TintaSiyasi.com -- Kebijakan baru dari pemerintah mengenai bahan bakar minyak (BBM) resmi diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2022 di mana mewajibkan masyarakat melakukan registrasi di website https://subsiditepat.mypertamina.id/ maupun aplikasi MyPertamina sebelum membeli BBM. Pemerintah dan PT Pertamina telah bekerjasama membuat kebijakan ini dengan tujuan agar tepat sasaran dalam memberikan subsidi BBM terhadap rakyat kelas bawah.
Rencananya, uji coba dilakukan di beberapa kota/kabupaten yang tersebar di lima provinsi antara lain Sumatra Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta. Pertamina mengklaim dengan adanya aplikasi MYPertamina ini diharap dapat menunjukkan pembeli yang berhak mendapatkan BBM subsidi atau tidak dengan adanya data di aplikasi tersebut.
"Yang terpenting adalah memastikan menjadi pengguna terdaftar di website MyPertamina, jika seluruh data sudah cocok, maka konsumen dapat melakukan transaksi di SPBU dan seluruh transaksinya akan tercatat secara digital," ujar Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution dalam keterangan resminya pada akhir Juni lalu.
Namun kebijakan ini menuai pro dan kontra seperti dilansir CNN Indonesia, Bhima Yudhistira selaku Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) saat diwawancara ia mengkritik keras kebijakan yang disusun pemerintah dan Pertamina. Sebab, ia menilai ini cara halus atau tidak langsung untuk memaksa masyarakat menggunakan pertamax. "Menurut saya tidak tepat dan sekarang pasti banyak yang keberatan karena ini seperti dipaksa beli pertamax, terutama kelas menengah yang rentan," ujarnya.
Menurutnya pemberian subsidi BBM tidak tepat hanya diberikan kepada kelas bawah, namun kelas menengah rentan pun perlu diberikan subsidi juga. Perbedaan harga yang terlampau jauh antara subsidi dan nonsubsidi akan memberikan beban bagi kelas menengah rentan yang akan memberikan pengeluaran lebih besar. Belum lagi akan memperburuk pemulihan pertumbuhan ekonomi saat ini setelah pandemi.
Pemerintah ingin fokus menargetkan rakyat miskin untuk menerima subsidi dengan data yang digunakan dari aplikasi MyPertamina, namun apakah data tersebut akan akurat? Walaupun setelah pandemi berkurang imbasnya masih bisa kita rasakan sampai saat ini, perkembangan ekonomi yang masih belum stabil lalu ditambah dengan adanya kebijakan baru mewajibkan rakyat menggunakan aplikasi untuk membeli BBM justru akan menambah beban baru bagi semua kalangan rakyat. Bukannya berusaha memenuhi kebutuhan rakyat justru malah sebaliknya membebankan rakyat secara finansial.
Dengan adanya aplikasi MyPertamina diperlukan smartphone dan kuota internet untuk menggunakannya. Lalu bagaimana nasib rakyat miskin yang kesehariannya hanya cukup untuk makan dari uang yang didapatnya? Ditambah dengan para orang tua yang gagap teknologi akan mempersulit mereka dalam bertransaksi menggunakan aplikasi. Alih-alih membuat kebijakan menyediakan BBM murah yang lebih memadai bagi seluruh rakyat, pemerintah malah memaksa publik untuk mengkonsumsi BBM pertamax dan untuk mendapatkan subsidi harus melewati cara yang rumit.
Di samping itu semua, aplikasi yang ditetapkan untuk mendapat BBM subsidi, bisa menjadi keuntungan bagi penyedia aplikasi dan berpotensi menimbulkan masalah baru yang merugikan publik. Maka dari itu penolakan harus ditunjukkan oleh semua lapisan masyarakat agar kebijakan sejenis ini tidak semakin banyak muncul.
Beginilah sistem kapitalisme di dalam negeri, kebijakan dalam memberi bantuan terhadap rakyatnya pun masih memikirkan untung rugi. Rakyat yang seharusnya dilayani sepenuh hati malah diribeti dengan prosedur-prosedur nyeleneh yang menyulitkan rakyat. Pada akhirnya kebijakan hanyalah sebuah pajangan dan rakyat tetap harus berjuang demi kehidupan.
Sungguh ironi di dalam negeri, pemerintah seakan buta dengan penderitaan rakyat, membuat kebijakan seakan tidak berpihak pada rakyat. Bahkan kekayaan alam yang kita punya tidak bisa menyelamatkan rakyatnya dari keterpurukan diakibatkan pengelolaan SDA yang salah dari pemerintah. Rakyat dipaksa membeli BBM dengan harga yang terus meroket tinggi padahal itu merupakan hasil bumi sendiri.
Perbedaan sistem Islam dengan sistem kapitalisme salah satunya adalah cara pengelolaan SDA. Di mana sistem kapitalisme memberikan hak perusahaan swasta atau asing untuk mengelola SDA maka tidak heran yang menentukan harga BBM adalah pihak swasta yang mencari keuntungan. Sedangkan jika di sistem Islam pemerintah langsung yang mengelola SDA, dan seorang pemimpin atau khalifahlah yang langsung mengontrol dan memberikan hasil SDA itu ke rakyatnya secara gratis semata-mata demi kemaslahatan rakyat.
Islam mengatur segala aspek kehidupan termasuk bagaimana cara mengelola SDA sesuai syariat Islam. Di mana pemerintahlah yang akan mengelola hasil bumi untuk hasilnya bisa dinikmati oleh rakyat. Tidak akan ada yang namanya BBM diperjualbelikan dengan harga yang tinggi kepada rakyat, dan semua kalanganpun bisa menikmati tanpa dibeda-bedakan.
Jika kita membahas kembali mengenai aplikasi MyPertamina di dalam Islam memang tidak ada pelarangan dalam menggunakan teknologi, namun ketika teknologi dimanfaatkan oleh oknum tidak sesuai syariat Islam atau justru digunakan dijalan yang salah akan berujung pada kezaliman yang menyengsarakan rakyat.
Maka hendaklah kita sebagai Muslim terus berjuang menyuarakan kebenaran, kritis terhadap kezaliman, terus menggaungkan bahwa Islam solusi terbaik untuk memperbaiki sistem yang telah rusak saat ini dan terus berdoa agar kebijakan zalim ini tidak merembet pada kebijakan lainnya. Wallahu a'lam. []
Oleh: Rochie Jiffiani Willys
Sahabat TintaSiyasi
0 Comments