TintaSiyasi.com -- Ibarat kata pepatah, bagaikan ayam mati di lumbung padi karena faktanya bangsa yang kaya dengan sumber daya alam (SDA) ini, namun warganya bergelut dengan kemiskinan dan kelaparan bagai akan mati meski makanan berlimpah. Katanya bangsa ini telah merdeka selama 77 tahun, sayang masih banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Margo Yuwono, mengatakan sangat sulit untuk mencapai target kemiskinan ekstrem nol persen dan miskin tujuh persen di tahun 2024. Masih menurut Kepala Badan BPS, angka kemiskinan esktrem di Maret 2022 masih mencapai 2,04 persen atau 5,59 juta jiwa dan penduduk miskin September 2022 sebesar 9,57 persen. Dari tern data agak sulit untuk angka tujuh persen dan kemiskinan ekstrem 2,76 persen di tahun 2022 menjadi nol persen di tahun 2024 (30/01/2023).
Walaupun begitu, Kepala Badan BPS Margo Yuwono, yakin bahwa angka kemiskinan dapat berkurang dengan perbaikan sistematis, misalkan memperbaiki pusat data yang akan membantu pemerintah menyalurkan bantuan untuk keluarga miskin. Pemerintah perlu berupaya melakukan percepatan tata kelola data baru agar target 2024 bisa dicapai baik untuk kemiskinan ekstrem.
Menurut persentase BPS, jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,37 juta meningkat 0,20 juta orang dari 11,82 juta orang, pada Maret 2022 menjadi 11,98. Sementara pada periode yang sama jumlah penduduk miskin pedesaan meningkat sebanyak 0,04 juta orang dari 14,34 juta orang pada Maret 2022 menjadi 14,38 juta.
Kalau dipikir-pikir apa iya, kemiskinan tahun 2024 bisa menurun sementara di sisi lain kita dihebohkan anggaran kemiskinan RP 500 triliun habis hanya untuk biaya hotel dan studi banding. Menpan, RB Azwar Anas, menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di Kementerian/lembaga, menurutnya anggaran tersebut hampir 500 triliun, namun penggunaanya tidak sejalan dengan target Presiden Joko Widodo. Anas sangat menyayangkan anggaran yang digelontarkan pemerintah hingga 500 triliun justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding. Akibat diterapkan perekonomian kapitalisme di negeri ini, kesejahteraan dan kebutuhan hidup hanya dirasakan sebagian orang saja.
Jika dilihat dengan seksama diterapkannya perekonomian hari ini berdampak pada yang lain, misalkan; susah mencari pekerjaan dikarenakan tidak ada lapangan kerja, biaya pendidikan yang begitu mahal sehingga mengakibatkan anak-anak negeri sebagian daerah lain tidak mendapatkan layaknya pendidikan, ada yang putus sekolah, pelayanan kesehatan tidak mudah diakses karena biaya yang begitu mahal dan administrasi yang menyulitkan, bahkan baru-baru ini kita dihebohkan dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh dua orang remaja untuk mendapatkan uang, dan masih banyak kasus-kasus serupa lainnya.
Jika dicermati secara seksama akar masalah kemiskinan yang menimpa umat merupakan kemiskinan terstruktur, yaitu kemiskinan dilakukan oleh sistem yang berlaku di negeri ini. Sistem tersebut adalah kapitalisme, sistem inilah yang telah mengambil milik rakyat dan hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Kerakusan kapitalisme menjadikan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, bahkan hak rakyat dikuasai dan dinikmati oleh sebagian orang untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya.
Jadi mustahil kemiskinan terselesaikan sementara negeri ini menerapkan ideologi kapitalisme liberal yang notabene lahir dari keterbatasan dan lemahnya akal manusia. Sistem ini lebih menuhankan akal manusia dalam mengatur masyarakat termasuk pengaturan sistem perekonomian. Akibatnya, negeri yang kaya SDA ini di bawah cengkeraman pemilik modal sehingga rakyat hanya menikmati remah-remahnya saja.
