Terbaru

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila: Sekarang Terjadi Islamofobia, Jadi yang Berbau Islam Seakan-akan Mau Dihabisi


TintaSiyasi.com -- Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila Ir. Prihandoyo Kuswanto mengindra, sekarang sedang terjadi islamofobia, jadi yang berbau Islam seakan-akan mau dihabisi.

"Kalau sekarang ini memang sedang terjadi islamofobia di Indonesia ini, jadi semua yang berbau Islam seakan-akan mau dihabisi. Padahal mereka keliru, pertama kali Indonesia merdeka itu syariat Islam," jelas Prihandoyo dalam Perspektif edisi ke-36 Pusat Kajian dan Analisa Data (PKAD): Antara Peringatan Hari Pancasila 01 Juni dan Konvoi Khilafah, Rabu (01/06/22) di YouTube Pusat Kajian dan Analisa Data. 

Ia menjelaskan, HOS Cokroaminoto pada tahun 1916 ya pada waktu Konggres Sarekat Islam di Bandung itulah pertama kali ia berpidato tentang pemerintahan sendiri, tentang kemerdekaan mengatur pemerintahan sendiri. "Sebetulnya ide itu, yang membangkitkan bangsa Indonesia dari penjajahan itu memang umat Islam. Karena umat Islam itu, salah satunya memerangi amar makruf nahi mungkar. Jadi itu sebetulnya. Dari kajian kami sebetulnya hari 20 Mei Hari Kebangkitan Nasional bukan Budi Utomo, sebetulnya ya syariat Islam," bebernya. 

Ia mempertanyakan, manusia yang pancasilais yang mana? "Tidak ada, tetapi kalau di dalam Islam jelas ada contohnya. Bahkan dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ada contohnya. Lha ini lo kita sedang diselewengkan tentang itu. Karena apa? Negaranya tidak berideologi Pancasila. Yang dijalankan adalah ideologi liberalisme kapitalisme," jelasnya.

Ia menjelaskan, "Kekuasaan diperbudak banyak-banyak suara yang melahirkan oligarki saat ini. Kalau tidak sadar, maka betul Indonesia akan punah. Kalau tidak mempunyai kesadaran bersama. Sekarang ini, Indonesia makin ruwet. Pertama, kepentingan-kepentingan politik menjadikan islamofobia. Yang kedua, politik aliran. Dianggap politik aliran hanya Islam."

Padahal, politik aliran semua termasuk politik aliran, tetapi, ia melihat, sekarang seakan-akan hanya ditujukan pada Islam. "Padahal negara ini didirikan oleh politik aliran, di sana ada syariat Islam. Makanya dalam Piagam Jakarta itu dibagi dua, dua gentlemen agreement, kesatu kelompok Islam, kedua kelompok nasionalis. Menurut itu juga termasuk aliran," katanya.

"Yang sekarang lebih parah lagi, liberal kapitalisme. Sementara yang digembar-gemborkan yang dimusuhi khilafah macam-macam itu. Sementara liberal kapitalisme dibiarkan, seakan-akan itu benar, padahal seharusnya kita kan pancasilais. Itu kalau menurut saya," imbuhnya menjelaskan.

Kajian yang ia masih dalami, soal Pancasila, tidak tepat 1 Juni dijadikan hari lahirnya Pancasila. "Karena pada tanggal 1 Juni itu BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tidak melakukan sebuah keputusan apa pun. Kalau tanggal 29 Juni itu terjadi gentleman agreement antara kelompok kebangsaan dan Islam. Maka disetujuilah apa yang dinamakan Piagam Jakarta dan ini terus bergulir karena Piagam Jakarta ini akan dijadikan pembukaan UUD 45 dan dijadikan dokumen untuk dibacakan pada waktu Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), maka lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni itu tidak tepat," jelasnya 

Lebih lanjut ia mengatkan, kalau berbicara 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila, maka itu deferensial karena bersandar pada pendapat Ir. Soekarno yang biasa disapa Bung Karno, Pancasila itu tidak dilahirkan. 

"Diuraikan oleh Bung Karno, Pancasila itu sudah ada jauh sebelum Bung Karno ada, bahkan Pancasila itu bukan hanya Bung Karno saja yang membuat karena Bung Karno sendiri mengatakan, jika kita ingin membuat dasar negara janganlah dibuat sendiri, tetapi ajaklah yang lain kemudian galilah sejarah bangsa ini sedalam-dalamnya," paparnya.

Menurutnya, dari kedua pemikiran Bung Karno tersebut sudah jelas bahwa Pancasila itu tidak dilahirkan pada 1 Juni dan itu jelas salah, apalagi kemudian dijadikan Keppres dan dijadikan hari libur nasional. "Jadi jangan dikarang-karang sendiri dan ini menjadi masalah sejak Undang-undang Dasar 1945 diamandemen sehingga tidak berdasarkan pancasila," tutupnya.[] HN/Ika Mawarningtyas
Baca Juga

Post a Comment

0 Comments