TintaSiyasi.com -- Imbas kenaikan BBM sangat merata. Tidak hanya yang memiliki kendaraan yang merasakan cekikan akibat kenaikan BBM, para pengguna transportasi umum seperti angkot pun ikut kecipratan imbasnya. Angkot adalah salah satu transportasi umum dengan tarif yang masih murah khususnya di daerah Kota Bogor. Namun, semenjak BBM resmi dinaikkan, Wali Kota Bogor, Bima Arya, pun ikut menaikkan tarif angkot, dengan tarif untuk dewasa yang semula Rp. 4.000 menjadi Rp. 5.000 dan anak sekolah yang semula Rp. 3.000 menjadi Rp. 4.000 (detik.com, 5/9/2022).
Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Begitulah peribahasa yang cocok untuk menggambarkan keadaan rakyat yang sebagian baru saja bangkit ekonominya setelah dilanda pandemi. Apalagi dengan kenaikan BBM yang terkesan mendadak ini. Bagaimana tidak? Pasalnya, sebelum resmi dinaikkan, pemerintah sudah mengumumkan bahwa tidak akan ada kenaikan BBM. Tapi ternyata, pengumuman itu hanya untuk meminimalisir keresahan rakyat. Pada akhirnya, tetap dinaikkan dan diumumkan saat rakyat sedang lengah. Lalu bagaimana mungkin banyak yang tidak kecewa dengan kebijakan ini?
Kenaikan BBM ini kelak akan berimbas pada kebutuhan pokok yang lain. Contohnya seperti, distribusi kebutuhan pangan yang cukup jauh dan memerlukan bahan bakar yang tidak sedikit, tentu penjual pun akan mempertimbangkan ongkos kirim dan akhirnya ketika dijual ke konsumen harga sudah tinggi. Karena kalaupun mau dijual dengan harga murah, maka penjual pun akan rugi. Beban hidup rakyat kini sangatlah berat. Baru saja rakyat bisa bangkit dari keterpurukan selama dua tahun pandemi, kini harus dihadapkan dengan harga kebutuhan hidup yang semakin mahal. Kini rakyat dibayang-bayangi oleh kemiskinan yang makin meningkat.
Adapun alasan BBM bersubsidi dinaikkan adalah agar dana bantuan bisa dialihkan tepat sasaran. Konon, ternyata subsidi BBM selama ini hanya dinikmati oleh kalangan orang-orang yang mampu, yang memiliki mobil pribadi. Padahal, mau dinikmati oleh kalangan yang mampu atau yang kurang mampi, subsidi BBM adalah hak rakyat. Karena BBM sudah termasuk ke dalam kebutuhan pokok rakyat terlebih yang selama ini menggunakan kendaraan untuk pergi bekerja atau sebagai mata pencaharian, ojek online misalnya, yang harus dipenuhi oleh negara. Terkait BLT, itu adalah kewajiban pemerintah untuk menjamin kebutuhan rakyat tanpa mengorbankan rakyat yang lain. Tidak ada bedanya, penerima bantuan pun akan tetap merasa tercekik dengan kenaikan BBM ini.
Karena kenaikan BBM ini, akhirnya rakyat dan mahasiswa banyak yang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPR. Namun sayang, suara mereka tidak didengar. Bahkan konon, para anggota DPR sibuk merayakan ulang tahun ketua DPR. Miris, perayaan ulang tahun lebih penting daripada aspirasi rakyat. Begitulah jika kita hidup dalam sistem demokrasi, di mana orang-orang yang duduk di kursi kekuasaan bukanlah orang-orang yang ingin mengabdikan hidupnya untuk mengurusi umat, tapi hanya untuk memperkaya diri mereka sendiri.
Beginilah jika sistem buatan manusia dipakai untuk mengatur negara, banyak kekacauan yang terjadi. Rakyat sering ditumbalkan demi kepentingan pribadi. Kesenjangan sosial makin terlihat, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Sangat berbeda jika sistem dari Allah yang dipakai. Dalam sistem Islam, kebutuhan rakyat adalah tanggung jawab negara. Subsidi BBM adalah hak semua kalangan. Karena dalam Islam, minyak adalah milik bersama dan negara hanya mengelola, bukan dijadikan alat bisnis. Hasil pengelolaan minyak pun untuk rakyat. Dengan begitu, tidak ada lagi bantuan subsidi yang dialihkan karena rakyat sudah terpenuhi kebutuhannya. Tidak ada lagi adil sama rata. Yang ada adalah adil sesuai dengan porsinya. []
Oleh: Irma Ruli Hasanah
Sahabat TintaSiyasi
0 Comments