Terbaru

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

BLT Tidak Mampu Meredam Beban Rakyat Miskin


TintaSiyasi.com -- Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi resmi dinyatakan naik oleh pemerintah pada hari Sabtu (03/09/2022). Alasan menaikkan BBM untuk mengurangi beban APBN. “Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis bbm yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian,” ujar Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers, sabtu (3/9/2022) (Kompas.com, 04/09/2022).

Jokowi mengatakan, pengalihan subsidi BBM tersebut sebagian akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Ia menyebut selama ini lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati masyarakat mampu yakni pemilik mobil pribadi. Sejumlah bantuan telah disiapkan untuk masyarakat yakni bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan kepada keluarga kurang mampu sebesar Rp 150.000 selama 4 bulan, bantuan untuk pekerja bergaji di bawah Rp 3,5 juta, dan bantuan yang akan diberikan kepada ojek online maupun angkutan umum (Kompas.com, 04/09/2022).

Pertanyaannya, penduduk di Indonesia lebih banyak jumlah individu kategori kaya (mampu) atau kategori menengah hingga miskin? Jelas, sebagian besar kalangan menengah ke bawah, maka alasan agar subsidi BBM tepat sasaran hanya mengada. Toh jika BBM dinaikkan si kaya tetap mampu membeli BBM lalu apa kabar rakyat menengah ke bawah? Makin menjerit tentunya.

BLT yang diberikan rezim tak akan mampu meredam beban rakyat miskin yang makin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itupun tidak semua rakyat miskin dan rentan miskin yang mendapatkan BLT. Jika BLT bukan solusi, untuk apa BLT diberikan? Menurut Rizal Ramli, eks Menteri Koordinator bidang Perekonomian, menilai langkah pemerintah itu hanya bagian dari kepentingan pencitraan. Program BLT BBM subsidi ini hanya menguntungkan Presiden Jokowi serta para pejabat di sekitarnya untuk menaikan popularitas jelang Pemilu mendatang (tribunnews.com, 14/09/2022).

Alasan klasik yang menjadi senjata rezim agar mendapat pemakluman, hanya menunjukkan kegagalan dalam mensejahterakan rakyat. Lahirnya kesenjangan ekonomi antara si miskin dan si kaya buah dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme saat ini. Selain itu, bukankah tugas negara harusnya menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan rakyat baik kaya maupun miskin. Di antaranya jaminan mengakses kebutuhan BBM dengan harga murah menjadi hak seluruh rakyat. Sayangnya rezim dan kapitalisme mustahil memandang demikian. Lantas, bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat? 

Islam sebagai agama dan ideologi yang dibawa oleh Rasulullah SAW memiliki seperangkat ide dan metode yang mampu memecahkan seluruh problematika manusia. Seorang pemimpin (khalifah) dipilih untuk melayani seluruh urusan rakyat dan menjamin terpenuhi seluruh kebutuhan dasar rakyat mulai dari sandang, pangan, papan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Sumber daya energi yang jumlahnya melimpah ruah adalah harta milik rakyat. Negara berkewajiban untuk mengelola kemudian hasil kelola dikembalikan kepada rakyat dengan mendistribusikan BBM secara merata atas harga murah. Haram hukumnya untuk diprivatisasi oleh swasta atau asing lalu menjualnya kepada rakyat untuk memperoleh keuntungan.

Dari sinilah betapa pentingnya penerapan Islam dalam masyarakat dan Negara yang akan mengakhiri kezaliman dan berbagai kesulitan hidup. Kaum Muslim tidak pantas untuk sekadar berdiam diri dengan berlindung di balik kata sabar atas kebijakan zalim rezim. Sejatinya tidak akan mengantarkan perubahan nasib jika umat tidak melakukan upaya perubahan dengan panduan Islam sebagai pelita. Sudah saatnya lah, Islam berperan dalam memimpin seluruh kehidupan manusia menggantikan sistem rusak dan merusak kapitalisme.

Wallahu a’lam bishshawab. []


Oleh: Putri Dwi Kasih Anggraini
Sahabat TintaSiyasi
Baca Juga

Post a Comment

0 Comments