TintaSiyasi.com -- Harapan kesejahteraan masyarakat Indonesia kian suram. Setelah berbagai kenaikan harga bahan pokok yang tidak kunjung turun, kini justru harga BBM (Bahan Bakar Minyak) naik.
Seperti kita ketahui beberapa pekan sebelumnya isu kenaikan harga BBM sudah menjadi perbincangan masyarakat meski saat itu pemerintah mengumumkan harga BBM tidak akan naik. Tetapi faktanya hanya selisih beberapa hari saja, pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM tersebut pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.
Adapun ketiga jenis BBM yang mengalami kenaikan harga adalah Pertalite, Solar subsidi hingga Pertamax. Rincian kenaikannya sebagai berikut, Pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Kemudian, solar subsidi naik dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Sementara Pertamax mengalami kenaikan dari yang sebelumnya Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter, namun di beberapa provinsi luar Jawa ada yang harganya Rp 14.850 dan Rp 15.200.
Dilansir dari Merdeka.com, Presiden Joko Widodo menyatakan bila pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi BBM ada yang tidak tepat sasaran. Mengingat jumlah BLT yang disebar sangat banyak, untuk 20,65 juta warga Indonesia. Jadi kepala negara meyakini bila ada beberapa BLT yang tidak sampai target, sebab jumlah BLT yang dibagikan sangat banyak. Jadi pemerintah memberikan solusi mengalihkan subsidi BBM tersebut berupa uang tunai yang dinilai akan lebih tepat sasaran.
Namun menurut pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radi menilai kenaikan harga BBM bersubsidi Pertalite dan Solar justru akan mendongkrak inflasi dan menganggap opsi tersebut bukanlah pilihan yang tepat dan Fahmy menyarankan agar pemerintah fokus pada pembatasan BBM bersubsidi, yang sekitar 70% tidak tepat sasaran.
Dan kalau kita perhatikan bukankah selama ini terkait penyaluran bantuan di semua bidang mengalami carut-marut dan tidak tepat sasaran menjadi problem utama. Jadi tentu pemerintah harus memperhatikan akar masalah ini.
Mengumbar narasi BBM bersubsidi sering dimanfaatkan orang kaya, sehingga layak untuk membuat kebijakan kenaikan harga adalah tidak pas. Parahnya justru menambah masalah keruwetan, baik efek domino dari kenaikan harga BBM dan bantuan BLT yang juga tidak tepat sasaran. Harusnya konsisten dengan ucapannya, jika memang subsidi BBM tidak tepat sasaran maka jangan solusikan dengan BLT yang justru sama tidak tepat sasaran bahkan rawan dikorupsi.
Di samping itu dalih pemerintah mengalihkan subsidi agar lebih tepat sasaran ini tentu juga tidak dapat diterima oleh masyarakat karena faktanya, jumlah dana yang diperoleh dari kenaikan harga BBM jauh lebih besar dari bansos yang direncanakan akan dibagi. Karena kenaikan harga BBM akan menghasilkan tambahan dana yang seandainya dibagi ke rakyat miskin akan mendapat 1,5 juta rupiah per bulan untuk setiap orang.
Namun faktanya bansos yang diberikan tidak sebesar itu. Jadi kita bisa menilai bahwa pengalihan subsidi BBM ini hanya tipu-tipu rezim kapitalis yang memang saat ini secara nyata dengan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya semakin menunjukkan keengganan untuk mengurusi rakyatnya. Dan pengalihan subsidi ini hanyalah bentuk pengalihan tanggung jawab kesejahteraan rakyat dan melakukan liberalisasi sempurna terhadap sektor migas (minyak dan gas).
Rakyat harus segera menyadari hal itu, sehingga mereka memahami bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat penguasa saat ini justru semakin menjauhkan tanggung jawab penguasa terhadap rakyatnya karena secara nyata justru membuat rakyatnya semakin menderita.
Tetapi begitulah watak dari liberalisme yang merupakan turunan dari sistem kapitalisme. Hubungan rakyat dengan penguasa seperti penjual dan pembeli, penguasa bukan lagi sebagai periayah rakyat. Jadi hitungan untung rugi bagi penguasa akan menjadi pertimbangan utama dalam membuat kebijakan.
Hal ini sangat berbeda dengan sistem Islam. Di dalam Islam penguasa adalah periayah rakyatnya. Jadi penguasa tidak akan membiarkan rakyatnya mengalami berbagai himpitan kehidupan dan harus menjamin kesejahteraan.
Jadi negara akan berusaha memenuhi kebutuhan pokok umat seperti halnya BBM yang merupakan kebutuhan pokok yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi negara akan menggratiskan terhadap rakyatnya kalaupun harus menjual maka akan dijual dengan harga yang murah sehingga tidak memberatkan rakyat.
Karena BBM merupakan kebutuhan vital bagi rakyat maka negara juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengelola sumber daya alam yang mengandung minyak dan gas bumi dan tidak akan pernah menyerahkan pengelolaannya kepada swasta baik asing maupun aseng.
Dengan memahami bahwa BBM merupakan kebutuhan vital bagi rakyat dan penguasa berusaha mengelola SDA yang terkandung di dalamnya minyak dan gas maka sangat dimungkinkan untuk penguasa memberikan BBM secara gratis kepada rakyatnya.
Tapi semua itu hanya akan bisa terwujud ketika kita menerapkan Islam sebagai aturan kehidupan dan tidak mungkin kebijakan tersebut diterapkan oleh rezim saat ini. Jadi sudah saatnya bagi kita untuk bangkit dari segala permasalahan kehidupan yang mendera saat ini dengan mencampakkan aturan yang ada saat ini dan menggantinya dengan aturan Islam.
Wallahu a'lam. []
Oleh: Zulia Adi K, S.E.
Sahabat TintaSiyasi
0 Comments