Virus KKN Sudah Masuk ke Jantung Institusi KPK

TintaSiyasi.com -- Menanggapi dugaan gratifikasi MotoGP Mandalika oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli, Direktur Pamong Institute Wahyudi al-Maroky mengatakan bahwa virus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sudah masuk ke jantung institusi KPK.

"Virus KKN sudah masuk ke jantung pemberantasan KKN itu sendiri yakni institusi KPK," ujar Wahyudi kepada TintaSiyasi.com, Rabu (13/07/2022).

"Kasus tersebut menunjukkan kepada kita bahwa praktik KKN di masa pemerintahan rezim Jokowi ini masih begitu marak," lanjut Wahyudi.

Ia menilai, kasus itu adalah indikasi begitu rendahnya komitmen Jokowi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government). Jika komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih itu kuat, semestinya pemerintahan rezim Jokowi akan serius untuk memberantas KKN.

"Di antara keseriusannya bisa ditunjukkan dengan serius membersihkan institusi penegak hukum dari praktik KKN. Termasuk memberikan teladan dengan membersihkan orang-orang dekatnya, kerabat dekat, serta keluarganya dari praktik KKN," tegasnya.

Gratifikasi

Wahyudi al-Maroky menyampaikan beberapa poin yang menjadi penyebab seringnya terjadi kasus gratifikasi oleh pejabat. “Pertama, moral individu pejabat. Banyak pejabat yang moralnya begitu rendah, sehingga mudah tergoda gratifikasi dan melakukan praktik KKN. Mereka mengaku sangat Pancasilais, namun yang dipraktikkannya justru kapitalis dan komunis,” lugasnya.

Kedua, minimnya keteladanan pemimpin. Pemerintahan yang baik (good government) akan bisa terwujud jika pemimpinnya memberikan teladan yang baik. “Begitu juga pemerintahan yang bersih (clean government) bisa terwujud jika pemimpinnya memberikan teladan yang bersih dalam praktik pemerintahan,” jelasnya.

"Praktik politik dinasti membuka pintu lebar bagi KKN, sehingga jika anak maupun kerabat dekat ikut menjabat, maka akan sulit bagi seorang pemimpin untuk memberikan teladan yang baik dalam praktik pemerintahan. Apalagi jika pemimpin itu meraih jabatannya dengan dukungan dari para oligarki," kata Wahyudi.

Ketiga, budaya dan sistem politik yang memberikan ruang (atmosfir kondusif) bagi praktik KKN. Sistem demokrasi yang super mahal menjadikan setiap pejabat yang hendak meraih kursi jabatannya harus terlibat dukung mendukung dalam pesta demokrasi.

"Akibatnya siapa pun yang meraih kursi jabatannya melalui pesta demokrasi yang mahal itu akan berhutang budi pada para pendukungnya," ungkap Wahyudi.

"Dalam rangka balas budi itulah tumbuh suburnya praktik KKN. Penegakan hukum pun jadi mandul jika berhadapan dengan para pendukungnya. Akibatnya hukum hanya tajam kepada lawan politiknya," terangnya.

Ia mengatakan, solusinya harus ada perubahan yang serius dalam sistem dan budaya politik. "Oleh karenanya harus mencari sistem politik yang murah dan penuh barakah. Tak perlu malu untuk belajar pada sistem politik Islam," tandasnya.[] Munamah

Baca Juga