Pemekaran Papua Harus Fokus demi Kepentingan Masyarakatnya

TintaSiyasi.com -- Menanggapi pemekaran Papua, Direktur Pamong Institute Wahyudi al-Maroky mengatakan bahwa pemerintah harus fokus dan berupaya maksimal demi kepentingan masyarakat Papua.

"Pemerintah harus fokus dan berupaya maksimal agar pemekaran Papua bisa sebesar-besarnya memberikan manfaat bagi masyarakat di sana,” lugasnya kepada TintaSiyasi.com, Jumat (15/07/2022)

Ia menyarankan agar para aktivis maupun masyarakat umumnya terus ikut memantau dan mengawasi agar benar-benar kebijakan pemekaran ini bisa fokus demi kesejahteraan masyaraka.

Wahyudi, begitu panggilan sapaannya, mengatakan bahwa dengan pemekaran hendaknya menjadi pintu kesejahteraan bagi semua. Pemerintah mesti lebih memikirkan dan memberikan perlindungan bagi kepentingan masyarakat Papua. “Jangan sampai pemekaran itu justru hanya memberikan manfaat sedikit bagi masyarakat Papua, sebaliknya justru lebih besar manfaatnya dinikmati oleh pihak Asing dan Aseng,” ujarnya.

"Sebagaimana yang umum terjadi di negeri ini. Hampir semua kekayaan alam negeri ini justru dinikmati pihak Asing dan Aseng. Bagaimana strategi agar pemekaran Papua bisa sebesar-besarnya untuk masyarakat Papua dan meminimalisir kepentingan Asing dan Aseng," ujarnya.

Empat Catatan Penting

Wahyudi menuturkan, ada empat catatan penting terkait pemekaran Papua. “Pertama, pemekaran Papua demi mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Dengan adanya Provinsi Papua Selatan maka masyarakat selatan Papua yang berada di daerah Merauke, Asmat, Mapi, dan sekitarnya tidak perlu lagi harus ke Jayapura untuk mendapatkan pelayanan pemerintahan provinsi,” harapnya.

Kedua, mempercepat waktu urusan masyarakat. “Dengan jarak yang lebih dekat dengan masyarakat, maka waktu yang diperlukan untuk mendapatkan layanan pemerintahan provinsi menjadi lebih singkat dan cepat,” imbuhnya.

Ketiga, menghemat biaya. “Selama ini kendala terbesar di Papua adalah biaya transportasi yang sangat mahal. Hampir semuanya ditempuh dengan jalur udara. Tentu ini menjadi sangat mahal dan membuat mobilitas masyarakat jadi terbatas,” ungkapnya.

“Dengan jarak yang lebih dekat dengan masyarakat, maka biaya yang diperlukan untuk mendapatkan layanan pemerintahan provinsi menjadi lebih murah. Selain itu, yang pasti akan lebih banyak menarik perputaran ekonomi uang dari pemerintah pusat untuk membiayai kegiatan dan operasioanal pemerintahan di daerah,” beber Wahyudi.

Keempat, peluang bagi putra Papua menjadi pemimpin akan lebih terbuka. “Jika sebelumnya hanya ada satu peluang untuk putra Papua yang jadi gubernur, kini bisa ada lima peluang sebagai gubernur bagi putra Papua,” ulasnya.

“Demikian juga peluang jabatan karir birokrasi akan semakin banyak peluang putra Papua menjadi pemimpin di jajaran birokrasi. Yang pelu dipikirkan segera adalah bagaimana bisa dengan cepat menyiapkan kader-kader pimpinan dari kalangan putra Papua agar lebih mantap dalam memimpin daerahnya,” jelasnya.

"Kiranya dengan adanya pemekaran Papua bisa memberikan perubahan ke arah yang lebih, baik bagi Papua dan negeri ini. Semoga, aamiin," tandasnya.[] Sri Astuti

Baca Juga