TintaSiyasi.com -- Beberapa pekan terakhir publik dihebohkan dengan beredarnya hacker Bjorka yang terang-terangan membongkar berupa data- data pribadi para pejabat. Pemerintah beserta jajarannya sampai membentuk tim khusus untuk memburu hacker bjorka agar segera tertangkap.
Hacker Bjorka kini dianggap pahlawan oleh masyarakat karena mampu membongkar data para pejabat. Hacker Bjorka disebut-sebut sebagai “Robinhood” digital abad ini, alias pencuri data yang menjadi “penolong” rakyat. Walaupun pada akhirnya data rakyat juga dicuri, tetapi publik merasa puas karena beberapa data pejabat terkuak.
Di tengah keputusasaan rakyat, hadirlah Bjorka yang mengungkap data-data pejabat. Publik lebih percaya pada data yang dibongkar Bjorka karena dianggap lebih valid daripada pernyataan Menkominfo. Namun, ada juga sebagian masyarakat berasumsi bahwa Bjorka hanyalah alat untuk menutupi berbagai kasus.
Setelah pemerintah mengesahkan UU PDP (Undang-undang Perlindungan Data Pribadi) pada Selasa (20/9) lewat rapat paripurna di DPR RI dan naiknya anggaran BSSN (Badan Siber Sandi Negara), Bjorka pun meredup dan sepi pemberitaan. Hal tersebut membuat pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi sempat bergurau. "Thanks to Bjorka, sehingga RUU PDP jadi disahkan segera," demikian tulis Ismail di akun twitternya.
Di sisi lain, anggaran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk 2023 naik sekitar Rp70 miliar menjadi Rp624,37 miliar. Persetujuan rancangan anggaran itu terjadi dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan BSSN dan Badan Keamanan Laut (Bakamla), di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/9).
Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha dalam sebuah wawancara dengan CNBC Indonesia memaparkan bahwa masalah masifnya kebocoran data ini utamanya disebabkan oleh kurangnya anggaran. Ia menyebutkan bahwa anggaran yang diterima Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tahun ini yang hanya sebesar Rp500 miliar menghambat kinerja BSSN untuk mengamankan data masyarakat.
Dalam hal ini jelas membuka buruknya topeng kapitalisme, untuk mengamankan hacker Bjorka CS harus merujuk kepada kenaikan anggaran yang begitu fantastis. Dalam kapitalisme selalu memandang segala sesuatunya dengan untung dan ruginya. Padahal jelas menjaga data pribadi rakyat adalah sepenuhnya tugas negara.
Hanya saja, memang berharap negara berperan banyak dalam kapitalisme seperti jauh panggang dari api. Sistem yang rusak dan merusak ini hanya menjadikan negara berada dalam posisi fasilitator dan regulator saja. Negara tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Terbukti, banyak masalah di masyarakat yang terus terulang.
Negara terkesan setengah hati. Seperti dilansir dalam kompas.com, Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Dave Laksono menyinggung pesan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kepada hacker (peretas) agar tidak melakukan penyerangan siber lagi di Indonesia. Dave mengatakan, hacker tidak akan berhenti beraksi hanya dengan diminta untuk setop. Menurut Dave, harus ada otoritas yang jelas mengenai tanggung jawab keamanan data. Inilah bukti negara pun setengah hati dengan memberikan tanggapan yang tidak bijak terhadap masalah yang terjadi.
Ditambah, kita hidup dalam kapitalisme. Dalam sistem ini, nilai materi adalah hal yang utama. Kapitalisme mengajarkan untuk menghalalkan segala cara agar bisa meraih keuntungan sebesar-besarnya, termasuk menjual data pribadi seseorang. Di sinilah marak para hacker yang siap untuk bertransaksi dalam laman-laman gelap untuk menjebol sistem keamanan. Tapi, meskipun sudah jelas ada hacker, bukankah negara seharusnya menambah sistem keamanan yang ada? Bukan justru merasa aman dan mengeluarkan pernyataan yang jauh dari kebijaksanaan.
Dalam hal ini, tidak ada jalan lain selain diterapkan sistem Islam. Sebab semua kekacauan yang terjadi sekarang ini karena diterapkannya sistem kufur. Sistem Islam adalah obat yang paling mujarab dalam mengatasi berbagai problematika kehidupan.
Wallahu a'lam bishshawab. []
Oleh: Wakini
Aktivis Muslimah
0 Comments