Petani enggan menjual beras produksinya ke Perum Bulog karena harga di pasar jauh lebih tinggi dibandingkan harga beli yang ditetapkan BUMN tersebut sebesar Rp 9.700 per kg. Akibatnya, Bulog kesulitan untuk menambah cadangan beras pemerintah atau CBP yang semakin menipis.
Ketua Umum Perkumpulan Penggiling Padi dan Pengusaha Beras atau Perpadi, Sutarto Alimoeso, menuturkan petani saat ini lebih memilih untuk menyimpan berasnya atau menjualnya langsung di sawah dibandingkan dengan menjual berasnya ke Perum Bulog. "Sekarang petani juga lebih memilih untuk menyimpan. Menyimpan untuk apa? Untuk dijual misalnya saat menjelang lebaran, atau menjelang panen kedua. Umumnya petani sekarang menjual di sawah. (Katadata.co.id, 22/11/22).
Jika pemerintah tidak bisa memenuhi kebutuhan bahan pokok utama kebutuhan rakyatnya yaitu beras untuk dikonsumsi setiap harinya. Dan tiba-tiba pemerintah memberikan pernyataan untuk mengimpor beras dari luar negeri mengapa demikian? ini adalah masalah serius yang harus ditangani pemerintah. Seharusnya ini menjadi satu pertanyaan bagi pemerintah, "apakah tidak aneh" negara yang penduduknya bermayoritas petani serta sebagai negara agraris juga bisa-bisanya pemerintah mengimpor besar dari luar negeri.
Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) milik Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik atau Perum Bulog diproyeksikan hanya tersedia sekitar 399.550 ton hingga akhir 2022 jika tidak dilakukan penyerapan atau importasi. Sebelumnya, Perum Bulog menyampaikan stok beras saat ini hanya tersedia di level 594.856 ton, kurang setengahnya dari target, yakni minimal 1,2 juta ton. Apabila, penyaluran operasi pasar atau program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) terus dilakukan untuk menekan inflasi dan bantuan seperti bencana alam, diproyeksikan CBP hanya tersisa di kisaran 399.550 ton pada akhir tahun.
Sementara itu, berdasarkan data penyaluran KPSH Perum Bulog hingga Oktober 2022, realisasi penyaluran telah mencapai sekitar 821.000 ton. Per September 2022, penyaluran KPSH terbanyak berada di provinsi Sulawesi Selatan (104.891 ton) dan terendah di Bengkulu (2.136 ton). Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso atau disapa Buwas mengungkapkan meski impor beras menjadi pilihan paling akhir, pihaknya tetap memprioritaskan penyerapan gabah dari dari petani, sekalipun dengan harga yang mahal. “Jadi, seandainya kita harus impor, tapi kita juga memperhitungkan, bukan semau maunya ingin dapat jatah impor 500.000 ton, kita datangkan 500.000 ton. Kita melihat nanti produksi dari dalam negeri. Tetap kita memprioritaskan produksi dalam negeri walaupun harganya mahal,” dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI. (bisnis.com, 24/11/2022).
Jadi titik permasalahan mengapa negara mengimpor beras dari luar negeri berasal dari para petani yang Enggan menjual berasnya kepada Bulok kenapa? Karena harga di pasar jauh lebih tinggi, dibandingkan harga yang ditetapkan BUMN yaitu sebesar 9.700. Karena harga yang tidak sesuai dengan petani sehingga petani lebih memilih menjualnya di sawah dari pada menjual kenegara. ditambah saat ini semua kebutuhan untuk menanam padi sangat mahal contohnya seperti membeli pupuk untuk padi, oleh karena itu petani tidak mau menjual berasnya pada pemerintah, dengan harga yang relatif murah. Sehingga menyebabkan negara tidak bisa memenuhi kebutuhan beras didalam negeri saat ini.
Ini semua tidak akan terjadi jika pemerintah mau lebih bijaksana lagi dengan para petani mengenai soal harga, apa ruginya membuat rakyat senang dan bahagia toh yang dibelikan juga uang rakyat, bukankah selama ini uang rakyat habis hanya untuk hal yang tidak penting, jadi apa sulitnya bagi negara untuk mengabulkan permintaan petani dengan memberikan harga tinggi. Karena merekapun melakukan hal ini tidak semata ingin menjual dengan harga yang mahal, tetapi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Agar kehidupan mereka sebagai petani terus berjalan dan bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang serba mahal saat ini. Karena para petani pikir dengan naiknya segala kebutuhan pokok termasuk beras dipasaran sedangkan jika mereka menjual beras kepada Bulog hanya dengan harga biasa saja atau rendah, jadi ini adalah salah satu upaya petani dalam mempertahankan hidupnya guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Dan inilah yang menjadi alasan mendasar mengapa para petani enggan menjual berasnya kepada negara, dan kalaupun mau menjual dengan harga mahal, atau kalau tidak mereka simpan untuk cadangan musim panen berikutnya, sebagai bekal untuk menyambung hidup mereka kepanen selanjutnya, padahal apa ruginya bagi pemerintah bila untuk kesejahteraan petani. Karena tidak ada kesepakatan antara petani dan negara, sehingga negara membuka keran impor beras dari luar negeri. Negara tidak mau membeli beras dari petani dengan harga yang tinggi dan petani tetap pada pendiriannya mempertahankan harga beras.
