TintaSiyasi.com -- Tahun 2022 baru saja berakhir. Namun, segunung permasalahan masih tetap menjadi PR negeri ini. Segala aspek kehidupan masyarakat belum menyentuh pada perubahan yang diharapkan. Yang ada hanyalah permasalahan dari berbagai aspek kehidupan yang semakin kompleks. Tentu harus kita cari penyebab problem kompleks ini. Semakin bertambah dan berganti tahun, fakta nya sejumlah permasalahan yang dirasakan umat juga semakin meningkat. Di antaranya adalah dari berbagai aspek berikut :
Ekonomi
Kondisi perekonomian Indonesia jelas sedang tidak baik-baik saja. Setelah 2 tahun diguncang pandemic covid, kini Indonesia bercita-cita bangkit dari keterpurukan ekonomi. Namun, fakta menunjukkan banyak nya kasus PHK yang terjadi diindonesia menggambarkan kepada kita bahwa sistem ekonomi kapitalis tidak mampu menyelesaikan problem ini. Menaker Ida Fauziyah melaporkan bahwa jumlah pekerja yang menjadi korban PHK mencapai 10.765 orang sepanjang 2022 dan jumlah kasus PHK paling tinggi adalah pada 2020 mencapai 386.877 orang (ekonomi.bisnis.com).
Selain itu, tingkat kemiskinan masyarakat juga masih tinggi. Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) memprediksikan tingkat kemiskinan Indonesia pada 2022 berpotensi melonjak menjadi 10,81 persen atau setara 29,3 juta penduduk. Hal tersebut terpicu dari melemahnya anggaran perlindungan sosial yang membuat semakin banyak penduduk miskin yang tidak terlindungi secara ekonomi (money.kompas.com). Belum lagi melonjaknya harga bahan-bahan pokok yang seperti tidak ada solusi dari penguasa. Semakin menambah himpitan ekonomi rakyat. Apalagi ancaman resesi global juga diprediksikan akan terjadi pada tahun 2023.
Pendidikan
Sejak awal perkembangan pendidikan di Indonesia, ternyata sudah 10 kali berganti kurikulum yang diterapkan diindonesia. Bahkan akan kembali dirubah dengan kurikulum terbaru yang telah dirancang yaitu kurikulum merdeka. Padahal untuk merancang kurikulum membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Sebagai contoh pelaksanaan Kurikulum 2013 dibutuhkan anggaran sebesar Rp 2,49 triliun. Kebutuhan anggaran itu dipenuhi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013, yakni anggaran melekat Rp 1,740 triliun dan anggaran tambahan Rp 751,4 miliar (tekno.kompas.com). Sudah menghabiskan dana yang tidak sedikit, itupun belum menemukan kualitas yang baik bagi generasi. Malah bertambah parah, hasil didikan kurikulum secular liberal adalah terbentuknya pola pikir dan pola sikap generasi yang benar-benar liberal.
Pergaulan
Sistem pergaulan yang dilahirkan dari sistem demokrasi adalah pergaulan yang liberal, bebas tanpa batas. Kebebasan ini akhirnya menjadi penyebab munculnya pergaulan bebas. Pergaulan bebas menimbulkan berbagai macam kerusakan seperti hamil diluar nikah, LGBT, penyebaran penyakit HIV AIDS. Penyebaran HIV kembali menjadi perbincangan, karena data teranyar orang terkena HIV atau odha di Indonesia mencapai 519.158 orang per Juni 2022. Parahnya lagi, dalam laporan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) sekitar 1.188 anak di Indonesia positif HIV. Data ini diperoleh selama Januari-Juni 2022.
Selain kasus HIV, kasus LGBT juga tengah mengancam. Baru-baru ini, Koordinator tokoh agama Garut, Ceng Aam mengatakan keberadaan komunitas LGBT di Garut ditaksir sudah berjumlah sekitar 3 ribu orang. Kata dia, komunitas menyimpang itu sudah berani terang-terangan menunjukan keberadaannya.
Selain Garut, Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Cianjur, Jawa Barat mencatat jumlah gay di Cianjur alami peningkatan. Tahun lalu saja ada 1030 pria yang menyukai sesamanya atau gay. Tahun ini jelas bertambah, kemungkinan sampai 2000 orang, berdasarakan data yang muncul kepermukaan dan banyak yang masih menyembunyikan diri. Seorang gay bisa merekrut 5 sampai 6 gay baru per bulannya. Sehingga diperkirakan setiap tahun jumlah Gay di Cianjur, terus melonjak,” katanya (cianjur.suara.com).
Politik
Politik demokrasi di Indonesia makin terlihat jelas kerusakannya. Slogan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat hanya omong kosong belaka. Politik demokrasi semakin menampakkan kerakusan dan kelicikan nya untuk tetap duduk dalam kursi kekuasaan dan memeras rakyat. Kontestasi dini menuju Pemilihan Presiden 2024 kian semarak. Masing-masing parpol sudah sibuk mencari jagoan masing-masing yang akan ditampilkan untuk menggaet hari rakyat. elite politik dan para pengusaha sudah mulai menyusun langkah menyiapkan berbagai cara dan menghalalkan segala cara agar calon yang diusung nya bisa menang dalam kontestasi. Itulah politik demokrasi. Politik kepentingan antara pengusaha dan penguasa. Maka, selama politik kepentingan ini masih diterapkan, selama itu pula rakyat tidak akan pernah merasakan kesejahteraan dalam dekapan demokrasi.
