TintaSiyasi.com -- "Memang harus gitu ya, daftar-daftar?" tanya pak Rahmat, seorang sopir angkot kepada petugas SPBU di jalan Kopo, Kota Bandung( (JPNN.comJabar, 1/7/2022). Keluhan juga disampaikan Latinggasa Lapoasa (53), seorang sopir angkutan kota (angkot) di Kota Manado Sulawesi Utara mengenai kebijakan baru pembelian BBM subsidi tersebut. Dia menceritakan kalau tidak memiliki ponsel yang mendukung untuk melakukan pendaftaran. Bahkan langsung menunjukkan ponsel kecilnya yang ternyata tak memiliki fitur canggih. Ponsel warna birunya itu, hanya bisa digunakan untuk telepon dan mengirim pesan singkat. Dia pun mengaku bingung kalau kebijakan itu diterapkan (okezone.com, 03/07/2022).
Sebagaimana diketahui, pemerintah mengeluarkan kebijakan penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian Pertalite dan Solar yang mulai diberlakukan hari Jumat (1/7/2022) di lima provinsi yang ditunjuk sebagai lokasi uji coba, yaitu Kota Yogyakarta, Kota Solo, Kota Denpasar, Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, Kota Banjarmasin, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Manado, dan Kota Sukabumi.
Fahmy Riadhi dari UGM menilai bahwa penggunaan instrumen berbasis digital untuk pendataan seperti situs dan aplikasi MyPertamina "berpotensi blunder" dan "akan menimbulkan masalah baru". Salah satu di antaranya, dapat memicu antrean di SPBU karena prosedur pembeli harus memindai lebih dulu. Selain itu, tidak seluruh konsumen dan SPBU di Indonesia terhubung dengan internet. Data Asosiasi Penyedia Internet Indonesia (APJII) yang dirilis pada 2022 menunjukkan bahwa masih ada sekitar 23% masyarakat Indonesia yang sama sekali belum mendapat akses internet. Menurut Fahmy, orang-orang yang belum memiliki akses internet itu kemungkinan besar juga adalah orang-orang yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi.
Pemerintah sendiri beralasan menaikkan harga BBM pertalite ini adalah agar subsidi tepat sasaran. Karena Pertamina mengklaim, 60% subsidi BBM justru dinikmati orang kaya, maka dari itu harus dibatasi. Sebuah alasan klasik yang hakikatnya merupakan upaya mengurangi subsidi BBM, dengan membatasi pembelian menggunakan aplikasi. Pembelian melalui aplikasi MyPertamina akan membuat masyarakat semakin disusahkan dengan teknis pembelian yang ruwet, sehingga akhirnya memilih beralih melakukan pembelian BBM nonsubsidi. Cara yang diambil pemerintah ini terlihat bertujuan untuk menurunkan konsumsi Pertalite, sehingga pada akhirnya, semua beralih pada Pertamax dan Dexilite. Pada saat itulah, negara tidak perlu lagi menyubsidi BBM. Ah, dikotomi miskin kaya memang selalu menjadi senjata ampuh penguasa untuk menipu rakyat.
Sungguh ironi, Indonesia, negeri yang dikaruniai dengan melimpahnya kekayaan alam dan sumber energi dan mineral, akan tetapi tidak serta merta mengangkat tingkat kesejahteraan, taraf hidup dan kemakmuran rakyatnya.
Inilah yang terjadi, dalam sistem ekonomi kapitalisme yang dianut negeri ini, ketika pengelolaan sumber daya alam dikuasai oleh swasta atau para kapitalis, keuntungan finansial adalah tujuan. Watak sistem kapitalisme adalah hanya mengejar materi semata di atas segalanya. Termasuk BBM bersubsidi hingga penghapusan subsidi adalah cara kapitalisme mendewasakan masyarakat untuk mandiri dan tidak tergantung pada pemerintah. Negara tak ubahnya bertindak seperti pengusaha yang hanya berpikir bagaimana mendapatkan keuntungan yang banyak meskipun dari rakyatnya sendiri. Alih-alih melayani rakyat, sistem ini justru menempatkan penguasa tidak lagi menjadi pengurus rakyatnya. Namun sebatas regulator yang memuluskan kepentingan kaum pemilik modal (kapital) untuk menguasai hajat hidup orang banyak. Pada akhirnya rakyatlah yang menjadi korban dengan himpitan kebutuhan hidup yang semakin berat.
Semua ini sangat bertentangan dengan sistem Islam. Islam sangat rinci dan jelas, bukan hanya sebagai agama yang mengajarkan ibadah ritual tetapi juga memberikan solusi atas problematika kehidupan dalam semua aspek, termasuk bagaimana mengelola SDA yang ada.
Rasulullah SAW bersabda, ”Manusia berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan air” (HR.Abu Dawud).
Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dari hadis tersebut adalah sumber daya alam yang menjadi kebutuhan pokok setiap manusia, yaitu barang-barang tambang seperti minyak dan gas bumi, batu bara dan hasil tambang lainnya, hutan, padang rumput, jalan umum, sungai, dan laut. Semua ini adalah kepemilikan umum di mana negara yang akan mengatur dan mengelolanya. Seperti apabila rakyat memanfaatkan sungai sebagai sarana transportasi atau mencari ikan, pemanfaatan padang rumput untuk pakan ternak, mengambil ranting kayu bakar dan sebagainya maka dalam hal ini peran negara mengawasi pemanfaatan milik umum agar tidak dimonopoli oleh kelompok atau individu tertentu.
Namun, bagi jumlah yang memerlukan eksplorasi dengan biaya dan teknologi tinggi dan tentunya dalam hal yang besar, maka pengelolaannya dilakukan oleh negara dan tidak boleh diserahkan kepada swasta. Seluruh hasilnya akan dimasukkan ke dalam kas Baitul Mal. Jikapun ada harga jual, maka itu terbatas pada harga produksi, jikapun memiliki keuntungan maka sewajarnya saja karena semua keuntungan juga akan kembali ke masyarakat. Hasil eksplorasi boleh dijual keluar negeri jika kebutuhan dalam negeri telah tercukupi serta dapat diambil keuntungan dari sini.
Jadi peran negara dengan sistem Islam, yaitu khilafah, adalah sebagai penguasa yang mendapat amanah untuk mengurusi urusan rakyat yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Negara akan menempatkan dirinya sebagai pelindung, pelayan, dan penjaga semua rakyatnya sehingga akan memberikan yang terbaik, bahkan berusaha memaksimalkannya untuk kepentingan rakyat dalam hal pemenuhan kebutuhan mendasarnya. Sehingga kemaslahatan umat betul-betul menjadi prioritasnya untuk diurusi.
Sebagaimana Rasulullaah bersabda, “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari).
Dengan sistem Islam, kesejahteraan rakyat bukan lagi sekadar mimpi. Namun akan terwujud secara nyata. Seluruh rakyat Muslim dan non-Muslim, betul-betul merasakannya secara adil dan merata. Hanya saja, aturan Islam yang sempurna ini akan bisa direalisasikan, hanya dengan sistem pemerintahan yang sesuai syariat juga, yaitu khilafah. Maka sudah saatnya umat bersatu dan bersama memperjuangkannya.
Wallahu a'lam bishshawab. []
Oleh: Atik Kurniawati
Sahabat TintaSiyasi
0 Comments