TintaSiyasi.com -- Mudir Pondok Pesantren Darul Ma'rifah Samarinda Mr. Harit menilai, model kepemimpinan hari ini adalah demokrasi liberal yang melahirkan corporate state (negara korporasi).
"Secara faktual tidak bisa dibantahkan yang ada sekarang itu adalah demokrasi liberal yang melahirkan corporate state," katanya dalam Insight Ke-147 Pusat Kajian dan Analisa Data (PKAD): Puan dan Kepak Sayap Kepemimpinan Indonesia, Rabu (9/02/22) di YouTube Pusat Kajian dan Analisa Data.
Menurut dia, suksesi-suksesi kepemimpinan di segenap level yang paling banyak bermain itu adalah kepentingan kapital. "Bargaining position politik dominannya dipengaruhi oleh kekuatan uang. Walaupun di depan layar kita dapati aktor yang menjadi pemain utama dalam suksesi di kepala daerah tingkat kabupaten kota provinsi bahkan hingga presiden, tetapi faktanya adanya kekuatan korporasi, oligarki, yang lebih punya power untuk mengarahkan mereka semua," jelasnya.
Mengenai elektabilitas Puan Maharani yang dianggap rendah, ia menanggapi bahwa sesungguhnya masalah sekarang bukan sekadar masalah personal. Bahkan masalah ini pun tidak cukup memadai di-cover oleh satu partai mana pun secara tersendiri.
Mr. Harit menyampaikan persoalan krusial yang sedang dihadapi adalah berkenaan dengan sistem. Ia mendapati catatan misalnya dari Mahfud MD, Surya Paloh, termasuk Bambang Soesatyo yang dalam beberapa pernyataan tegas mengakui betapa negeri ini negeri Pancasilais. "Itu satu hal yang bagi masyarakat saya tangkap sudah semakin menjadi rahasia umum. Sudah sangat dipahami dengan baik," katanya.
Ia menilai, kebijakan-kebijakan penguasa itu sangat erat kaitannya dengan segenap permintaan dan tawar-menawar dari kepentingan oligarki, termasuk fenomena Omnibus Law, Undang-undang Minerba dan seterusnya. "Ini yang dalam pandangan pengamat politik hari ini negara kita ini dengan model demokrasi yang ada telah melahirkan corporate state," katanya.
Menurut dia, secara krusial kondisi negeri ini tidak sedang baik-baik saja. Bahkan, cenderung dalam keadaan yang lebih buruk. "Seandainya segenap pemimpin itu menunaikan amanahnya dengan baik, dia mendedikasikan dirinya sebagai pelayan rakyat," harapannya.
Menurut dia, sekiranya Puan Maharani, Ganjar atau siapa pun menunjukkan diri bahwa memang setiap kesempatan dia memiliki posisi sebagai pimpinan partai politik, sebagai menteri, sebagai ketua DPR, menunjukkan dedikasi penuh mengabdi kepada kepentingan rakyat dan itu benar-benar bisa dilihat dipuji dari segala aspeknya maka seyogyanya rakyat pasti membalas kebaikan. "Tetapi kalau ternyata aneka macam sikap dan kebijakan memang bermasalah disisi rakyat, maka itu wajar ketika rakyat tidak menunjukkan simpatinya," pungkasnya.[] HN/Ika Mawarningtyas
0 Comments