TintaSiyasi.com -- Jargon dari parpol oleh parpol dan untuk parpol ternyata bukan sekadar isapan jempol semata, melainkan sebuah mekanisme yang mesti ada di dalam suksesi pemilu di sistem demokrasi. Sehingga segala hal yang bisa menghambat jalannya pemilu mesti ditiadakan atau diminimalisir keberadaannya.
Diakui atau tidak biaya pemilu yang diselenggarakan di Indonesia sangatlah mahal, oleh karena itu support dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk memastikan berjalannya sistem pemilu tersebut. Di antara upaya dilakukan adalah menaikan dana bantuan partai politik yang awalnya 1000/suara menjadi 3 kali lipat yaitu 3000/suara.
Aturan ini berlaku bukan hanya untuk tataran pusat melainkan untuk daerah kota dan Kabupaten. Akibat rencana ini telah terjadi pro dan kontra sebab ditengah krisis ekonomi seperti saat ini seharusnya yang menjadi pusat perhatian adalah evaluasi yang menyeluruh sehingga transparan dan akuntabilitas mengenai penyaluran dana parpol yang disinyalir terjadinya korupsi.
Selain itu kebijakan menaikan bantuan dana parpol menjadi kebijakan yang tidak populer, dana yang menghabiskan APBN ini seharusnya disalurkan untuk membantu perkenomian rakyat yang sudah sangat menderita akibat kenaikan BBM.
Bahkan kondisi ekeonomi di negeri ini. untuk beberapa tahun ke depan diprediksi mengalami kondisi yang "gelap" akibat efek domino dari krisis yang melanda negera-negara Eropa dan Amerika. lantas masih tegakah para penguasa dan elite politik yang nampaknya tidak pro terhadap nasib rakyat?
Apapun akan dilakukan sebab sistem demokrasi yang mahal menjadi para kapitalis memegang kendali di dalam sistem pemilu. Para kapitalis memegang peran penting bagi para parpol peserta pemilu, sebab mereka memerlukan kucuran dana yang tidak sedikit jumlahnya untuk memenangkan pemilu tersebut.
Para kapitalis tak akan menolak apabila ada dari parpol peserta pemilu yang menghampirinya, namun dengan syarat adanya timbal balik yaitu payung hukum yang bisa melancarkan maksud dan tujuan mereka. Akibatnya rakyatlah yang harus menderita akan kondisi terpuruk ini.
Oleh karena itu kita perlu adanya sebuah alternatif perubahan yang komprehensif yang bisa menyejahterakan umat sebagai pengganti dari sistem demokrasi yang jelas bermasalah dari asas sampai peraturan yang dihasilkannya.
Oleh karena itu umat harus disadarkan bahwa perjuangan untuk kembalinya sistem islam adalah perjuangan yang harus diwujudkan oleh segenap elemen umat, sekaligus sebagai alternatif terbaik untuk menggantikan sistem demokrasi yang nampak kebobrokanya.
Wallahu a'lam bishshawab. []
Oleh: Susi Mariam Mulyasari, S.Pdi
Aktivis Dakwah
0 Comments