TintaSiyasi.com -- Baru-baru ini pemerintah melontarkan wacana pemberian subsidi untuk pembelian kendaraan listrik roda dua (R2) yang berkisar Rp6,5 juta per unit, sedangkan subsidi sejenis bagi roda empat pun tengah disiapkan. Menanggapi hal tersebut, Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Warih Andang Tjahjono mengungkapkan pelaku industri tengah menunggu keputusan tersebut, meskipun telah santer terdengar kebijakan subsidi juga meliputi roda empat (Bisnis.com, 02/12/2022).
Di sisi lain, asosiasi ojek online meminta pemerintah untuk tidak sekadar memberi subsidi pembelian motor listrik, namun juga fokus membangun fasilitas penunjangnya, mulai dari stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga asuransi kendaraan dan keselamatan pengendara. Sedangkan anggota DPR Komisi VII bidang energi melihat, rencana subsidi itu "terlalu mengada-ada dan hanya akan menguntungkan pengusaha" (BBC News, 02/12/2022).
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengirimkan usulan kepada Komisi VII DPR untuk pembagian rice cooker gratis dengan anggaran senilai Rp300 miliar. Program bagi-bagi rice cooker diklaim berbeda dengan program migrasi ke kompor induksi, baik secara pasar maupun penerima (tirto.id, 01/12/2022).
Pengamat ekonomi energi UGM Fahmy Radhi menyebut bagi-bagi rice cooker gratis sebagai program mubazir dan tidak efektif sama sekali. Ia menggangap alasan memberikan kontribusi energi bersih tidak signifikan dan kontribusinya kecil. Ia ingin sebelum ada uji coba Kementerian ESDM melakukan perhitungan yang matang. Pengurangan penyerapan listrik dengan memakai rice cooker tidak signifikan jika bertujuan untuk mengatasi over supply listrik (kompas.tv, 03/12/2022). Konversi motor listrik dan pembagian rice cooker, bermanfaat untuk rakyat atau untuk oligarki?
Dan lagi, pemerintah kembali membuat kontroversi. Yaitu adanya konversi ke motor listrik, disaat rakyat sedang menderita dengan berbagai macam problem yang ada ,negara juga tak mundur dengan segala rencananya dalam upaya mencari keuntungan dari berbagai cara yang kadang lebih merugikan rakyat dari pada mensejahterakan. Sebagaimana mobil listrik dianggap lebih menguntungkan secara keuangan bagi negara dan masyarakat, serta pro-lingkungan. Namun apakah benar akan bermanfaat atau hanya memanfaatkan demi kepentingan pribadi? Meskipun benar ada beberapa manfaat bagi rakyat, namun perlu dikaji ulang apakah akan menjaga keberlangsungan manfaat bagi rakyat. Demikian juga pembagian rice cooker dianggap akan menghemat penggunaan LPG 3 kilogram sehingga mengurangi impor LPG dan meningkatkan konsumsi listrik domestik, Namun kebijakan tersebut tidak sejalan dengan realita di lapangan. Pada saat pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk membiayai APBN secara layak dan terjebak hutang, maka lagi-lagi swasta dan investor asing justru memperoleh pendapatan tinggi dari sektor-sektor ekonomi yang seharusnya dimiliki bersama oleh masyarakat. Selain itu saat ini fasilitas penunjang untuk pengisian listrik belum banyak tersedia, sementara penghematan atas pengurangan penggunaan gas juga tidak signifikan. Maka bisa dilihat ketimpangan dan masalah distribusi kekayaan saat ini merupakan penyakit kronis ekonomi Kapitalis. Inilah potret negara kapitalis, yang lebih berpihak kepada pengusaha dan oligarki asal menurut mereka itu menguntungkan, maka negara tak segan ambil keputusan meskipun harus mengabaikan kebaikan bagi rakyat.
Ekonomi Islam Solusi Tepat bagi Umat
Berbeda dengan sistem khilafah yang berusaha memenuhi kebutuhan rakyat dan mensejahterakannya. Sebab sistem ekonomi Islam dibangun di atas pondasi akidah Islam. Ini adalah akidah yang haq karena berasal dari Allah yang dibawa kepada umat manusia melalui Muhammad Rasulullah SAW. Akidah Islam merupakan akidah yang memuaskan akal, menenteramkan jiwa, dan sesuai dengan fitrah manusia. Karenanya peraturan yang terpancar dari akidah Islam seperti sistem ekonomi Islam memiliki karakter yang khas dan manusiawi. Dan dalam konteks negara, kegiatan ekonomi merupakan wujud pengaturan dan pelayanan urusan rakyat. Sebab inilah tugas umum negara. Adapun untuk merealisasikannya, negara perlu menerapkan syariah Islam baik dalam urusan ekonomi di dalam negeri maupun di luar negeri. Sehingga meminimalisir negara dlm koridor kegiatan ekonomi dan bisnis untuk mencegah aktivitas ekonomi yang zalim, eksploitatif, tidak transparan, dan menyengsarakan umat manusia. Negara menerapkan politik ekonomi agar warga dapat hidup secara layak sebagai manusia menurut standar Islam.
Islam memiliki metode untuk membalikkan posisi krisis seperti yang dialami negara saat ini, menjadi negara sejahtera. Metode tersebut tentu saja dengan menerapkan sistem ekonomi Islam dalam pola hubungan ekonomi global melalui Khilafah Islamiyah. Karena ekonomi Islam adalah perekonomian yang berbasis sektor riil (lihat al-Baqarah: 275). Tidak ada dikotomi antara sektor riil dengan sektor moneter. Sebab sektor moneter dalam Islam bukan seperti sektor moneter kapitalis yang isinya sektor maya (virtual sector). Islam memandang kegiatan ekonomi hanya terdapat dalam sektor riil seperti pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Dari sektor inilah kegiatan ekonomi didorong untuk berkembang maju. Hanya saja hukum-hukum tentang kepemilikan, produk (barang/jasa), dan transaksi dalam perekonomian Islam berbeda dengan Kapitalis. Jadi hanya akan salah kaprah dan tidak bermanfaat apabila tetap menjalankan program konversi tersebut. Sebab dengan banyaknya negara menggantungkan energi pada satu pusat saja seperti contohnya menggunakan listrik sebagai sumber untuk segala macam kegunaan ,bukankah akan lebih banyak kerugian yang akan dihasilkan?
Wallahu a'lam bishshawab. []
Oleh: Darwati (Gendista Qur'ani)
Aktivis Muslimah
0 Comments