Kemiskinan adalah persoalan yang tidak akan pernah terselesaikan oleh sistem hari ini, lihat saja sudah 77 tahun kita merdeka tapi persoalan kemiskinan tak pernah putus, maka dari itu mustahil berharap pada sistem hari ini untuk menuntaskan masalah tersebut.
Ada kelemahan fundamental yang menjadi penyebab kapitalisme tidak mampu menyelesaikan masalah kemiskinan, berikut ini;
Pertama; adanya kebebasan kepemilikan, sistem ini meliberalisasi seluruh sumber daya alam, seperti barang tambang, batu bara, nikel, dan lain-lain mayoritas dikuasai oleh swasta padahal semua itu sangat diperlukan bagi terpenuhinya kebutuhan hidup manusia. Maka dari itu, kapitalisme menjadikan kekayaan terkonsentrasi pada segelintir elit saja, rakyat yang tidak memiliki kekuatan akan tersendat kebutuhan hidupnya sehingga kebutuhan sulit diakses oleh mereka.
Kedua; negara korporatokrasi, jika kita amati banyak program yang diperuntukan untuk mengentaskan kemiskinan namun selalu saja menggandeng swasta, sedangkan pemerintah hanya bertugas sebagai regulator yang menetapkan kebijakan agar swasta dan rakyat mendapatkan kemaslahatan bersama, namun faktanya rakyat tidak mendapatkan kesejahteraan. Sungguh negara korporatokrasi hanya menghasilkan kebijakan yang mengarah pada kemaslahatan pemodal.
Oleh karena itu, untuk keluar dari jurang kemiskinan negara harus keluar dari sistem rusak yang berideologi kapitalisme-sekuler, dengan beralih pada sistem Islam melalui penerapan syariat Islam secara menyeluruh dalam segala aspek kehidupan dengan mewujudkan ketakwaan yang hakiki kepada Allah SWT.
Penerapan syariat Islam merupakan alternatif untuk menyelesaikan problem kemiskinan, tentu dengan ditopang oleh sistem ekonomi Islam. Sebagai sistem yang mewujudkan keadilan, Islam memiliki cara memberantas kemiskinan melalui beberapa mekanisme, yaitu:
Pertama. Kepemilikan umum, adapun kepemilikan umum tidak boleh dimiliki individu tertentu sebab aset tersebut milik umat. Seperti rumput, air, jalan raya, danau, laut, tambang, emas, batu bara dan minyak bumi. Adapun kepemilikan negara meliputi harta yang pengelolaannya diwakili oleh khalifah, seperti; harta orang murtad, jizyah, kharaj, ganimah, dan sebagainya.
Di samping itu negara memiliki peran vital dalam mendistribukan kekayaan, negara pun wajib menjamin kebutuhan dasar umatnya dengan memastikan setiap kepala keluarga mampu menafkahi keluarganya, menyediakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi umatnya, terkhusus kaum laki-laki. Adapun jika ada kepala keluarga dan walinya tidak mampu menafkahi keluarganya maka negara hadir untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dengan layak.
Walhasil, untuk menyelesaikan masalah kemiskinan yang sedang dihadapi negeri ini tidak ada solusi lain kecuali negeri ini kembali kepada Islam. Islam dalam bingkai syariah dan sistemnya terbukti, mampu mensejahterakan umatnya. Misalkan pada masa pemerintahan kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz digambarkan pada masa itu, warganya tidak ditemukan dalam keadaan lapar atau dalam keadaan miskin, jika di temukan warganya dalam keadaan tidak terpenuhi kebutuhannya maka Khalifah Umar Abdul Aziz segera memenuhi kebutuhannya tersebut dari Baitul Mal.
Para sejarawan mengatakan bahwa saking warganya dalam keadaan sejahtera pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pada saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz membagikan zakat tidak menemukan seorangpun menerima atau mengambil zakat tersebut.
Inilah bukti historis gambaran sistem Islam, pintu keberkahan pun terbuka baik dari langit dan bumi. Allah SWT berfirman:
وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ
"Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi." (QS. Al-A’raf : 96).
Wallahu a’lam bishshawab. []
Oleh: Sitra Ali
Aktivis Muslimah
0 Comments