TintaSiyasi.com -- Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana menyatakan bahwa model ekonomi negara berbasis utang kapitalis adalah akar penyebab krisis ekonomi.
“Model
ekonomi berbasis utang kapitalis negara tersebut (Sri Lanka) yang berusaha
membangun negara dengan pinjaman berbasis bunga besar dari negara-negara Asing,
terutama Cina, dalam beberapa tahun terakhir adalah akar penyebab krisis
ekonomi,” lugasnya dalam video singkat berjudul Rajapaksa Akhirnya Mundur
di YouTube Aspirasi News, Sabtu (16/07/2022).
Wisnu
mengatakan, kapitalisme merupakan akar krisis ekonomi Sri Lanka, sebagaimana
krisis ekonomi yang terjadi di negara demokratis lainnya. “Sifat krisis ekonomi
yang memengaruhi Sri Lanka dan negara demokratis lainnya mungkin berbeda,
tetapi korban kepada rakyat jelata adalah senada sebagaimana akar penyebab
kesengsaraan umat manusia, yaitu sistem kapitalis, peraturan serta kebijakan
yang “
“Dari Sri
Lanka bisa ditelaah bahwa ada kesalahan pengelolaan dana publik oleh pemerintah
dan keputusan ekonomi yang buruk telah memainkan peran yang besar dalam
kesengsaraan negara sekarang,” sebutnya.
Lebih jauh,
ia mengatakan, pada awal tahun 2000-an pemerintah Sri Lanka beralih ke China
untuk mendanai banyak proyek infrastruktur. China menginvestasikan 12 miliar
USD dalam proyek sejenis antara tahun 2006 – 2019, yang secara efektif
menggadaikan negara itu ke Beijing.
“Disebabkan
tidak mampu lagi membayar pinjaman, pemerintah Sri Lanka mengambil pinjaman
berbasis bunga lainnya untuk membayar utangnya ke China, sehingga menyebabkan
utang luar negerinya lepas kendali. Diperkirakan sebesar 119 persen dari produk
domestik bruto (PDB) pada tahun 2021. Tahun 2022 negara tersebut memiliki utang
luar negeri sebesar tujuh miliar USD untuk dibayar, sementara cadangan mata
uang asingnya hanya sekitar dua miliar USD,” mirisnya.
Ia
menyayangkan, akibatnya pemerintah mencari bailout dari IMF yang
kebanyakan pasar bebas kapitalis yang penuh dengan konsekuensi yang penuh
bencana, seperti yang dialami banyak negara Afrika, Amerika Selatan, dan Asia.
“Badan
kapitalis IMF telah mengubah negara-negara itu menjadi pecandu pinjaman,
sementara memiskinkan rakyatnya melalui program penyesuaian struktural yang
memotong pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, biaya perawatan kesehatan,
meningkatkan ekspor murah sumber daya alam (SDA) negara, dan menyebabkan
kehancuran industri lokal melalui manipulasi ekonomi untuk mengimpor lebih
banyak barang asing yang semuanya memperkaya negara-negara Barat, sedangkan
mencekal ekonomi negara miskin dan mendorong mereka ke dalam utang lebih banyak,”
urainya.
Wisnu
mengungkapkan, begitulah gambaran dari sistem kapitalisme yang memungkinkan
privatisasi SDA, seperti minyak dan gas yang telah memungkinkan bisnis secara
efektif, menahan negara-negara untuk menebus dengan imbalan agar mereka
menerima apa yang menjadi kebutuhan pokok di bawah panji liberal, kebebasan
kesengsaraan ekonomi, dan kemiskinan.
“Hal ini
merupakan ketidakamanan finansial yang memengaruhi jutaan manusia di negara ini
tercermin di negara demokratis lainnya di seluruh dunia di bawah bayang gelap
sistem kapitalisme yang beracun,” tandasnya.
Rajapaksa
Wisnu mengatakan,
Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa yang resmi mengundurkan diri pada Jumat (15/07/2022)
dan melarikan diri ke Singapura untuk menghindari perlawanan rakyatnya akibat
krisis. “Pengunduran presiden memicu kegembiraan di kota utama Sri Lanka,
Kolombo, dan disambut gembira oleh rakyatnya pada Kamis malam (14/07/2022).
"Surat
pengunduran Rajapaksa dikirim pertama kali melalui email ke Ketua
Parlemen Sri Lanka Mahinda Yapa Abeywardena, kemudian surat dikirim dalam bentuk
hard copy. Akibat pengunduran tersebut, unjuk rasa terus meluas di Sri
Lanka," terangnya.
Lanjut ia
katakan, sebagian besar kemarahan dan kesalahan atas krisis ekonomi di negara
tersebut di arahkan kepada presiden dan keluarganya. “Keluarga Rajapaksa
termasuk dinasti politik paling kuat di negaranya dan memegang posisi presiden,
perdana menteri, Menteri Keuangan, dan beberapa jabatan kabinet senior lainnya,”
bebernya.
“Selain itu,
presiden yang mendorong agenda ultranasionalis yang keras ini juga dituduh
melakukan korupsi, salah mengelola ekonomi, dan mendorong negara menuju
kebangkrutan," imbuhnya.
Ia
menambahkan, sejak Maret telah terjadi protes luas yang menyerukan presiden
disingkirkan dari kekuasaan dan diminta bertanggungjawab atas keadaan ekonomi
yang mengerikan dan sekarang sedang dihadapi oleh 22 juta penduduk Sri Lanka.
“Namun,
Rajapaksa yang diketahui seorang mantan anggota militer yang dituduh melakukan
kejahatan perang ketika ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan menolak
mengundurkan diri selama berbulan-bulan. Pengunduran dirinya pada pekan ini
akan menandai berakhirnya penahanan dua dekade yang dimiliki oleh keluarga Sri
Lanka atas politik negaranya,” tuntasnya.[] Nurmilati
0 Comments