TintaSiyasi.com -- Indonesia masuk dalam 100 negara paling miskin di dunia. Hal ini diukur dari Gross National Income (GNI) atau pendapatan nasional bruto per kapita. Mengutip World Population Review, Indonesia masuk dalam urutan ke-73 negara termiskin di dunia. Pendapatan nasional bruto RI tercatat US$3.870 per kapita pada 2020. Sementara, mengutip gfmag.com, Indonesia menjadi negara paling miskin nomor 91 di dunia pada 2022 (CNN Indonesia, 30/09/2022).
Pemeringkatan ini didasarkan pada Gross National Income atau pendapatan nasional bruto per kapita masing-masing negara. GNI sangat mirip dengan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Kedua metrik mengukur nilai dolar dari semua barang dan jasa yang diproduksi di negara tertentu, tetapi GNI juga mencakup pendapatan yang diperoleh melalui sumber internasional (seperti investasi asing atau kepemilikan real estat) (Liputan6.com, 30/09/2022).
Belum lama ini, Range Rover baru resmi meluncur di Indonesia. Kendaraan tersebut merupakan generasi kelima dan dibanderol mulai Rp 5,9 miliar dengan status off the road. Meski mahal dan baru diluncurkan, namun stok yang tersedia di Tanah Air sudah nyaris habis.
Range Rover baru masuk ke Indonesia melalui PT JLM Auto Indonesia. Kendaraan tersebut rupanya berstatus limited dan hanya tersedia 50 unit di dalam negeri hingga akhir tahun. Setidaknya, hal itu yang disampaikan Direktur Pemasaran PT JLM Auto Indonesia, Irvino Edwardly saat peluncuran produk di Jakarta Selatan (detik.com, 27/09/2022).
Kapitalisme Mematikan Rasa Moralis?
Dari sumber di atas betapa mirisnya indonesia, di tengah banyaknya rakyat yang makin sempit hidupnya, segelintir orang membeli mobil mewah yang bahkan harganya harusnya bisa membantu banyak rakyat yang kesusahan. Bahkan kapitalisme telah sukses mematikan naluri kemanusiaan orang-orang kaya. Begitu bahayanya kapitalisme hingga menghilangkan rasa moralis. Tanpa sadar semakin hari rakyat semakin nelangsa tersebab kejamnya kapitalisme. Selain itu dalam konteks Indonesia saat ini, pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan indikator PDB. Bukan indikator kesejahteraan masyarakat. Menurut Lorenzo Fioramonti, penggunaan PDB sebagai alat ukur kesejahteraan sangat berba-haya. Dia menjelaskan penggunaan PDB menghantarkan sebuah era kekayaan materi yang menumbuhkan ketimpangan, pengurasan sumberdaya alam dan naiknya keresahan sosial.3 Bahkan Richard Easterlin mengklaim bahwa setelah tingkat pendapatan tercapai, kebahagiaan yang dirasakan tidak meningkat dengan PDB.
Hal ini dapat dibuktikan melalui tingkat gini ratio Indonesia Pendapatan Indonesia hanya dikuasai oleh beberapa orang saja. Pencapaian pendapatan domestik bruto (PDB) yang tinggi selama ini ternyata masih tak mampu mewujudkan berbagai fenomena penting bagi kualitas hidup rakyat. Tak heran jika saat sebagian kalangan bangga dengan prestasi pertumbuhan PDB yang kita capai, mayoritas rakyat justru kurang merasakan ada perbaikan taraf kehidupannya. Sehingga siklus krisis ekonomi yang terus berulang itu tentu menunjukkan sistem kapitalisme sejatinya adalah sistem rusak yang amat rawan karena berbasis ekonomi non-riil. Solusinya hanya ada pada sistem Islam dengan tumpuan sektor riilnya.
Islam Solusi Cemerlang bagi Setiap Permasalahan
Bertolak belakang dari kapitalisme, Islam mampu menjaga agar naluri kemanusiaan tetap terjaga melalui berbagai kewajiban syariat yang telah ditetapkan, bahkan menjadikannya sebagai amal kebaikan. Hal ini hanya akan terwujud ketika negara menjaga umatnya terikat dengan hukum syarak dan juga menerapkan syariat secara nyata dalam kehidupan. Negara harus memastikan bahwa uang beredar di masyarakat. Tak ada sendatan yang menghambat laju ekonomi barang dan jasa. Dengan itu distribusi harta bisa dimaksimalkan. Dengan itu pula ekonomi berjalan dengan baik. Masyarakat bisa memperoleh pendapatan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Ini menjadi faktor terpenting penyebab terjadinya kemiskinan. Oleh karena itu, masalah pengaturan distribusi kekayaan ini, menjadi kunci utama penyelesaian masalah ekonomi. Sehingga tidak akan pernah terjadi yang namanya ketimpangan. Negara dapat berperan secara adil sebab yang menjadi dasar bernegara bukan yang bermodal besar yang berkuasa. Namun hukum yang sesuai syariatlah yang menjaga keseimbangan negara. Maka sudah bisa di jamin tidak akan ada lagi persoalan-persoalan sosial seperti saat ini.
Dalam Daulah Islam memandang negara adalah pihak yang berkewajiban dalam menjaga dan memastikan setiap individu masyarakat agar sejahtera. Negaralah yang harus mewujudkan semua pemenuhan kebuttuhan agar dapat dinikmati seluruh rakyat, baik Muslim maupun non-Muslim, miskin atau kaya. Seluruh biaya yang diperlukan ditanggung oleh Baitul Mal. Pendapatan yang diperoleh negara akan dikumpulkan di Baitul Mal, lalu dikelola dan distribusikan untuk keberlangsungan dan kemaslahatan masyarakat. Ini semua dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melakukan pengurusan rakyat. Negara yang mampu menjalankan hal ini ialah hanya institusi negara kuat dan berdaulat. Berdasarkan catatan sejarah, hanya intitusi khilafah yang mampu menerapkan sistem ekonomi Islam secara kaffah.
Wallahu a'lam bishshawab. []
Oleh: Darwati (Gendista Qur'ani)
Aktivis Muslimah
0 Comments