Peran Strategis Perempuan Adalah Melakukan Pendidikan Politik Umat dan Mendidik Generasi

TintaSiyasi.com -- Aktivis Muslimah Sri Handayani, S.Pd. M.I.Kom. mengatakan, perempuan memiliki peran strategis dalam mengurusi urusan umat, yakni melakukan pendidikan politik ke umat dan mendidik generasi.

"Posisi perempuan memiliki tempat strategis untuk mengurusi urusan umat. Melakukan pendidikan politik pada umat agar melek politik dan mendidik generasi. Contohnya termasuk mengoreksi penguasa," katanya dalam Insight Ke-147 Pusat Kajian dan Analisa Data (PKAD): Puan dan Kepak Sayap Kepemimpinan Indonesia, Rabu (9/02/22) di YouTube Pusat Kajian dan Analisa Data.

"Peran strategis perempuan banyak tidak melulu harus bertarung untuk mendapatkan kepemimpinan," imbuhnya.

Sri mengatakan, "Ada teori kesesuaian peran, mengasumsikan bahwa kesulitan perempuan masuk ke ranah kepemimpinan adalah ketimpangan, kepemimpinan perempuan dianggap feminin dan laki-laki dianggap maskulin."

"Jika tegas dianggap keras, jika feminin dianggap lemah tidak mampu memimpin," tambahnya. Hal ini yang memunculkan fenomena yang dihadapi perempuan ketika memimpin.

"Ada 4 tipologi berdasarkan research di masyarakat," katanya. Pertama, religion political feminity. Yaitu, perempuan ideal tidak diperbolehkan bekerja di ranah publik apalagi menjadi pemimpin. 

Kedua, etical feminity. Yakni, perempuan boleh menjadi pemimpin di ranah publik, ada batasan tertentu perempuan sebagai patner laki-laki. Akan tetapi tidak meninggalkan peran utama perempuan sebagai ibu.

Ketiga, equal feminity. Yakni, pandangan setara antara perempuan dan laki-laki. Mendorong perempuan untuk berkiprah di ranah publik termasuk menjadi pemimpin.

Keempat, empower feminity. Yakni, perempuan sebagai super hero. Dia mampu memimpin dan bahkan berkompetisi dengan laki-laki. 

"Akar persoalan masalah perempuan bukan pada kekosongan kepemimpinan perempuan," tegasnya. Hal ini karena adanya partisipasi perempuan 30 persen justru kekerasan perempuan dan anak semakin meningkat. "Agenda global kesetaraan untuk kesejahteraan belum terbukti hingga hari ini," tandasnya.[] HN/Ika Mawarningtyas

Baca Juga