Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggalang kerja sama dengan Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) untuk upaya pencegahan stunting. Kerja sama itu diwujudkan dengan kegiatan bertajuk "Gerakan Makan Telur Bersama" yang diadakan di Lapangan Desa Kebumen, Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Ahad (25/9/2022).
Sebanyak 15.077 butir telur yang diperoleh dari peternak di Kabupaten Kendal telah disiapkan untuk dimakan bersama dalam kegiatan yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten Kendal dan Koperasi Unggas Sejahtera Kendal.
Menurut Dokter Hasto, ibu hamil harus mengonsumsi telur karena kandungan proteinnya cukup tinggi sehingga menjadi salah satu upaya peningkatan gizi untuk mencegah melahirkan bayi stunting.
Kepala Badan Pangan Nasional (NFA), Arief Prasetyo Adi, ST, MT mengatakan gerakan makan telur bersama dilakukan karena telur merupakan salah satu sumber protein yang mudah dan terjangkau oleh masyarakat, sehari harus bisa mengkonsumsi sebutir telur.
Pada kesempatan ini sekaligus juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara BKKBN dan Badan Pangan Nasional/NFA, untuk percepatan penurunan stunting. (Republika.co.id, 25/09/2022)
Selain itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggandeng sejumlah mitra swasta dan asing untuk memperkuat penanganan penurunan prevalensi stunting. Kerja sama tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh BKKBN bersama Tanoto Foundation, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN), Yayasan Bakti Barito, dan PT Bank Central Asia Tbk serta Amerika Serikat, melalui United States Agency for International Development (USAID). (Berita.yahoo.com, 23/09/2022)
Mengapa problem stunting bisa terjadi? Padahal Indonesia adalah negeri yang subur, melimpah sumber daya alam nya dari daratan sampai lautan. Pantaskah? Mampukan Gerakan makan telur bersama dapat meningkatkan gizi anak dan ibu hamil? Lantas, mampukan kerjasama dengan asing menjadi solusi dalam problem stunting ini?
Jika kita telusuri lebih mendalam tentu ada tata kelola yang salah dari aspek ekonomi sehingga stunting bisa terjadi. selain aspek ekonomi, aspek politik juga perlu kita perhatikan sehingga menghantarkan pada tingginya kasus stunting. Indonesia, menganut sistem ekonomi kapitalisme dan sistem politik demokrasi. Sistem inilah yang menciptakan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang jauh antara yang kaya dan yang miskin. Akhirnya berpengaruh pada ketersediaan bahan makanan yang bergizi. kapitalisme menjadikan hukum rimba berlaku ditengah masyarakat kita. Siapa yang kuat akan mampu bertahan dan menguasai. Sedangkan yang lemah akan terpinggirkan. Jika seseorang miskin, tentu tidak akan mampu membeli bahan makanan bergizi baik untuk dirinya dan keluarganya. Sedangkan seseorang yang kaya pastinya sangat memperhatikan terpenuhinya kebutuhan gizi serta kesehatan bagi dirinya dan keluarganya. Negara pun berlepas tangan dari kondisi kesenjangan ini. didalam sistem politik demokrasi, negara tidak bertanggungjawab dan tidak hadir sebagai pelindung bagi rakyat.
Maka, mustahil problem stunting ini bisa teratasi selama negara kita masih menerapkan sistem ekonomi kapitalisme. Ditambah lagi kerjasama dengan swasta dan asing hanya menegaskan berlepas tangannya pemerintah dari tanggungjawab mensejahterakan rakyat. Kerjasama dengan asing juga berpotensi menjadi pintu masuk program-program asing yang bisa mengeksploitasi potensi generasi dan mengarahkan pembangunan SDM sesuai kepentingan asing.
Kondisi yang sangat berbeda akan kita dapati didalam islam yang diterapkan dalam sistem khilafah Islamiyah. Khilafah mampu mensejahterakan rakyatnya tidak dipandang miskin atau kaya. Maka, problem stunting tidak akan terjadi pada balita, anak-anak ataupun ibu hamil. Khilafah akan benar-benar memperhatikan kualitas generasi. Karena problem stunting tentunya berpengaruh besar pada kesehatan dan kualitas generasi dimasa depan.
Khilafah akan benar-benar memperhatikan terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan setiap individu rakyatnya. Sebab, di dalam Islam khalifah atau kepala negara diamanahi sebagai penangungjawab rakyatnya. khalifah juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di yaumil akhir nantinya.
Selain itu, sistem khilafah yang diterapkan juga akan mendorong setiap laki-laki sebagai kepala rumahtangga bertanggungjawab atas terpenuhinya kebutuhan nafkah keluarganya. Bagi para janda dan anak-anak yatim, akan dicari para wali yang mereka mampu menangungjawabi kebutuhan nafkah nya. Bagi individu yang tidak mampu bekerja karena keterbatasan fisik dan kelemahan nya, serta tidak ada para wali mereka yang mampu menanggungnya. Maka kewajiban memenuhi nafkah mereka akan beralih pada negara.
Di dalam Islam juga didorong bagi setiap muslim untuk menunaikan zakat, berinfak dan bersedekah demi membantu saudara mereka yang tidak mampu. Seperti itulah cara Islam dalam memenuhi kebutuhan dasar setiap individu agar terpenuhi.
Khilafah, melalui penerapan Islam secara kaffah akan benar-benar memperhatikan kondisi rakyatnya agar tidak ada yang kelaparan, kekurangan gizi hingga mati karena kelaparan.
Wallahua’lam Bissawwab
Oleh: Pipit Ayu
Aktivis Muslimah
0 Comments