TintaSiyasi.com -- Mungkinkah bisa pulih? Sebab melihat antusias Wamenlu Mahendra Siregar disampaikan ke media Antara bahwa “Arsitektur demokrasi yang lebih kuat diperlukan di kawasan Asia Pasifik untuk mempromosikan keadilan sosial dan ekonomi dalam menghadapi pandemi dan membangun pemulihan yang berkelanjutan.“ (Antara, 9 Desember 2022).
BDF ke-14 yang diikuti 50 perwakilan negara dan organisasi internasional, dilaksanakan secara fisik maupun virtual mengambil tema “Democracy for Humanity; Advancing, Ekonomic and social Justice during the Pandemic” menyoroti berbagai ketidakadilan ekonomi dan sosial yang terdapat di masyarakat sebagai salah satu dampak pandemi. Tujuannya adalah untuk menemukan jalan dari masalah ekonomi pandemi tersebut.
Titik baliknya dengan demokrasi Ini beliau bersemangat dan yakin bakal menciptakan pemulihan, membangun lebih baik dan lebih kuat lagi, normal. Sekarang, BDF menemukan cara dan ide-ide konkret untuk memajukan dan memperkuat demokrasi.
Disampaikan juga beberapa trik dan ide pemulihan itu, puncaknya ialah menjunjung tinggi norma demokrasi. Dan atasnya upaya penanggulangan covid-19, pemulihannya harus di dasarkan pada prinsip kemanusiaan, yang menekankan pada kebijakan inklusif, melibatkan semua orang, dan bermanfaat bagi semua orang.
Di samping pemberdayaan SDM, pendidikan adalah inti dari semua ini bermaksud untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan membangun ketahanan ekonomi lebih kuat.
Saat publik menunggu realisasi seruan pada sistem demokrasi dalam hal pemulihan ekonomi yang sudah berjalan ke 3 tahunan ini, inilah yang terjadi:
Bisa dikonfirmasi tentang wacana Indonesia akan melelang pulau kembali, yaitu 100 pulau yang ada di Maluku Utara. Lelang tersebut akan sangat mengkhawatirkan khususnya penduduk setempat, karena akan menimbulkan dampak sosial dan ekonomi warga (Republika.co.id, 5 Desember 2022). Nah apakah mungkin Indonesia dapat memulihkan ekonomi pandemi dengan melelang pulau?
Kemudian, dalam hal ketidakadilan regulasi ke daerahnya sampai-sampai Bupati Meranti ancam angkat senjata dan ingin melepaskan diri juga dari wilayah Indonesia (Wartaekonomi.co.id, 13 Desember 2022).
Juga, bagaimana praktik kehidupan sesungguhnya di +62 ini misal imbas kenaikan BBM, kemudian mana yang menjadi skala prioritas dibangunnya IKN dengan memperbaiki kemiskinan ekstrem di negeri ini? Belum bebasnya investor di sana. Apakah ini semua diperuntukkan untuk kepentingan bersama? Untuk hajat orang banyak? Padahal masih banyak lagi lingkar derita yang disebabkan oleh impitan ekonomi di negeri ini.
Ya beginilah wajah yang tampak dari sistem demokrasi. Menjadikan gurita pertanyaan seluruh Sabang sampai Merauke apakah bisa ekonomi pulih dengan sistem ini? Bila tadi satu per satu pulau saja mulai ingin terlepas dari wilayah Indonesia? Bukankah ini masuknya penjajahan lewat bidang sosial dan ekonomi!
Lalu bagaimana cara memulihkannya? Sangat diragukan walau pemerintah sudah sangat berusaha keras menjadikan sistem demokrasi ini mengurai solusi. Terlihat resistensi umat di mana-mana sudah menggeliat, rasanya mereka sudah mulai bosan diberi mimpi-mimpi dan janji-janji.
Kenapa tidak mencoba mencari solusi lain? Seperti pada peradaban Islam yang silam. Membangun peradaban pemulihan ekonomi hanya dalam waktu sekejap dan singkat. Tidak sampai cerai berai, semua terkondisi dengan baik. Baik keutuhan wilayah maupun terjaga keutuhan akidah. Dan faktanya tetap sumber daya alam dalam kondisi melimpah.
Bagaimana bisa? Ini bukan hal biasa dan sebuah penawaran tetapi sebuah fakta atau kepastian yang sudah terbukti. Bisa! Pemulihan ekonomi akan naik ekstrem jika kebijakan pemerintah tidak akan menggunakan kapitalisme. Sebab padanya hanya membuat kesenjangan ekonomi yang akan makin melebar saja.
Berbeda pada sistem Islam. Untuk meningkatkan ekonomi pandemi produksi tetap bisa berjalan seolah-olah tidak terjadi pandemi. Kemudian tetap fokus kepada pendistribusian kekayaan yang merata. Dititikberatkan pemerataan dan perhatiannya pada daerah lockdown pandemi, diperoleh dari cara mematuhi aturan Islam. Juga penguasaan sumber daya alam dan komoditas harus menjadi milik umum, bukan dikuasai dan dimonopoli oleh pemilik modal. Sehingga kekayaan alam yang melimpah ruah tidak jatuh pada segelintir orang saja. Dan pemerataan, pemulihan ekonomi dapat dinikmati seluruh umat.
Maka solusi yang tepat menyelesaikan pemulihan ekonomi adalah ganti wajah. Yakni kembali kepada dalil syariah dengan meninggalkan sistem ekonomi kapitalisme di bawah sistem demokrasi. []
Oleh: Titin
Owner Angkringan Jahe Merah
0 Comments