TintaSiyasi.com -- Ketua Koalisi Persaudaraan Advokasi Umat (KPAU) Ahmad Khozinudin angkat bicara perihal pernyataan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI) Ahmad Basarah soal konvoi khilafah.
"Khilafah itu konstitusional. Tidak ada satu pun pasal atau produk perundangan yang melarang ajaran islam yaitu khilafah," tutur Ahmad dalam Live Perspektif ke-36 Pusat Kajian Dan Analisis Data: Antara Peringatan Hari Pancasila 01 Juni dan Konvoi Khilafah, Rabu (1/6/2022) di YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data.
Hal itu, ia katakan saat membantah Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu, "Saya tunjuk hidung saja misalkan Basarah dari PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) yang kemudian mengeksploitasi konvoi khilafah itu sebagai ancaman negara, melanggar hukum, harus ditindak tegas, dengan dalih katanya sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," imbuhnya.
Bahkan terakhir juga, ia ungkap, ada penegasan dari Majelis Ulama Indonesia dari Komisi Fatwa pada November tahun 2021. Yakni, ijtimak komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia menegaskan bahwa khilafah ajaran Islam. Kemudian direkomendasikan dua hal, pertama, kepada pemerintah dan kedua kepada masyarakat untuk tidak mendiskreditkan ajaran Islam yaitu khilafah.
"Saya kira Basarah dari PDIP itu dengerin (mendengarkan) ini MUI ya. Jangan bicara enggak karuan begitu lo, melantur begitu lo," ucap Ahmad.
Ahmad menyampaikan sudah mengirim surat kepada PDIP untuk diskusi tentang Khilafah. Sikap ini menindaklanjuti sikap Megawati yang menawarkan untuk datang ke PDIP berdiskusi tentang khilafah. Tetapi tidak ada respons dari PDIP.
Selanjutnya ia mengungkapkan dua catatan penting. Pertama, ia mengungkapkan, harus disadari fakta bahwa rezim ini miskin prestasi dan banyak menimbulkan masalah. Sehingga mereka tidak mau diajak diskursus tentang prestasi dan problem-problem kebangsaan yang hari ini dihadapi oleh bangsa ini.
Misalnya rezim ini, menurut dia, tidak pernah mau merinci kenapa negara berutang 7000 triliun lebih atau tetap memaksakan kenaikan harga pertalite karena mau disamakan dengan harga Singapura atau Jerman. "Tetapi pemerintah tidak pernah bisa menaikkan kesejahteraan rakyat Indonesia yang lebih atau setara minimal dengan Singapura," ungkapnya.
Ahmad juga menyebutkan sejumlah kasus korupsi yang luar biasa terjadi, juga wacana presiden tiga periode. "Mereka tidak mengklaim atau menyebutkannya sebagai sebuah prestasi dari rezim yang paling pancasilais, tapi selalu mencari kesalahan umat Islam. Termasuk pada kasus konvoi khilafah," pungkasnya.[] HN/Ika Mawarningtyas
0 Comments