TintaSiyasi.com -- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggandeng sejumlah mitra swasta dan asing untuk memperkuat penanganan penurunan prevalensi stunting. “Kini masalah yang kita hadapi adalah ketika bangsa kita menghadapi bonus demografi, tapi di satu sisi kita punya angka stunting yang masih 24,4 persen,” kata Kepala BKKBN dalam acara penandatanganan MoU BKKBN bersama Mitra di Jakarta, Jumat.
Kerja sama tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh BKKBN bersama Tanoto Foundation, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN), Yayasan Bakti Barito, dan PT Bank Central Asia Tbk serta Amerika Serikat, melalui United States Agency for International Development (USAID).
Mengacu pada buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, stunting merupakan masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Anak yang menderita stunting akan lebih rentan terhadap penyakit dan ketika dewasa berisiko untuk mengidap penyakit degeneratif. Yaitu penyakit kronis yang mempengaruhi saraf, pembuluh darah, hingga tulang atau penyakit yang mengiringi proses penuaan.
Dampak stunting tidak hanya pada segi kesehatan tetapi juga mempengaruhi tingkat kecerdasan anak. Berdasarkan data keseluruhan balita stunting yang dikumpulkan World Health Organization (WHO), Indonesia termasuk negara tertinggi ketiga di regional Asia Tenggara, South-East Asia Regional (SEAR). Tercatat dari 23 juta balita di Indonesia 35,6 persen mengalami stunting. Itu artinya ada sekitar 7,8 juta balita menderita stunting. Padahal, WHO menetapkan batas toleransi maksimal stunting sebuah negara di angka 20 persen. Karena angka stunting di Indonesia masih di atas 20 persen, maka kemudian WHO menetapkan Indonesia sebagai negara dengan status gizi buruk.
Paradoks problem anak stunting dan kurang gizi di negara berlimpah kekayaan sumber daya pangan dan energi, ini makin menegaskan bahwa pemerintah berlepas tangan dari tanggung jawab menyejahterakan rakyat. Apalagi ditambah dengan adanya kerja sama dengan pihak asing, seharusnya pemerintah menyadari semuanya hanya akan berpotensi menjadi pintu masuk program-program asing yang bisa mengeksploitasi potensi generasi dan mengarahkan pembangunan SDM demi kepentingan asing.
Negara seharusnya menguasai dan bertanggung jawab atas layanan umum warga negaranya. Namun nyatanya pemerintah telah mengalihkan fungsi negara tersebut kepada korporasi (swasta). Tentu yang dilakukan korporasi bukan memberikan pelayanan kepada masyarakat karena yang mereka kejar hanyalah keuntungan. Walhasil, layanan umum pun dibisniskan kepada rakyat. Rakyat harus membayar mahal untuk penggunaan layanan kesehatan yang memadai bahkan terkadang rakyat dimintai biaya yang tidak sedikit.
Penerapan kapitalisme sekuler telah terbukti menghasilkan problem kemiskinan struktural di tengah masyarakat. Berbagai program penanganan stunting telah digiatkan, namun belum berhasil memberantas problem stunting secara tuntas. Lantas, bagaimanakah Islam menyelesaikan secara tuntas problem stunting di tengah pusaran kemiskinan ini? Islam secara alami mampu menciptakan kesejahteraan, termasuk menyelesaikan problem kemiskinan dan stunting.
Melalui penerapan sistem ekonomi Islam, meniscayakan pengurusan umat dilakukan secara berkualitas dan maksimal. Keimanan dan ketakwaan pemimpin bersama seluruh jajarannya ketika sistem ekonomi diterapkan akan menjadikan mereka sungguh-sungguh mengurusi rakyatnya dengan penuh tanggung jawab, karena menyadari kepemimpinan mereka akan dimintai pertanggungjawaban Allah SWT di akhirat kelak.
Wallahu a'lam bishshawab. []
Oleh: Nanis Nursyifa
Sahabat TintaSiyasi
.jpg)
0 Comments