TintaSiyasi.com -- Bulan November ini, Indonesia memiliki hajatan besar. Bukan hanya besar, tetapi spektakuler. Hajatan atau acara yang tidak sembarangan. Acara yang mengundang sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan selama 7 hari pada tanggal 10-17 November 2022 di Bali.
Ya, hajatan besar itu adalah KTT (konferensi tingkat tinggi) G-20. G20 adalah forum kerja sama ekonomi multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan 1 uni eropa (EU). Adapun anggotanya adalah Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Cina, Turki dan Uni Eropa.
Jelas, dengan diadakannya acara ini, membuka asa tentang stabilisasi ekonomi akibat dari pandemi Covid-19. Bertemakan “Recover Together, Recover Stronger”, Indonesia sebagai tuan rumah sekaligus penyelenggara acara, ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.
Adapun topik utama yang akan dibawa oleh Indonesia dalam acara ini adalah arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi digital dan transisi energi. Namun, bukankah tiga topik di atas, tidak ada satu pun topik yang membahas persoalan-persoalan rakyat? Justru tiga topik tersebut berkaitan dengan kepentingan-kepentingan konglomerat/elit yang hanya menguntungkan beberapa pihak.
Bahkan persoalan yang dihadapi Indonesia dan juga negara-negara lain saat ini adalah tingginya kemiskinan, kerawanan/konflik sosial, mental generasi milenial, dan lain-lain. Jika acara besar seperti ini, tetapi tidak membahas tentang persoalan yang besar pula maka Indonesia nyaris seperti EO (Event Organizer) yang melayani kepentingan negara yang berpihak pada konglomerat/elit.
Berkaca pada forum internasional yang telah diselenggarakan puluhan kali, tidak membuat kondisi dunia dan masyarakatnya menjadi lebih baik, namun membuat kehidupan kita kian hari kian sulit. Kemiskinan, kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM, keterbatasan akses pendidikan, diskriminasi gender dan lainnya, masih kita rasakan dengan begitu amat jelasnya.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) yang juga sebagai Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara G20, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam konferensi pers di Media Center KTT G20 di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Badung, Bali, Sabtu (12/11/2022) mengklaim bahwa penyelenggaraan G20 di bawah kepemimpinan Indonesia sudah menghasilkan banyak kesepakatan di berbagai bidang sehingga memberikan dampak ekonomi yang sangat besar bagi Indonesia hingga mencapai miliaran dollar AS.
Nah, kalau pun diklaim mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil event besar ini, maka timbul pertanyaan. Apakah betul keuntungan itu dirasakan oleh rakyat secara luas, dan bukan hanya sesaat saja? Karena faktanya Indonesia hanyalah menjadi pasar bagi negara maju.
Mari kita lihat bersama kondisi Bali, tempat penyelenggara event besar ini. Menurut balipost.com, salah satu pengusaha yang merupakan anggota Kadin Bali mengatakan bahwa sejauh ini yang merasakan efek dari G20 adalah tempat-tempat tertentu yang ditunjuk untuk delegasi G20 yaitu lebih banyak di daerah Nusa Dua, sedang di tempat lain seperti Kuta, Legian, Seminyak atau yang lain tidak merata merasakan. Ini suara hati “penguasaha” lho, bagaimana dengan rakyat kecil?
Selain itu, melansir dari kompas.com dan nusabali.com, Bali akan memberlakukan PPKM pada tanggal 12-17 November. Hal ini berdasarkan Surat Edaran No. 35425/SEKRET/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Presidensi G20 yang diterbitkan pada Anggara Wage Sinta, Selasa (25/10/2022) dan ditandatangani oleh Gubernur Bali, Wayan Koster. Nah, bukankah ini berarti seluruh kegiatan masyarakat di Bali, mulai dari sekolah, ibadah, hingga perkantoran dibatasi dan agar dilakukan secara daring? Dan kondisi ini didasarkan bukan pada masalah kedaruratan pengendalian kesehatan publik tetapi demi kenyamanan acara G20.
Sekali lagi dipertanyakan, untuk siapa G20 ini diselenggarakan? Yang seolah-olah bak pahlawan hadir untuk memperbaiki dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Atau hanya forum yang berisikan para pimpinan negara untuk mempermudah kepentingan pemodal atau pengusaha besar dalam usaha memperkaya dirinya dengan merampas ruang-ruang kehidupan rakyat. Jika demikian adanya, tema yang tepat untuk event ini bukanlah “Recover Together, Recover Stronger” tetapi “Elite Together, Elite Stronger”? []
Oleh: Dwi R. Djohan
Aktivis Muslimah
0 Comments