitalis atau pemilik modal, bukan dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Oleh karena itu, jika kita menginginkan rakyat sejahtera, tingkat pengangguran dan kemiskinan teratasi solusinya adalah mengganti kapitalisme ini dengan sistem yang sudah terbukti mampu mengentaskan kemiskinan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, yaitu sistem Khilafah Islam. Khilafah dengan penerapan sistem ekonomi Islam mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan kesejahteraan. Hal ini terbukti selama 13 abad lamanya sistem khilafah diterapkan.
Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah mengentaskan rakyatnya dari kemiskinan. Semua rakyatnya hidup berkecukupan. Kemakmuran umat, ketika itu, tak hanya terjadi di Afrika, tetapi juga merata di seluruh penjuru wilayah kekuasaan Islam, seperti Irak dan Basrah. Semua itu bisa diraih hanya dalam sistem khilafah.
Maka, jika negeri ini ingin mensejahterakan rakyatnya bukan dengan kartu prakerja. Melainkan dengan merubah kapitalisme ini menjadi sistem Islam dalam naungan khilafah.
Wallahu a'lam bishshawab. []
Oleh: Pipit Ayu
Aktivis Muslimah
0 Comments