Jadi mereka berpikir biarkan negara menyelesaikan permasalahan beras ini sendiri, karena merekapun kalau susah berusaha mandiri sendiri, bagaimana cara agar bisa tetap hidup dan terus bertani untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Rakyat saat ini, terutama petani merasakan dititik kejenuhan terhadap sistem pemerintahan sekarang. Apa yang mereka lakukan untuk negara ini tidak ada artinya di mata pemerintah akhirnya rakyat dan negara tidak ada kerjasama untuk menyelesaikan permasalah negeri ini.
Bukankah ini akan saling merugikan? antara negara dan rakyat, semua ini tidak akan terjadi kalau saja negara bersikap adil dan amanah terhadap rakyatnya, serta memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin, bukan malah tambah menyengsarakan rakyat. Dengan sistem kapitalis yang ada di negara ini, negara tidak memikirkan kepentingan dan kehidupan rakyatnya terutama petani serta tidak ada usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap rakyatnya, apalagi untuk kesejahteraan seluruh rakyatnya, inilah bukti nyata dari sistem kapitalis yang dipikirkan hanya keuntungan saja padahal demi kesejahteraan rakyatnya, karena sistem kapitalis ini memisahkan agama dari kehidupan sehingga seorang pemimpin tidak merasa takut berbuat zolim terhadap rakyat dan ini semua akan dimintai pertanggung jawaban kelak dihadapan Allah Swt.
Karena yang mereka lakukan hanya untuk kepentingan mereka semata untuk mempertahankan jabatannya dan mendapatkan keuntungan yang besar. Tak peduli rakyat yang hidup susah atau bahkan mati kelaparan, betapa rusaknya sistem kapitalis semua dilakukan hanya demi keuntungan dan materi tidak mau rugi walaupun demi kesejahteraan rakyatnya. Bahkan sumber kekayaan alam dimiliki asing yang seharusnya dinikmati oleh rakyat secara gratis malah diperjual belikan wajah buruk dan bobroknya sistem kapitalis. Sehingga rakyat tidak dapat menikmati hasil kekayaan alam yang ada di negara ini, bahkan petani sekalipun harus mengalami kehidupan yang susah jadi bukan salah mereka kalau mereka menginginkan harga yang tinggi, tapi sistem saat ini yang selalu memenangkan para pengusaha dan menekan para usaha kecil khususnya petani. Dan semua kekayaan alam yang ada sudah habis dikeruk oleh para penguasa yang seharusnya dinikmati oleh rakyatnya.
Negara semestinya berpihak pada rakyatnya, terutama orang kecil dan melindungi mereka, memberikan support serta bijaksana memberikan harga pada rakyat kecil, karena mereka lakukan itu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, bukan malah sebaliknya membuka keran impor dan memberikan kebebasan barang-barang dari luar negeri untuk masuk ke dalam negeri justru sebaliknya malah akan merugikan negara. Dan juga akan mematikan para pengusaha kecil serta petani di negara ini. Lalu bagaimana rakyatnya bisa maju kalau pemerintahnya saja tidak memberikan dukungan baik support maupun dana. Seharusnya negara menjadi ujung tombaknya rakyat melindungi dan meriayah rakyat serta memberikan bantuannya baik dibidang usaha kecil maupun petani agar tercapai kehidupan yang sejahtera.
Rasul Saw. bersabda:
فَالأَمِيرُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
Pemimpin manusia adalah pengurus mereka dan dia bertanggung jawab atas (urusan) rakyatnya (HR al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ahmad).
Amanah pemimpin (pemerintah), seperti dalam hadis di atas, adalah mengurus urusan-urusan rakyat (ri’âyah syu`ûn ar-ra’yah). Seperti yang dijelaskan oleh Imam an-Nawawi di dalam Syarh Shahîh Muslim, ri’âyah yang baik itu tidak lain dengan menjalankan hukum-hukum syariah Islam serta mengutamakan kemaslahatan dan kepentingan rakyat. Inilah seharusnya yang dilakukan oleh pemimpin yang amanah.
Dalam mengurusi rakyat, pemerintah hendaklah berlaku seperti pelayan terhadap tuannya. Sebabnya, “Sayyidu al-qawmi khâdimuhum (Pemimpin kaum itu laksana pelayan mereka).” (HR. Abu Nu’aim).
Pengurusan rakyat oleh pemerintah ini tidak mungkin bisa dilakukan dengan baik kecuali dengan menjalankan seluruh hukum dan aturan Allah SWT dalam wujud penerapan syariah-Nya secara kâffah dalam seluruh aspek kehidupan. Dan seharusnya pemimpin saat ini mencontoh Baginda Nabi Muhammad Saw, ia adalah sebaik-baik seorang pemimpin tidak hanya mampu memimpin keluarga, negara bahkan umat Islam sampai saat ini yang memegang teguh syariat Islam secara kaffah maka berbahagialah kalian umat Rasulullah dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah dan bujuk rayun setan.
Allahua'lam bish-shawab
Oleh: Ermawati
Aktivis Muslimah
0 Comments