Menurut Ketua BUMN, menilai ajang ini bisa menjadi momentum dalam menyelesaikan persoalan yang tengah terjadi di negeri ini, dalam geopolitik ataupun perekonomian. BUMN sejak awal berkomitmen untuk berkolaborasi dengan para tokoh agama dalam pemulihan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Bisa dilihat bagaimana tokoh agama dinegeri ini berupaya untuk dimanfaatkan dan untuk ikut serta berperan aktif dalam persoalan dinegeri ini. Bahkan, dalam masa pendemi tokoh agama juga memegang peran penting dalam mensosialisasikan protokol kesehatan. Selain itu, tokoh agama juga berperan besar dalam sosialisasi vaksin aman dan halal. Tidak kalah penting yang perlu untuk disoroti bersama bagaimana para tokoh agama, santri, dan pondok pesantren yang diikut sertakan dalam pemulihan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi di negeri ini.
Sebagaimana yang disebutkan oleh Menteri Perekonomian Airlanggga Hartanto, tokoh agama memiliki peran penting dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional seperti penanganan pandemi, peran tokoh agama dalam mendorong kedisiplinan masyarakat menjalankan protokol kesehatan. Salah satunya adalah tokoh agama di Sulsel yang telah mendukung Program Vaksinasi Covid-19 dengan mensosialisasikan bahwa vaksin halal dan aman. (makassar.antaranews.com, 12/03/2022)
Begitu juga, misalkan tokoh agama mensosialisasikan program lain yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi nasional akan besar kemungkinan untuk didengarkan oleh masyarakat, apalagi masyarakat yang cenderung ikut sesuai dengan arahan tokoh agama yang dipercaya. Begitu juga dengan tokoh agama yang mensosialisasikan UMKM Pesantren, ataupun mensosialisasikan keberagaman dan toleransi yang pasti akan didengar dan dijalankan oleh masyarakat.
Sehingga yang dikhawatirkan bagaimana peran tokoh agama sebagai panutan masyarakat, tempat bertanya dan menyelesaikan setiap masalah kehidupan menjadi beralih perannya atau fokus dakwahnya beralih sesuai yang diinginkan pemerintahan seperti keterkaitan tokoh agama dalam pemulihan ekonomi. Begitu juga tokoh agama yang di pesantren, pengurus maupun pemilik pesantren yang beralih fokus bukan lagi mencetak ulama panutan rakyat tapi mulai beralih bagaimana menjadikan pesantren mandiri ekonomi, misalkan UMKM Pesantren.
UMKM Pesantren merupakan ikhtiar Kementrian Agama untuk menguatkan kemandirian Pesantren dengan pelatihan bagi usaha micro, kecil, dan menengah. Sekertaris Jendral Kementerian Agama RI menyampaikan bahwa Pesantren selama ini terbukti tangguh dan selalu survive secara ekonomi, tapi belum banyak yang menemukan bisnis model yang ekspansif. Menurutnya, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mendongkrak semua potensi pesantren. (kemenag,go.id, 01/09/2022)
Pesantren hari ini sangat didorong untuk mandiri, difasilitasi untuk berbagai pelatihan guna mendukung UMKM, maupun diberikan dana bantuan untuk UMKM Pesantren. Bantuan dana inkubasi pesantren 2022 targetnya sebanyak 500 paket proposal inkubasi bisnis pesantren yang pengajuannya sudah dibuka Maret 2022.
Dengan demikian, jika pesantren fokus pada target bagaimana caranya agar pesantren bisa mandiri dengan memajukan UMKM. Namun, yang menjadi kekhawatiran adalah pesantren tidak lagi fokus pada tujuan pesantren untuk mencetak ulama, dan memposisikan pesantren sebagai pencetak muslim yang kaffah, malah pesantren mencetak pebisnis yang hanya mengejar harta.
Apalagi ditengah arus stigma negatif bahwa muslim yang taat agamanya di cap radikal, padahal radikal sendiri hanya sebuah stigma negatif yang memang diaruskan agar muslim takut dengan agamanya. Tujuannya adalah kaum muslim diaruskan menjadi muslim moderat yang menerima, mengadopsi, menyebarluaskan, dan menjalankan pemahaman Islam ala Barat. Memaksa umat islam, para ustadz, kiai dan santri di pesantren, para dosen, pegawai negeri, anggota polisi, tentara, dan semua masyarakat dipaksa menjadi muslim moderat dengan memeluk islam moderat.
Oleh karena itu, pesantren menempati posisi kunci dalam mencetak muslim yang bertakwa, muslim yang berislam secara kaffah. Pesantren mengajarkan tsaqafah islam tanpa terkecuali mulai urusan thaharah hingga urusan negara semua dikaji di pesantren. Selain itu, keberadaan pesantren di masyarakat merupakan proses sosiologis yang panjang, tidak bisa dibatasi urusan administratif. Misalkan pendirian pesantren ketika sudah dapat izin Pemda, tidak serta merta masyarakat percaya. Butuh usaha yang baik untuk mendapat kepercayaan kaum muslimin, dikenal orang yang bertaqwa dan keilmuan agamanya tinggi, menjadi teladan kaum muslimin. Jadi keberadaan pesantren adalah karena legitimasi umat atau masyarakat.
Sehingga posisi negara bukan sebagai polisi atau hakim bagi pesantren, tapi negara melayani dalam pengembangan pendidikan islam di pesantren. Negara menjadi benteng pertama dan utama bagi pesantren dari berbagai serangan pemikiran dan ideologi asing yang bisa merusak islam. Negara menjamin generasi kaum muslimin mempelajari islam secara menyeluruh. Bahkan negara mendorong agar pembelajaran pesantren mampu menyikapi setiap pemikiran dan ideologi asing yang meracuni kaum muslimin dengan berstandar islam. Kemudian negara juga memfasilitasi alumni pesantren mampu memberikan sumbangsih bagi kemajuan negara.
Hanya saja, ini semua hanya bisa diwujudkan ketika sistem yang diterapkan di negeri ini adalah sistem islami yang akan memberikan keberkahan pada seluruh penduduk bumi. Islam yang memberikan rahmat bagi selsuruh alam ini.
Oleh: Safda Sae, S.Sosio.
Aktivis Dakwah Kampus
0 Comments