TintaSiyasi.com -- Pesta pernikahan mewah anak presiden RI baru saja digelar. Tak hanya mewah, pesta pernikahan yang telah digelar tersebut pun membuat sejumlah pejabat di negeri ini sibuk mengurusi.
Dikutip dari tribunnews.com, Sejumlah menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak sibuk mengurusi pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang rencananya digelar, Sabtu (10/12/2022).
Hal ini pun menuai komentar dari Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Mardani Ali Sera yang mengatakan sebagai menteri tak jadi soal ketika membantu presiden. Namun, Mardani menegaskan akan menjadi pertanyaan publik bila waktu dan perhatian para menteri terfokus ke acara tersebut (tribunnews.com, 6/12/2022).
Bukan hanya beberapa orang Menteri yang sibuk mengurusi pesta pernikahan, Aparat kemananan pun mengerahkan ribuan personel untuk mengawal pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo.
Peningkatan pengamanan dilakukan yang awalnya diterjunkan sekitar 10.800 personel gabungan TNI-Polri yang tersebar di Kota Solo dan Yogyakarta, dua hari menjelang pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo, yaitu Kaesang Pangarep, dengan Erina Gudono, jumlah petugas pengamanan bertambah menjadi 11.800 personel (Kompas.id, 8/12/2022).
Selain itu, Polda Jateng juga mengerahkan 11 ekor anjing ras jenis belgian malitnoise dan golden retriever dalam dalam pengamanan tasyakuran pernikahan Kaesang - Erina di Solo. Hewan-hewan ini dikerahkan untuk melaksanakan tugas sterilisasi dan deteksi bahan peledak selama prosesi tasyakuran berlangsung (okezone.com, 9/12/2022).
Pernikahan mewah ditengah penderitaan rakyat seperti korban gempa, jumlah kasus stunting yang masih tinggi dan PHK yang tengah terjadi dimana-mana, rasanya tidak sepatutnya digelar. Apalagi ketika melibatkan berbagai fasilitas negara.
Penguasa harusnya memiliki kepekaan dan empati yang tinggi terhadap apa yang terjadi pada rakyatnya. Apalagi belakangan ini negeri kita sedang dilanda bencana alam. Berapa banyak korban bencana alam yang masih memerlukan bantuan? Berapa banyak jumlah korban stunting yang masih membutuhkan asupan gizi? Hingga berapa banyak korban PHK masal yang masih membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumahtangganya? Sungguh miris.
Namun, sistem demokrasi yang diterapkan telah mengikis kepekaan dan empati tersebut karena sekularisme termasuk dalam menjalankan berbagai aktifitas dan tanggung jawab kepemimpinannya. Padahal aturan agama jika diterapkan dalam beraktifitas akan menjaga para pemimpin untuk menjalankan sifat-sifat kebaikan. Aturan agama jika diterapkan akan membuat diri kita merasa diawasi oleh aturan yang telah ditetapkan oleh Al-Khaliq.
Namun, di dalam sistem demokrasi sekular tidak akan memunculkan sikap diawasi dan tanggungjawab amanah tersebut. Oleh sebab itu, memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi akan terasa biasa saja bahkan tidak merasa bahwa hal tersebut salah.
Sungguh jauh berbeda dengan sistem islam yang disebut khilafah. Di dalam Islam, akidah Islam menjadi dasar dalam menjalankan kepemimpinan. Oleh karena itu, Islam akan melahirkan sosok pemimpin yang senantiasa takut kepada Allah dan takut dalam melalaikan tanggungjawab mereka kepada rakyat. Sebab para pemimpin didalam islam akan menyadari bahwa amanah yang mereka pikul kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT di akhirat kelak.
Rasulullah SAW bersabda, “Siapa pun yang mengepalai suatu urusan kaum muslimin dan tetap menjauhkan diri dari mereka dan tidak membayar dengan kebutuhan dan kemiskinan pada mereka, Allah akan tetap jauh dari dirinya pada hari kiamat." (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Hakim).
Di dalam sistem khilafah, syariat Islam menjadi panduan di dalam menjalankan berbagai aktivitas dan kepemimpinan. Sehingga, para pemimpin tidak akan membuat aturan yang bertentangan dengan syariat islam. Penguasa adalah pengurus (raain) dan pelindung (junnah) bagi rakyatnya.
Untuk itu, setiap penguasa/pemimpin tentunya akan berhati-hati dalam bertindak. Apalagi membedakan antara urusan negara atau urusan pribadi. Sebagaimana kisah Khalifah Umar Bin Abdul Aziz yang tidak mau menggunakan lampu penerang milik negara ketika berbicara dengan putranya.
Hal ini menunjukkan betapa islam mampu membentu karakter para pemimpin yang mempunyai kesadaran dan tanggungjawab penuh dalam menjalankan amanah menjadi pemimpin rakyatnya.
Sungguh, kita sangat menginginkan sosok-sosok pemimpin yang mampu mengurus rakyatnya dengan sebaik-baik pengurusan. Namun, sosok-sosok itu hanya akan terwujud dalam sistem Khilafah Islam bukan sistem demokrasi.
Wallahu a’lam bishshawab. []
Oleh: Pipit Ayu
Aktivis Muslimah
0 Comments