TintaSiyasi.com -- Presiden Joko Widodo menganggap bahwa pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi BBM ada yang tidak tepat sasaran. Mengingat jumlah BLT yang disebar sangat banyak yaitu untuk 20,65 juta warga Indonesia (Live: Berita Satu, News On The Spot : 05/09/2022).
Beliau juga berbicara terkait angka subsidi untuk energi yang makin meningkat sehingga APBN terbebani dengan subsidi untuk bahan bakar yang angkanya dinilai sudah terlalu besar.
Tujuan APBN secara umum adalah untuk memelihara stabilitas ekonomi, mencegah terjadinya anggaran defisit, serta sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam rangka pelaksanaan kegiatan kenegaraan yang diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Idealnya APBN disusun secara seimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Namun, yang terjadi saat ini pengeluaran negara lebih besar daripada penerimaan atau disebut dengan defisit.
Mengurus negara memang bukan pekerjaan mudah. Namun, menganggap hak rakyat untuk mendapatkan subsidi sebagai beban adalah keterlaluan. Negara yang memandang rakyat sebagai beban hakikatnya adalah negara kapitalis. Doktrin ideologi kapitalisme mengajarkan bahwa negara menyerahkan kegiatan ekonomi sepenuhnya pada mekanisme pasar. Minim campur tangan negara. Warga yang hidup dalam ideologi kapitalisme harus menjalani skema survival of the fittest.
Penerapan kapitalisme ini menyebabkan pengelolaan SDA dengan mudah dimiliki oleh pihak asing. Di bidang tambang dan pengelolaan blok migas, Amerika Serikat merupakan salah satu pemain utama di Indonesia. China sangat aktif mencari sumber energi nonmigas dari negara lain, termasuk Indonesia. Salah satu investasi besar mereka di Tanah Air adalah bidang batu bara. Selain itu, SDA seperti nikel dan bauksit juga diincar perusahaan-perusahaan China.
British Petroleum (BP) perusahaan asal Inggris adalah operator lama sektor migas di Indonesia. Mengelola blok gas Tangguh di Papua lewat anak perusahaan BP Berau, investasi terbaru di blok tersebut mencapai USD 12,1 miliar. Perusahaan migas asal Prancis yang bernama Total, sudah bermitra cukup lama dengan pemerintah Indonesia. Total E&P Indonesie mengelola blok migas Mahakam, Kalimantan Timur. Total bekerja sama dengan Inpex Corp dalam mengelola blok Mahakam. Kanada melalui Canadian International Development Agency (CIDA) juga mengembangkan 12 proyek di Sulawesi saja, semuanya berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam.
Hal ini membuktikan bahwa kekayaan alam Indonesia yang melimpah ternyata tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyatnya. Dampak yang paling berbahaya adalah ketika asing tidak hanya mengendalikan ekonomi tetapi mereka akan mengendalikan semuanya. Sehingga siapa pun yang akan berkuasa di negeri ini akan bergantung kepada asing karena asinglah yang mempunyai modal dan mereka yang akan menguasai lahan. Mereka akan mengendalikan rezim yang berkuasa serta mengendalikan regulasi sampai pada kebijakan-kebijakan di tingkat mikro.
Di samping itu sumber utama pendapatan negara adalah dari pemungutan pajak. Pajak menjadi sumber penerimaan negara yang menyumbang paling besar, lebih dari 80 persen dari total pendapatan negara. Padahal, pajak adalah suatu kebijakan yang tidak dicontohkan Nabi SAW dan para sahabatnya.
Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil" (TQS An-Nisaa ayat 29).
Juga sabda Nabi Muhammad SAW: "Tidak masuk surga para penarik pajak" (HR. Abu Dawud dan Ahmad).
Cara pandang rakyat sebagai beban dan negara boleh mengurangi hak-hak rakyat adalah kezaliman. Dalam Islam SDA merupakan bagian dari kepemilikan umum. Seluruh kepemilikan umum harus diatur dan dikelola oleh negara dan hasilnya akan diserahkan ke Baitulmal untuk disalurkan dengan adil ke seluruh lapisan masyarakat. Kepemilikan umum ini haram hukumnya dikelola oleh pribadi, swasta, apalagi asing yang menyebabkan rakyat hanya mendapatkan keuntungan sedikit dan harus membayar mahal untuk mendapatkan semua itu.
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Kaum Muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, rumput, dan api” (HR Ibnu Majah). Kemudian, Rasulllah SAW juga bersabda: “Tiga hal yang tak boleh dimonopoli: air, rumput dan api“ (HR Ibnu Majah).
Jika seluruh SDA di Indonesia dikelola dengan baik oleh negara dan para penguasanya memiliki kesadaran untuk terikat dengan hukum syarak, maka tidak akan ada pihak-pihak yang memanipulasi rakyat demi kepentingan pribadi. Seluruh hasil dari pengelolaan SDA akan mampu menjamin kebutuhan pokok rakyat sehingga tidak akan ada lagi rakyat yang kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Namun hal tersebut akan sulit diterapkan jika kapitalisme masih dijadikan sebagai ideologi. Penerapan pengelolaan SDA oleh negara ini baru bisa dilaksanakan dalam naungan khilafah dengan menjadikan hukum Islam satu-satunya acuan dalam berpikir dan bersikap. []
Oleh: Marissa Oktavioni
Aktivis Muslimah
0 Comments