TintaSiyasi.com -- Belakangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) banyak terjadi di pabrik sepatu dan tekstil dalam negeri. Hal ini terjadi akibat perlambatan ekonomi dan lonjakan inflasi di negeri tujuan ekspor. Perlambatan ekonomi memang terjadi di sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, Eropa, dan China. Hal ini tercermin dari Purchasing Manager' Index (PMI). Penundaan dan pembatalan ekspor pun dilaporkan terus terjadi, bahkan sudah ada yang mengalami pembatalan sampai 50 %.
Efek kondisi global dipengaruhi oleh geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina yang memicu tekanan inflasi yang tinggi. Selain itu, kenaikan suku bunga AS diperkirakan lebih tinggi dengan siklus lebih panjang yang telah menghantam Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Kondisi tersebut telah melemahkan permintaan ekspor dan membuat para pelaku industri TPT terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 64.000 lebih pekerja yang berasal 124 perusahaan.
Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani juga mengomentari persoalan PHK yang terjadi di sejumlah pabrik tekstil hingga alas kaki. Di mana pemerintah akan terus memonitor fenomena yang terjadi. Pasalnya dari data yang terlaporkan ada 22.500-an buruh pabrik alas kaki yang sudah di PHK, kata Firman kepada CNBC Indonesia. Sementara di sektor tekstil 78.000 karyawan telah di PHK. Menurut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat menungkapkan, jumlah buruh atau pekerja yang di PHK bisa saja melampaui data yang terlaporkan saat ini.
Juru Bicara Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Propinsi Jawa Barat (PPTPJB) Sariat sarifia mengungkapkan, mulai ada penurunan kapasitas produksi dan berimbas pada pemangkasan karyawan. Selain mengungkapkan PHK juga lonceng kematian pabrik terdepan dan terdekat, ini disebabkan mereka kehilangan pangsa pasar dan kompetisi, sebagai yang dipahami bahwa PHK dampak pada hilangnya mata pencaharian para pencari nafkah yang berujung pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya.
Terjadinya PHK massal pada pabrik alas kaki dan pabrik tekstil ini menunjukan bahwa negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalisme, tidak memiliki formula komperehensif dalam menyerap tenaga kerja. Sebab strategi negara dalam menyerap tenaga kerja hanya mengandalkan investasi swasta, alhasil jika terjadi perlambatan ekonomi perusahaan akan berhitung antisipasi dari pada gulung tikar. Perusahaan akan melakukan efisiensi dan pilihan yang paling memungkinkan adalah memangkas jumlah pekerja.
Kondisi ini sangat jauh berbeda dengan kondisi di mana pe-riayah-an (pengurusan) ekonomi berada di tangan negara khilafah. Dalam segala makro, khilafah menciptakan dunia usaha yang kondusif dan menjaga stabilitas ekonomi. Hal ini dilakukan dengan menerapkan larangan praktek ribawi, penerapan moneter emas dan perak, dan kebijakan fiskal berbasis syariah.
Dengan stabilnya iklim usaha maka produksi bisa berjalan baik sehingga berefek pada serapan tenaga kerja yang berjalan masif. Negara khilafah memiliki formula komperhensif dalam menyerap tenaga kerja. Seluruh aturan tersebut adalah bagian syariah Islam dari Allah SWT sebagai Sang Khaliq Al Mudabbir. Dalam Islam laki-laki diharamkan menganggur apalagi bermalas-malasan, karena itulah negara Khilafah Islam menjalankan strategi jitu dengan turun langsung untuk memastikan hal itu.
Negara khilafah juga memiliki proyek-proyek pengelolaan umum antara lain sumber daya alam yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Dalam pandangan ekonomi Islam, kepemilikan umum adalah hak yang haram hukumnya diprivatisasi atau dikelola korporasi seperti sumber daya alam di dalam deposit melimpah. Negaralah yang bertanggung jawab mengelolanya dan menyalurkan keuntungannya kepada seluruh rakyat.. Dengan konsep ini negara khilafah akan memiliki perusahaan dalam jumlah yang banyak dan besar sehingga mampu menyerap tenaga kerja dari warga negaranya.
Khilafah juga menjalankan strategi terkoordinasi antara sistem pendidikan dengan potensi ekonomi di berbagai area. Negara akan memastikan warga negaranya mampu mengakses pendidikan selain membentuk mereka menjadi sosok berkepribadian Islam juga dididik memiliki kemampuan untuk bekerja baik sebagai tenaga tekhnis maupun tenaga ahli. Mekanisme yang demikianlah yang membuat serapan lulusan pendidikan akan sejalan dengan kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan korporasi.
Strategi ini adalah strategi jitu dalam menyerap tenaga kerja, Rasulullah Muhammad SAW sebagai kepala negara Islam pertama di Madinah telah mencontohkan hal itu, jadi bukan dengan menyerahkan pada pihak swasta yang tidak mampu menjamin terserapnya tenaga kerja dari laki-laki yang mampu bekerja apalagi dengan cara memberi berbagai kartu untuk dicairkan, itu bukan solusi yang tepat.
Apalagi dengan jumlah yang tidak seberapa, dalam kondisi yang diperparah dengan pencabutan berbagai subsidi yang menjadi hak rakyat, termasuk pendidikan yang sangat dibutuhkan bagi para pencari kerja. Sementara terkait akses modal negara khilafah melalui sistem keuangan Baitul Mal akan turun tangan langsung memberi bantuan modal tanpa riba atau bahkan hibah pada individu usia produktif, sehingga individu tersebut memiliki akses ke pergerakan ekonomi. Dengan demikian khilafah berhasil meniadakan pengangguran bagi laki-laki.
Wallahu a'lam bishshawab. []
Oleh: Darti
Aktivis Muslimah
0 Comments