TintaSiyasi.com -- Ini September kelabu. Pasalnya di awal bulan September masyarakat mendapatkan kado kenaikan harga BBM Pertalite dan solar subsidi per 3 September 2022. Harga pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter. Harga solar juga naik dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter. Pertamax naik juga dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter. Tentu kabar tersebut menuai pro dan kontra. Sebagian besar masyarakat merasa resah. Bagaimana tidak? Selama ini rakyat sudah hidup susah. Kenaikan BBM hanya menambah beban. Otomatis harga-harga kebutuhan sehari-hari terutama yang pokok juga ikut naik. Jika harga naik, maka daya beli masyarakatpun akan turun. Jumlah rakyat yang miskin pasti akan bertambah.
Kenapa harga BBM harus naik? Bukankah harga BBM dunia sedang turun? Saat ini BBM dunia berada di bawah level US$ 100 per barel atau sekitar US$ 90 per barel. Negara kita juga penghasil minyak bumi. Lagi-lagi pemerintah mengeluarkan alasan bahwa subsidi BBM tidak tepat sasaran. Sehingga subsidi akan dicabut dan dialihkan agar tepat sasaran. Realitanya, dana dari kenaikan BBM jauh lebih besar daripada dana bansos yang akan dibagikan. Jika masalahnya tidak tepat sasaran harusnya pemerintah menertibkannya bukan mencabut subsidinya. Berarti ada aparat negara yang tidak amanah dalam membagikan subsidi BBM. Harusnya aparat semacam itu diberikan sanksi berat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim bahwa sekalipun harga ICP (Indonesia Crude Price/harga rata-rata minyak mentah Indonesia) turun ke US$ 90 maka subsidi tetap akan melonjak yakni kisaran US$ 97-98,9 atau dari Rp502 triliun sampai Rp653 triliun. Lantas jika pemerintah menarik subsidi BBM maka beban pemerintah menurun? Tentu tidak! Sebab jumlah rakyat yang miskin akan ikut melonjak dan itu pasti mempengaruhi lonjakan jumlah bansos yang akan dikocorkan negara.
Rakyat harus lebih cerdas dalam memikirkan urusan politik. Politik tidak melulu mengurus kursi kekuasaan. Akan tetapi politik menyangkut segala hal yang terkait dengan urusan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan pokok, keamanan, termasuk semua infrastruktur kota maupun desa. Kenapa rakyat harus cerdas? Tentu agar rakyat tidak mudah ditipu, diiming-iming janji palsu, dan dialihkan perhatiannya ke persoalan lainnya. Sehingga mau tidak mau rakyat harus melek politik sebab hal ini menyangkut hajat hidupnya.
Kezaliman penguasa kapitalis semakin tampak jelas. Pencabutan subsidi BBM hanyalah upaya untuk melepaskan tanggungjawab negara terhadap kesejahteraan rakyat. Di sisi lain negara justru sangat bersemangat untuk meliberalisasikan sektor migas menjadi kepemilikan asing. Padahal sektor migas termasuk kepemilikan umum yang wajib dikelola oleh negara. Negara tidak berhak mengambil keuntungan satu rupiahpun demi kepentingannya. Semua hasilnya wajib diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Tanpa memandang ia kaya atau miskin, tua atau muda, laki-laki atau perempuan, muslim maupun non muslim. Semua berhak menikmatinya dengan cuma-cuma atau dengan harga yang murah (hanya untuk mengganti biaya operasionalnya saja). Sebab itu adalah milik umum. Wallahualm bissawab.
Oleh: Meilani Sapta Putri
Aktivis Muslimah
0 Comments