TintaSiyasi.com -- Direktur Reskrimum Polda Papua Komisaris Besar Faizal Rahmadani di Jayapura, Sabtu 16 Juli 2022, membenarkan adanya insiden penyerangan terhadap warga sipil hingga mengakibatkan 10 orang alami luka tembak, sembilan orang di antaranya meninggal. Dirkrimum Polda Papua menyatakan pelakunya adalah kelompok KKB pimpinan Egianus Kogoya.
Teror yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terus berulang terjadi di Papua.
Konflik yang terjadi di Papua seakan tidak pernah reda. Banyak tindak kekerasan yang terpantik dan menjadikan konflik yang menelan korban jiwa baik dari TNI dan rakyat sipil.
Berdasarkan riset yang dilakukan LIPI tahun 2009, ada 4 persoalan yang menjadi akar masalah konflik Papua.
Pertama, terkait status sejarah dan politik integrasi Papua dengan PPR (Penentuan Pendapat Rakyat) yang ini menjadi titik masuk untuk menjadikan pembenaran terhadap apa yang dilakukan hari ini.
Kedua, kekerasan dan pelanggaran HAM sejak 1965 yang nyaris nol keadilan.
Ketiga, terkait dengan diskriminasi dan marginalisasi orang Papua di tanahnya sendiri.
Keempat, kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan dan ekonomi rakyat. Ketidakadilan inilah yang melahirkan separatisme, eksploitasi, rasisme dan keterlibatan Asing yang tidak bisa dipisahkan.
Faktor lainnya yang menjadikan konflik berkepanjangan adalah, pemerintah tidak pernah mampu melepaskan cengkeraman dominasi kekuatan asing di Papua.
Banyak negara yang berkepentingan besar ingin menguasai Papua. Di antaranya, Amerika, Australia, bahkan Cina yang mempunyai kepentingan terhadap sumber daya alam di Papua. Hal inilah sejatinya yang menyebabkan Papua menjadi wilayah rawan konflik. Intervensi asing sangat mendominasi dalam mencapai sebuah kesepakatan perundingan. Pemerintah yang berhaluan pada ideologi kapitalisme tidak mampu menuntaskan dan menyelesaikan masalah di Papua. Hingga saat ini belum ada solusi yang mampu menyelesaikan masalah mendasar di Papua.
Berbagai skema pembangunan juga tidak pernah menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan orang Papua. Bahkan, pembangunan infrastruktur hanya bermanfaat bagi para pemodal yang ingin mendapatkan akses-akses ke sumber-sumber ekonomi Papua. Kapitalisme telah sukses menjadikan Papua dijajah korporasi raksasa, yang mengeruk tambang emas terbesar di Indonesia.
Karena itu, perlu solusi sistemis untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya integrasi, menghapus ketidakadilan ekonomi, mencegah intervensi asing dan perlu bertindak tegas memberantas kelompok separatis.
Harus ada kemandirian dan kedaulatan negara untuk melakukan keputusan strategis bagi Papua, sehingga bisa menghilangkan campur tangan dan intervensi negara-negara asing beserta korporasinya.
Seharusnya negara bisa menyatukan dan berfungsi sebagai ri’ayatus su’unil ummah (penjamin kebutuhan dan kesejahteraan umat), yang adil, bermartabat sekaligus menunjukkan kewibawaan sebagai negara yang berdaulat.
Karena itu, perlu sebuah sistem yang mampu menyelesaikan gangguan dan ancaman dengan strategi jitu yang terukur dan terarah. Sebuah sistem pemerintahan yang mampu mengatur politik luar negeri ataupun pengaturan urusan rakyat dalam negeri dengan sebuah tatanan yang berdasarkan kepada aturan dari Zat yang Mahakuasa. Sebuah sistem yang bisa memberikan solusi atas segala permasalahan umat manusia, baik Muslim atau non-Muslim, yakni sistem pemerintahan yang berdasarkan kepada syariat Islam kaffah dalam bingkai Daulah Khilafah yang berdasarkan pada aturan Allah SWT. Sehingga akan mendatangkan keridhaan Allah SWT berupa rahmat ke seluruh alam. []
Oleh: Nur Hidayah
Sahabat TintaSiyasi
0 Comments