Korupsi
Kasus korupsi juga semakin tumbuh subur didalam naungan demokrasi. Indonesia baru saja memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh pada tanggal 9 Desember setiap tahun. Namun, Indonesia Corruption Watch (ICW) sendiri menyebutkan bahwa peringatan Hari Antikorupsi Sedunia tahun ini layak disikapi dengan rasa berkabung atas runtuhnya komitmen negara dan robohnya harapan masyarakat. "Berdasarkan data penindakan KPK, sepertiga pelaku korupsi yang diungkap selama 18 tahun terakhir berasal dari lingkup politik, baik legislatif (DPRD maupun DPR RI) dan kepala daerah dengan jumlah 496 orang," ujar peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dikutip dari keterangan tertulisnya di laman resmi ICW, Minggu, 11 Desember 2022.
Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
UU TPKS yang sudah disahkan tidak mengurangi angka kasus kekerasan terhadap perempuan. Kasus ini terus meningkat setiap tahun bahkan semakin sadis. Komnas Perempuan telah melakukan pemantauan media daring rentang Juni 2021 - Juni 2022 dan penelitian atas putusan pengadilan yang difokuskan pada femisida pasangan suami istri sebagai eskalasi KDRT yang berujung pembunuhan. Hasil pemantauan tersebut mencatat 84 kasus femisida yang dilakukan oleh suami maupun mantan suami korban. Sungguh jumlah yang sangat besar. Belum lagi data penganiayaan, kekerasan terhadap perempuan yang tidak terkategori dalam femisida.
Beberapa aspek di atas hanyalah secuil fakta yang sama-sama bisa kita rasakan keburukan nya dalam sistem demokrasi ini. Demokrasi adalah sistem yang rusak dan merusak karena lahir dari ideologi kapitalisme yang bersumber dari kejeniusan akal manusia. Oleh karena itu, dari berbagai kerusakan diatas tentu nya setiap manusia yang berakal sehat pasti menginginkan perubahan. Dan perubahan yang diharapkan tentu saja bukan sekedar merubah pemimpin tetapi harus menyentuh pada level perubahan secara sistemik.
Isu perubahan selalu dijadikan alat propaganda utama oleh partai dan politisi apalagi menjelang tahun-tahun pemilu seperti ini. Targetnya tentu dalam rangka meraih dukungan dari masyarakat. Di negeri ini, dulu rezim Orde Baru mengangkat isu perubahan untuk menumbang-kan rezim Orde Lama. Langkah ini juga diikuti rezim Orde Reformasi untuk mengakhiri rezim Orde Baru dengan isu utama mengganti rezim yang korup dan memperbaiki ekonomi yang sedang mengalami krisis saat itu.
Fakta menunjukkan sampai saat ini isu perubahan itu hanya sebatas jargon. Tidak ada yang berubah, kecuali sekadar perubahan atau pergantian para personil pada masing-masing rezim. Karena itu menjadi sangat urgen, khususnya bagi umat Islam, untuk memahami masalah isu perubahan ini.
Kondisi buruk ini akan terus menerus kita alami selama kita masih berpegang pada ideologi kapitalisme. Kapitalisme melahirkan sistem demokrasi yang saat ini diterapkan di negeri ini. Sistem inilah yang menjadi biang kerusakan disegala aspek kehidupan kita. Selama, ideologi kapitalisme ini masih diterapkan selama itu pula kita tidak akan beranjak dari permasalahan ini.
Untuk itu sangat penting bagi kita memahami dan mencari solusi yang bisa membawa pada perubahan hakiki. Tentu sebagai umat islam dan sebagai hamba Allah yang beriman, kita harus menjadikan agama kita sebagai pedoman dalam kehidupan. Islam bukan sekedar agama ruhiyah, namun islam juga sebagai ideologi yang memiliki arah pandang bagi kita dalam menjalani kehidupan ini.
Ideologi islam ini pernah diterapkan dalam kehidupan selama 13 abad lamanya. Itulah penerapan sistem khilafah. Khilafah sepanjang penerapannya telah berhasil memperoleh kehidupan yang baik serta penuh keberkahan dari Allah SWT. Sistem kehidupan yang baik karena berasal dari Allah SWT serta dijalankan oleh orang-orang yang beriman dan takut kepada Tuhan nya, telah berhasil membawa umat pada kehidupan yang gemilang selama berabad-abad.
Maka, mengapa kita tidak pernah mencoba menjadikan syariat islam kaffah sebagai aturan yang bisa kita terapkan menggantikan sistem kapitalis demokrasi saat ini? Bukankah Allah SWT telah berfirman : "Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan." (QS. Al-A'raf : 96).
Wallahu a’lam. []
Oleh: Pipit Ayu
Aktivis Muslimah
0 Comments